Info Pegawai Tidak Tetap

Gaji Guru Honorer Disesuaikan dengan UMK

2012-02-24T21:59:00.000-08:00

[SERANG] Persatuan Guru Indonesia (PGRI)Provinsi Banten mendesak pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan(Dindik) kabupaten/kota, untuk membayar gaji guru honorer disesuaikan denganUpah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2012.

Hal ini sangat penting karena tingkatkesejahteraan para guru honorer masih memprihatinkan.

“Saat ini upah yang diterima guru honorer hanyasekitar Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per bulan. Seharusnya, gaji merekadisesuaikan dengan UMK di masing-masing kabupaten/kota, sebagaimana yang telahditetapkan oleh Pemprov Banten beberapa waktu lalu,” kata Ketua PGRI Provinsi Banten Odjat Sukardjat, Jumat (24/2).

Odjat menegaskan jumlah gaji yangditerima para guru honorer saat ini tidak memenuhi unsur keadilan.Bahkan, ada banyak guru honorer yang telah mengabdikan dirinya lebih darilima tahun, hingga puluhan tahun,namun gajinya sangat tidak sepadan. “Kami mengetuk hati pemerintahagar memperhatikan kesejahteraan guru honorer,” ujarnya.

Menurut Odjat, para guru honorer menuntutkepada pemerintah untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil(PNS), merupakan hal wajar. Karena kesejahteraan para guru honorer saatini sangat memprihatinkan. Terlebih lagi, para guru honorer di daerah yang mempunyai anggaran terbatas, nasib para guru honorer jauh lebihmemprihatinkan.

Dia mencontohkan di Kota Serang, saat ini guruhonorernya mencapai 3.668 orang. Masih ada di antara para guru honorer yang menerima gaji Rp100 ribu per bulan. Gaji yangdiberikan guru seperti ini dinilai merupakan pelecehan terhadap profesiguru yang dilakukan pemerintah dan masyarakat. Hak para guru seharusnyabisa dipenuhi seperti profesi yang lain.

“Bagaimanapun, keberadaan para guru honorermasih dibutuhkan oleh sekolah dan masyarakat. Sebab, hingga saat inipemerintah masih kekurangan guru. Selain itu, pemerataan guru juga masih kurangoptimal. Bahkan di Kota Serang masih ada sekolah yang guru honorernyamencapai 7 orang. Bahkan, masih ada guru relawan atau tidak digaji,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Badan kepegawaianDaerah (BKD) Kota Serang, Akhmad Benbela menuturkan, pengangkatan PNS bagi paraguru honorer, kewenangannya ada pada pemerintah pusat.

“Pemkot Serang akan menunggu keputusanpemerintah pusat. Yang pasti, untuk daftar tenaga honorer kategori satu, sudahdilaporkan BKD ke pusat, dan untuk pengangkatannya masih menunggu peraturanpemerintah yang hingga saat ini belum ditandatangani presiden,” ujar Benbela.[149]

Sumber : Suara Pembaruan

Guru Honorer Mesti Kreatif

2012-02-24T21:55:00.002-08:00

Tan Malaka, Padek—Dinas Pendidikan Kota Padang belum bisa memastikan penambahan guru. Termasuk pengangkatan guru honorer menjadi PNS, mengingat jumlah guru sudah banyak.

Data Dinas Pendidikan Padang, jumlah guru non-PNS (honorer) 1.779 guru. Jumlah tersebut mendekati 50 persen dari jumlah guru PNS di Padang, yaitu 3.982 guru.

“Kami belum mendapatkan surat dari Badan Kepegawaian Daerah untuk mengajukan guru honorer yang akan diangkat menjadi PNS. Jika pun ada surat resmi untuk mendata guru yang akan diangkat, baru nanti dikaji lagi,” kata Kepala Dinas Pendidikan Padang, Dian Wijaya kepada Padang Ekspres, kemarin.

Padang tidak kekurangan guru. Yang terjadi adalah penyebaran guru yang tidak merata. Seperti diketahui, jumlah guru di tingkat SLTA berlebih 325 guru, tingkat SLTP mengalami kelebihan guru 299. Tapi di tingkat SD mengalami kekurangan sekitar 527 guru.

Kabid Pendidikan SMP dan SMA, Jufril Siry mengimbau guru honorer jangan terlalu terpaku untuk diangkat menjadi PNS. “Gaji guru honorer ini memang masih jauh dari layak, hanya Rp 300 ribu per bulan. Untuk itu, disarankan guru honorer bisa kreatif mencari sumber pendapatan lain,” katanya.

Dia mencontohkan di bidang seni atau olahraga. Guru honor bisa membuka les atau mengajar di luar jam wajib sekolah. “Pendidikan tidak sebatas pada mengajar di sekolah, banyak peluang lain yang bisa dimanfaatkan untuk menambah penghasilan,” katanya.

Jufril juga mengajak orangtua siswa berpartisipasi dalam membantu biaya pendidikan, terutama dari kalangan menengah ke atas. Para orangtua harus ikut berperan dalam peningkatan mutu pendidikan anaknya di sekolah.

“Bagi orangtua siswa dari keluarga mampu, apa salahnya ikut menyumbang untuk meningkatkan mutu pendidikan anaknya melalui sekolah. Tidak adil kan keluarga mampu menikmati pendidikan gratis sama yang dinikmati anak kurang mampu,” kata mantan Kepala SMAN 1 Padang ini.

Dengan menyumbangkan sedikit rezekinya pada sekolah, katanya, pihak sekolah bisa menambah gaji guru honor agar lebih memadai.
Sementara itu, Kepala BKD Padang Hiptonius mengakui belum ada surat resmi pengangkatan guru honorer ini, sehingga belum bisa dipastikan apakah Padang akan mengajukan formasi PNS. “Padang telah memiliki kelebihan pegawai, dan itu telah dibicarakan pada tahun sebelumnya,” tukasnya. (e)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Sumber : Padang Ekspress

Pemkab Janji Tak Gantung Nasib Honorer

2012-02-22T18:58:00.003-08:00

PURBALINGGA– Keluhan honorer yang bingung akan nasib mereka direspon cepat. Sayangnya, sampai saat ini Pemkab hanya bisa sebatas menjanjikan tak akan menggantung nasib honorer.

Bupati Purbalingga, Drs H Heru Sudjatmoko MSi menegaskan, Pemkab tidak akan membiarkan nasib guru honorer hingga waktu yang lama. Begitu ada petunjuk soal pengangkatan tenaga honorer yang telah masuk dalam database, Pemkab segera menindaklanjutinya.

Demikian disampaikan bupati saat menerima perwakilan Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) Cabang Purbalingga di ruang rapat bupati, Rabu (22/2) sore. ”Prinsipnya, Pemkab menunggu komando dari pemerintah pusat untuk pengangkatan tenaga honorer Kategori 1 (K1) dan Kategori 2 (K2),” kata Bupati Heru.

Dia mengatakan, untuk pengangkatan tenaga honorer tentunya berkaitan dengan penganggaran gaji. Tidak mungkin mengangkat guru honorer menjadi CPNS, tanpa ada alokasi anggaran untuk gaji.

”Kami berharap, kebijakan pemerintah pusat mengangkat honorer yang memenuhi syarat juga diikuti dengan penambahan anggaran. Jika ada petunjuk agar daerah menutup dana dulu, maka Pemkab juga akan berusaha menggunakan dana yang ada,” kata bupati.

Bupati Heru menjelaskan, jika mengacu pada hasil penyampaian aspirasi guru honorer di Jakarta, Senin (20/2) lalu, tenaga honorer yang masuk kategori K-1 akan diangkat mulai Maret 2012 hingga akhir 2012. Dengan demikian, Pemkab harus menyediakan anggaran untuk gaji. Sementara, APBD 2012 sudah berjalan.

”Kami berharap, dalam APBD Perubahan 2012 ada penambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk penggajian tenaga honorer yang diangkat CPNS tahun ini,” ujarnya.

Tenaga honorer yang terdata di Pemkab Purbalingga sebanyak 479 orang yang terinci 239 orang masuk kategori K-1 dan sisanya sebanyak 240 masuk kategori K-2.

Bupati Heru menyatakan, menghargai guru honorer yang memperjuangkan nasibnya di depan istana negara dengan cara yang sopan. "Kebetulan ketika bertugas di Jakarta, saya sempat melihat aksi penyampaian aspirasi tersebut. Saya jadi teringat punya baju PGRI di rumah, jika membawa mungkin saya ikut bergabung,” ujarnya.

Sementara itu, ketua FTHSNI Cabang Purbalingga Andri Supriyanto SPd mengungkapkan, dia berharap Bupati Purbalingga segera menindaklanjuti dengan bijaksana apabila Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS telah disahkan oleh Presiden.

Ikut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Iskak SPd MPd. Sementara Bupati didampingi Wakil Bupati Drs Sukento Ridho Marhaendrianto MM, Plt Sekda Imam Subijakto SSos MSi, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, C Sumarni, Kepala Bappreda Ir Setiyadi MSi, Inpektur Inspektorat Yanuar Abidin SH dan sejumlah pejabat lainnya. (tya/dis)

Sumber : JPNN

M Nuh: 180 Ribu Guru Honorer Akan Diangkat

2012-02-22T17:12:00.004-08:00

VIVAnews - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh mengatakan. pihaknya bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara serta sejumlah kementerian terkait telah membahas Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Tenaga Honorer. PP itu merespons tuntutan guru honorer agar diangkat menjadi CPNS.

"Sudah dibahas bersama di kantor Demenpan, bersama dengan Kemenbud, Kemenkeu, Kemendagri, dan BKN untuk merumuskan bagaimana cara merekrut honorer itu," kata Nuh di Kantor Presien, Rabu 22 Februari 2012.

Menurut dia, hanya sekitar 30 persen dari 600 ribu guru honorer atau sekitar 180 ribu yang akan diangkat. Sebab, pemerintah tidak sanggup mengangkat semua guru honorer itu menjadi PNS. "Kira-kira 30 persen dari mereka akan direkrut, tidak mungkin kalau sekitar 600 ribu direkrut," ujarnya.

Menurutnya, para guru honorer itu akan diseleksi. "Tetap menggunakan basis kompetensi," ujarnya.

Guru honorer yang dinyatakan lolos seleksi harus bersedia ditempatkan di manapun yang masih membutuhkan. Hal itu untuk memperbaiki distribusi guru.

"Kalau sekarang honorer di kabupaten A melebihi, bisa jadi diangkat di kabupaten B. Sehingga sekaligus perbaikan distribusi," ujarnya.

Meski masa bakti guru honorer jadi pertimbangan, ittu bukan yang utama. "Masa bakti tetap dipertimbangkan tetapi kompetensi dasar tidak serta merta diabaikan, yang rugi muridnya."
Bagaimana dengan guru yang tak diangkat? "Kalau tidak dapat pegawai negeri, ada tunjangan profesi, dari sisi kesejahteraan bisa tetap diperhatikan," kata Nuh.

Diberitakan sebelumnya, ribuan guru honorer menggelar unjuk rasa di depan Istana Jakarta. Mereka menuntut diangkat menjadi CPNS. (umi)
• VIVAnews

Penerimaan CPNS- Tenaga Honorer Tetap Ikuti Seleksi

2012-02-22T17:12:00.000-08:00

JAKARTA – Pemerintah menetapkan mengangkat tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Namun, mereka tetap harus mengikuti tes seleksi yang akan digelar secara nasional sebagaimana calon PNS lainnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar mengatakan, seleksi ini diperlukan karena sebagian besar tenaga honorer yang bekerja saat ini tidak melalui tes kemampuan. Menurut dia, dalam waktu 2–3 tahun, pengangkatan tenaga honorer akan tuntas semua.

“Saya berprinsip semua tenaga honorer ini akan diperhatikan karena alasan kemanusiaan, tapi juga harus mempunyai kemampuan minimum, karena kita gunakan uang negara untuk membayarnya. Yang paling penting jangan menutup kesempatan untuk anak-anak yang masih fresh,” katanya seusai audiensi dengan PGRI mengenai Tenaga Honorer di Gedung Kemenpan dan RB kemarin. Menurut Menpan,tes itu sendiri akan terbagi antara pengujian kemampuan dasar dan kompetensi bidang. Pihaknya akan bekerja sama dengan konsorsium perguruan tinggi negeri untuk menyusun soal yang akan dijadikan alat ukurnya.

Dia menambahkan saat ini memang ada data 600.000 tenaga honorer,namun karena data itu tidak jelas maka akan diperiksa kembali.Menurut dia, data valid sulit didapatkan karena jumlahnya yang dinamis di mana tenaga honorer ini memang tidak digaji oleh pemerintah. Tenaga honorer yang akan diangkat, ujarnya, harus mau menempati daerah yang masih terbatas sumber daya manusianya. “Jujur saya katakan, jumlah guru di Indonesia ini sudah mengalahi di Jepang. Namun, jumlah ini tidak dibarengi dengan efektivitas.

Maka itu, mereka harus mau bekerja di tempat yang kosong atau mau ditempatkan sesuai dengan kebutuhan,”ujarnya. Ketua Umum PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo menjelaskan, data yang sudah lengkap itu ialah untuk guru kategori satu yakni tenaga honorer yang mengabdi sejak 1 Januari 2006, bekerja di instansi pemerintah dan dibiayai APBN sebanyak 167.000 orang.

Tenaga honorer kategori satu ini, jelasnya,yang tahun ini akan diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes seleksi, sedangkan tenaga honorer kategori dua yang juga bekerja di instansi pemerintah namun tidak digaji melalui APBN yang mencapai 600.000, akan diangkat melalui tes seleksi pada periode berikutnya dengan menggunakan APBN Perubahan. neneng zubaidah

Sumber : Harian Seputar Indonesia

RPP Guru Honorer Ditarget Sebulan Lagi

2012-02-21T17:44:00.000-08:00

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Aparataur Negara dan Refornasi Birokrasi (Menpan&RB), Azwar Abubakar mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat ini akan segera menyerahkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pengangkatan tenaga honorer ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun sebelum diserahkan ke presiden, RPP itu akan dimatangkan terlebih dulu pembahasannya bersama Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan.

“Dalam waktu dekat akan kita akan menyerahkan RPP ini kepada Presiden. Tapi kita akan melakukan pertemuan dulu dengan Menkeu dan Mendagri. Tadi itu semua sudah kita jelaskan juga kepada perwakilan guru honorer dan juga kisi-kisi mengenai RPP tersebut,” kata Azwar usai menemui pengurus PGRI dan perwakilan guru honorer di Gedung KemenPAN&RB, Jakarta, Selasa (21/2) petang.

Azwar menyebutkan, pembahasan RPP yang melibatkan lintas kementerian tersebut diprediksi bakal memakan waktu hingga dua minggu. Namun begitu selesai dibahas, Azwar menjamin RPP itu akan segera diserahkan ke Presiden.

“Nanri RPP akan dikirimkan ke Mensesneg. Kemudian Sekneg yang akan mengkoordinir para menteri-menteri terkait untuk melakukan pembahasannya. Jadi saya kira satu bulan ke depan sudah ada bisa diterbitkan PP-nya,” jelas Azwar.

Dalam kesempatan itu Azwar juga menegaskan, tidak ada perlakuan khusus dalam hal pengangkatan baik terhadap honorer berpengalaman maupun yang baru lulus (fresh graduate). Sebab, perbandingannya akan disamakan. “Prioritasnya dibagi, minimal 50 banding 50," ucapnya.

Mantan anggota DPR dari Fraksi PAN itu menambahkan, pada prinsipnya pemerintah ingin persoalan honorer bisa tuntas dalam kurun waktu dua atau tiga tahun mendatang. "Intinya, 2-3 tahun ke depan pengangkatan tenaga honorer harus selesai. Habis itu sudah tidak ada lagi,” tuturnya. (cha/jpnn)

Sumber : JPNN

Honorer Menjadi PNS Ikut Tes Seleksi

2012-02-21T17:42:00.003-08:00

INILAH.COM, Bandarlampung - Masa kerja, tidak lagi menjadi pertimbangan utama tenaga honorer untuk kemudian dingkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Tapi, pemerintah akan menerapkan tes seleksi kepada seluruh tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi PNS.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Azwar Abubakar mengatakan, tes seleksi mencakup materi akademik kompetensi minimal.
“Jadi harus dites dulu, terutama guru. Karena sebagian besar guru itu masuknya tidak melalui tes. Ada syarat kemampuan penguasaan materi guru dan pengetahuan umum. Ada kompetensi dasar dan ada kompetensi bidang,” ungkap Azwar, Selasa (21/2).
Dalam pelaksanaan tes seleksi ini, pemerintah akan menggandeng sepuluh perguruan tinggi negeri (PTN). Antara lain, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Hasanuddin (Unhas).
Azwar menjelaskan, proses tes seleksi ini akan dikoordinasi oleh sepuluh PTN tersebut. Sehingga, pelaksana tes ini tidak lagi oleh Pemerintah Daerah (Pemda), melainkan ditangani oleh pemerintah pusat atau nasional.
“Selain tes seleksi, tenaga honorer yang kita angkat ini juga harus bersedia untuk ditempatkan di tempat yang kosong. Banyak tenaga honorer saat ini tidak mau dipindah, dan hanya mau menempati tempat yang sudah penuh (di kota). Jujur saya katakan, guru ini hitungannya sudah lebih, kita sudah mengalahi Jepang, tapi mengajarnya masih delapan jam, ini belum efektif. Kita minta kesediaan dari guru yang diangkat mau ditempatkan sesuai dengan kebutuhan,” tukasnya.
Lebih jauh Azwar menambahkan, saat ini ada sekitar 600 ribuan tenaga honorer dari semua bidang yang siap diikutkan tes seleksi dan dilakukan secara bertahap. Namun begitu, Azwar menyebutkan bahwa penghasilan (gaji) tenaga honorer berasal dari non APBN dan APBD.
Di luar jumlah itu, juga ada sekitar 160 ribuan orang tenaga honorer yang siap diangkat untuk menjadi PNS. Akan tetapi, tenaga honorer ini pendataannya sudah selesai dan tidak perlu lagi mengikuti tes seleksi.
“Oleh karena itu, untuk 600 ribuan yang non APBN dan APBD tersebut, datanya akan kita ricek lagi. Awalnya kita minta jumlah saja namun nanti kita minta namanya siapa, dimana asalnya, sejak kapan. Biar jelas. Saya berprinsip honorer ini akan diperhatikan bukan karena alasan kemanusiaan tapi juga harus mempunyai kemampuan minimum. Kita kan menggunakan uang negara untuk membayarnya, dan yang paling penting kita tidak menutup kesempatan untuk anak-anak yang masih fresh,” paparnya. [mor]

Sumber : Inilah.Com

Soal Demo Guru Honorer, MenPAN: Ada Rencana, Belum Ada Tindakan

2012-02-20T23:17:00.003-08:00

Jakarta Demonstrasi para guru honorer yang meminta diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tampaknya masih jauh panggang dari api. Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) masih akan mempelajari permintaan itu, belum ada tindakan dalam waktu dekat.

"Itu akan kita bahas, kita pelajari dulu semuanya. Kita pikirkan pokok masalahnya," jelas Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar, ketika ditanya mengenai demo guru honorer di depan Istana Merdeka.

Hal itu disampaikan Azwar usai menyerahkan piala penghargaan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerha 2011 kepada pemerinta provinsi, kabupaten/kota di Kementerian PAN & RB, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (21/2/2012).

Azwar menambahkan rencana menaikkan gaji guru honorer memang ada, namun belum dalam waktu dekat.

"Kita kan masih pelajari. Berarti kita belum ada tindakan. Untuk rencananya ada memang.
Ya nanti kita percepatlah," tandas dia.

Pada Senin (20/2) kemarin dan hari ini, guru honorer berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Mereka menuntut Presiden RI segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengangkatan Tenaga Honorer. Mereka belum mendapatkan kepastian akan dipenuhinya tuntutan mereka.

Kemarin, satu tim yang berisi 10 orang sudah masuk ke dalam Istana. Kepada rekan-rekannya yang menunggu di luar, mereka menginformasikan bahwa Presiden SBY belum bisa menemui dan menandatangani PP tersebut. Demonstran pun berang.

Sumber : Detik News

Pagi Ini Guru Honorer Kembali Demo Di Istana

2012-02-20T19:26:00.001-08:00

Jakarta Ratusan guru menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengangkatan Tenaga Honorer. Mereka akan kembali melakukan demonstrasi di Istana Negara pagi ini.

"Agak siang sekitar pukul 09.00 WIB dari Masjid Istqlal longmarch ke Istana," ujar Koordinator Aksi, Kholik, kepada detikcom, Selasa (21/02/2012).

Kholik mengatakan bahwa sebagian peserta demonstrasi yang terdiri dari para guru honorer telah pulang ke daerah masing-masing. Sehingga massa demonstran tidak sebanyak hari-hari sebelumnya.

"Hari ini kemungkinan berkurang karena dari daerah ada yang pulang," jelasnya.

Kholik menyatakan bahwa aksi hari ini sebagai bentuk dukungan kepada 10 orang anggota Tim Lobi yang akan bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang telah direncanakan sebelumnya.

"Aksi hari ini memberikan dukungan kepada tim lobi yang sesuai dengan rencana kemarin. Tim lobi ini 10 orang, dari PGRI dan tenaga honorer," tutupnya.

Sumber : detik News

Sore Ini, Guru Honorer-Menpan Bahas RPP

2012-02-20T19:24:00.001-08:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia bersama perwakilan guru honorer akan menggelar pertemuan dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar, Selasa (21/2/2012). Pertemuan dijadwalkan akan berlangsung pada sore nanti. Dalam pertemuan itu, rencananya kedua belah pihak akan membahas finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelesaian Tenaga Honorer.

Seperti diberitakan, kemarin, Ketua PB PGRI mendampingi tim guru honorer untuk melakukan negosiasi dengan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pertemuan itu, Presiden RI diwakili oleh Menpan-RB Azwar Abubakar dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Saat dihubungi, Sulistiyo yakin RPP akan disahkan. Setelah itu, kata dia, Menpan juga akan mengangkat sekitar 160 ribu guru honorer yang dibayar dengan dana APBN (kategori K-1), dan secara bertahap, 600 ribu guru honorer akan diangkat sekolah (kategori K-2, non APBN) pada 2013.

"Sore ini pukul 15.00 WIB kami akan membahas finalisasi RPP tentang Penyelesaian Tenaga Honorer di Kemenpan," kata Sulistiyo, Selasa (21/2/2012).

Meski tuntutan akan ditindaklanjuti, para guru honorer tetap kembali menggelar aksi unjuk rasa menuntut Presiden RI untuk segera mengesahkan RPP tersebut, hari ini. Dihubungi terpisah, Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI), Ani Agustina mengatakan, saat ini para guru honorer tengah bersiap diri bergerak menuju titik unjuk rasa di Depan Istana Merdeka.

"Semua peserta aksi bermalam di Istiqlal. Pukul 09.00 kami berencana kembali ke depan Istana," kata Ani yang juga merupakan koordinatir aksi unjuk rasa.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, ratusan personel kepolisian dari Polres Gambir, Jakarta Pusat juga tengah melakukan apel persiapan di kawasan Monumen Nasional (Monas), di depan Istana Negara.

Sumber : Kompas.Com

Guru Honorer Dapat Titik Terang

2012-02-20T17:06:00.001-08:00

JAKARTA, KOMPAS.com -- Perjuangan ribuan guru dan pegawai tata usaha honorer yang berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2/2012) sejak pagi hingga malam, mulai menemukan titik terang. Pengunjuk rasa yang menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengesahkan payung hukum pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (PNS).
Perwakilan guru honorer yang didampingi pengurus PGRI diterima Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim datang kemudian saat pertemuan sudah selesai.
"Dalam beberapa hari ini, PGRI dan perwakilan guru honorer beserta pemerintah akan membahas soal pengangkatan guru honorer. Presiden menunggu kesiapan draft pengangkatan yang sampai saat ini masih di Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi," kata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo.
Sulistiyo mengungkapkan, dari informasi yang disampaikan Sekretaris Kabinet, sebenarnya Presiden tidak menunda pengangkatan tenaga honorer menjadi calon PNS. Namun, draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal pengangkatan tenaga honorer menjadi calon PNS sampai saat ini masih di Kementerian PAN.
Menurut Sulistiyo, Menpan menyanggupi segera mengangkat sekitar 160.000 guru honorer yang dibayar dengan dana APBN (kategori K-1) pada tahun ini setelah RPP disahkan. Adapun untuk guru honor yang diangkat sekolah (kategori K-2, non-APBN) yang jumlahnya sekitar 600.000 direncanakan diangkat secara bertahap pada tahun 2013.
"Para guru masih mau membahas ini dan mendesak pemerintah tidak menunda pengangkatan terlalu lama. Sebab, guru-guru sudah diverifiaksi sejak tahun 2010," kata Sulistiyo.
PB PGRI menyatakan akan mengawal betul janji pemerintah untuk segera menuntaskan pengangkatan guru honorer. Sebagian guru honorer bertahan di Jakarta sampai janji pemerintah terealisasi.
"Pemerintah harus menghargai guru honorer yang telah mengabdi hingga puluhan tahun dengan gaji yang tidak layak. Persoalan guru honorer ini harus ada pemecahannya," kata Sulistiyo.
Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia, Ani Agustina mengatakan, sekitar 600.000 guru dan pegawai tata usaha honorer sebenarnya sudah diverifikasi untuk diangkat menjadi calon guru PNS. "Seharusnya tahun lalu sudah disepakati pengangkatan guru honorer yang dinilai layak. Tapi sampai sekarang tidak ada kepastian karena Presiden belum menandatangani peraturan pemerintahnya," kata Ani.
Para guru honorer dari berbagai daerah berencana bertahan di Jakarta sampai pemerintah memberi kepastian soal pengangkatan menjadi guru PNS.

Sumber : Kompas.Com

Jika Tuntutan Tak Dipenuhi, Guru Honorer Menginap di Depan Istana

2012-02-20T17:04:00.000-08:00

Jakarta Ratusan guru yang menuntut Presiden RI segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengangkatan Tenaga Honorer masih bertahan di depan Istana Merdeka. Jika permintaan untuk diangkat sebagai PNS tak dipenuhi, mereka akan menginap di depan Istana.

"Pemerintah jangan plin plan. Yang plin plan presiden atau menteri PAN. Kami mendidik anak didik kami untuk menjadi anak yang jujur, manusia jujur, kredibel, tidak menjadi pejabat korup. Kalau tidak didengarkan kami akan menginap di sini," ujar seorang ibu yang merupakan perwakilan demonstran.

Hal itu disampaikan dia dari atas mobil sound system di hadapan ratusan guru honorer yang menggelar demo sejak sekitar pukul 11.00 WIB tadi, di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/2/2012).

Teriakan perempuan berjilbab dan berkacamata itu disambut teriakan yel-yel peserta lainnya. "Honorer no! PNS yes!".

Perempuan yang berorasi itu menambahkan para demonstran telah beritikad baik dengan menggelar aksi secara damai, dan mengirimkan perwakilan ke dalam Istana. Jika pemerintah beritikad baik, imbuhnya, seharusnya sejak pagi mengajak para guru honorer itu duduk bersama. Dengan membiarkan para guru honorer keleleran berjam-jam di depan Istana, tindakan pemerintah dinilai mengulur-ulur waktu.

"Bapak-Ibu, sesuai jadwal memang pukul 18.00 WIB sudah selesai. Tapi kalau sampai detik ini kami belum mendapatkan keputusan yang berarti, sama saja kami pulang dengan tangan kosong," sambung orator itu.

Petang ini hujan mengguyur kawasan Istana dan Monas, karena itu sebagian demonstran masuk ke tenda barak polisi untuk berteduh. Namun sebagian lainnya bertahan di gerbang Monas serta melindungi diri dengan payung dan spanduk yang mereka bawa.

Sumber : Detik News

Hari Ini Finalisasi RPP Honorer jadi PNS

2012-02-20T17:03:00.001-08:00

JAKARTA - Tidak sia-sia aksi demonstrasi 20 ribu lebih guru honorer anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di depan Istana Kepresidenan, Senin (20/2). Hari ini, sepuluh perwakilan PGRI diminta ikut rembukan finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI Sulistyo menjelaskan, aksi demonstrasi ribuan guru ini benar-benar dilakukan dalam kondisi terpaksa. Sebenarnya dia sudah menghimbau kepada para guru untuk tidak demo. "Tapi upaya pengangkatan honorer ini sungguh kebangetan," kata Sulistyo. Sebab, RPP ini sejatinya sudah bisa disahkan sejak 2009 silam.

Sulistyo menjelaskan, penghargaan pemerintah terhadap guru honorer sangat minim. Bahkan dia mengatakan, ada salah satu menteri yang berpidato kemana-mana yang isinya justru menyalahkan guru honorer sendiri. "Ya masak pantas ada menteri yang ngomong siap suruh jadi honorer. Sudah tahu gajinya Rp 200 ribu per bulan," kata Sulistyo sambil mewanti-wanti nama menteri yang bersangkutan tidak dikorankan.

Menteri tadi, kata Sulistyo, juga menggunjing para guru honorer tidak memposisikan diri layaknya buruh industri. Pada intinya, guru merupakan sebuah profesi. Jadi, para honorer tidak perlu menuntutu upah layaknya buruh pabrik.

Di tengah kegelisahan sejumlah guru honorer itu, untungnya bisa sedikit terobati. Tepatnya setelah mereka kemarin sore diterima oleh Menteri PAN-RB Azwar Abubakar, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, dan Julian Aldrin Pasha, juru bicara presiden. "Dari Kemendikbud diwakili wakil menteri bidang pendidikan. Tapi datangnya telat," ucap Sulistyo.

Hasil dari pertemuan tersebut, hari ini sepuluh perwakilan PGRI diundang untuk ikut rembuk dalam finalisasi RPP pengangkatan tenaga honorer. Pertemuan pembahasan finalisasi ini direncanakan sore nanti (21/2) di kantor Kemen PAN-RB.

Sulistyo menjelaskan, upaya Kemen PAN-RB yang bersedia mengajak perwakilan guru honorer anggota PGRI harus disambut baik. Dengan cara ini, perwakilan honorer bisa ikut menyumbangkan aspirasinya. Langkah ini, kata Sulistyo, bisa menghindari adanya persoalan pelik pasca penandatanganan RPP pengangkatan honorer oleh Presiden SBY.

Selama ini, Presiden SBY memang beralasan tidak segera mengesahkan RPP tersebut karena diliputi kecemasan. Orang nomor satu di republik ini tidak mau ada polemik yang tambah pelik setelah pengesahan RPP tadi. Sehingga, dia meminta Kemen PAN-RB dan kementerian terkait lainnya untuk merumuskan lebih bagus lagi RPP itu.

Jika hari ini finalisasi RPP itu benar-benar rampung, dijadwalkan Kamis draf RPP bisa dimasukkan ke Sekretariat Negara (Sesneg). Sulistyo mendapatkan bocoran jika sudah masuk ke Sesneg, RPP ini akan dibawa di rapat terbatas. Rapat ini akan diikuti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemen PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Sesneg. "Tidak perlu menunggu sampai April," ujar Sulistyo.

Sebelumnya memang sempat muncul kabar jika Kemen PAN-RB memasang target finaslisasi RPP pengangkatan honorer April mendatang.

Di tengah kabar baik ini, Sulistyo menghimbau para tenaga honorer di daerah. Dia menyerukan supaya para tenaga honorer, baik guru maupun tenaga lainnya, untuk tidak menyetor uang ke bupati atau walikota. Dia menegaskan jika pengangkatan ini murni rencanan negara dan tidak dipungut biaya. "Meski yang datang itu tim sukses bupati atau walikota, jangan mau memberi uang," kata dia.

Selama ini, Sulistyo mengatakan ada laporan jika setiap honorer diminta Rp 40 juta untuk bisa ikut validasi dan verifikasi. Jika tidak menyetor upeti itu, nama para honorer akan dicoret. Sehingga, tidak bisa mengikuti tahap validasi dan verifikasi. (wan)

Sumber : JPNN

Honorer Bisa Diangkat Jadi CPNS

2012-02-19T19:41:00.000-08:00

MAKASSAR, FAJAR -- Ada kabar gembira bagi honorer di Sulsel. Selain honorer kategori I atau yang dibiayai APBN dan APBD, honorer kategori 2 (yang tidak dibiayai APBN dan APBD) juga bisa terangkat tahun ini. Khusus K2, mereka bisa terangkat jika K1 selesai pengangkatannya Maret atau paling lambat April.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Andi Murni Amien Situru, kepada FAJAR kemarin mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan Kementerian Pendayagunaa Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) membahas soal pengangkatan CPNS di 2012.

"K1 itu PP-nya akan turun Maret, paling lambat April. Jadi tetap ada. K2 pun juga bisa. Setelah selesai K1, K2 juga kita angkat," kata Murni.

Untuk K1 di lingkup pemprov Sulsel sebanyak 265 orang. Hanya saja, 14 orang dinyatakan gugur setelah dilakukan evaluasi. Makanya yang akan terangkat menjadi CPNS hanya 251 orang.

"Kalau K2 kalau tidak salah ada 1.265 orang. Intinya, K2 (terangkat CPNS) setelah selesai K1. K1 keluar Maret atau paling lambat April. Itu disampaikan Deputi pengembangan SDM. Hanya saja, K2 belum dilakukan evaluasi. K1 saja yang bermasalah, termasuk di kabupaten kota akan dievaluasi ulang," katanya.

Terkait perekrutan CPNS lewat seleksi, Murni mengatakan juga sudah ada petunjuk pusat. Hanya saja, harus dilakukan analisis kebutuhan, daftar urut kepangkatan, serta analisis beban kerja. Untuk pengangkatan CPNS lewat jalur umum ini, hanya memungkinkan untuk tenaga perawat, guru dan sipir penjara. Pemprov sendiri hanya bisa menyeleksi tenaga medis. Sedangkan guru bisa lewat kabupaten dan kota. Itu sepanjang pembayaran gajinya tidak melebihi 50 persen.

"Kita harus bikin analisis kebutuhan dan beban kerja lalu kita usulkan berapa untuk gajinya mereka. Kemudian kita usul uraian kerjanya. Itu harus diselesaikan sampai Juni. Jadi setelah kita hitung analisis kebutuhan, daftar urut kepangkatan kemudian analisis beban kerja, kita bisa usul dan dimasukkan Juni 2012. Kalau ini berjalan lancar, seleksi bisa dilakukan November atau Desember 2012," katanya.

Saat ini sendiri, proses analisis masih sementara berjalan. Pemerintah daerah kata Murni sementara melakukan penghitungan. Baik untuk analisis kebutuhan 2012 maupun untuk 2013.

"Untuk penerimaan pegawai 2013, itu baru bisa dilakukan setelah kita menyelesaikan 7 poin syarat. Itu

kita akan bikin Desember 2012 untuk penerimaan 2013," katanya.

Sekadar diketahui, tujuh hal yang harus dilaporkan daerah untuk bisa melakukan seleksi CPNS di antaranya harus ada laporan perhitungan kebutuhan pegawai, uraian jabatan, laporan analisis dan beban kerja, peta jabatan, daftar urutan kepangkatan, serta laporan redistribusi berdasarkan disiplin ilmu.

Dalam pertemuan dengan Kemenpan, Murni juga telah mendapat penjelasan mengenai mekanisme ujian seleksi.

"Untuk penerimaan pegawai sudah dilakukan MoU antara Kemenpan dengan 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Jadi bukan kita mengusul PTN. Untuk Sulsel, saya belum tahu. Yang jelas ada 10 PTN yang melakukan MoU dengan Kemenpan," katanya.

Sebelumnya, Sekprov Sulsel, HA Muallim mengatakan belum bisa memastikan apakah ada seleksi CPNS tahun ini atau tidak. "Seleksi CPNS, saya tidak tahu. Kita sejak awal sudah siap, tapi kan ada moratorium. Katanya minta dimoratorium dulu untuk melihat kebutuhan berapa di provinsi dan berapa di kabupaten, lalu apa itu yang dibutuhkan baru dianalisis dan secara nasional dibuatkan peraturan pemerintah untuk prosedur penerimaannya kembali. Saya kira juga sambil menunggu rancangan UU tentang aparatur sipil negara yang sangat reformatif itu," kata Muallim. (amr/pap)

Sumber : Fajar Online

TUNTUT PP, 40 GTT/PTT Berangkat ke Jakarta

2012-02-19T19:39:00.001-08:00

SUKOHARJO--Sedikitnya 40 guru tidak tetap dan pegawi tidak tetap yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) Kabupaten Sukoharjo bertolak ke Jakarta untuk menuntut penetapan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Honorer, Minggu (19/2/2012).
Rombongan dipimpin langsung Ketua FTHSNI Kabupaten Sukoharjo yang juga Ketua FTHSNI Jawa Tengah (Jateng), Hardi SPd, dan berangkat dari Kantor DPRD dengan dilepas Ketua Komisi IV DPRD, Sudarsono. Hardi menjelaskan perwakilan FTHSNI dari Sukoharjo akan bergabung bersama rombongan dari daerah-daerah lain di seluruh Indonesia dan direncanakan berada di Jakarta selama dua hari, Senin dan Selasa (20-21/2).
“Dari Sukoharjo ada 40 orang yang berangkat. Tujuannya ke Istana Presiden untuk menuntut segera ditetapkannya PP Honorer yang mengatur pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS,” ungkapnya ditemui Solopos.com sesaat sebelum keberangkatan ke Jakarta di depan kantor DPRD Sukoharjo, Minggu.
Hardi yang didampingi Sekretaris FTHSNI, Kenang Trihatmo, menyatakan jumlah tenaga honorer yang bergabung menjadi anggota FTHSNI di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 218 orang. Dia menegaskan penetapan PP Honorer penting karena akan menjadi payung hukum pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukoharjo, Sudarsono, dalam sambutan pelepasan berpesan agar perwakilan GTT/PTT yang berangkat ke Jakarta menjaga perilaku dan tidak berbuat anarkis saat melakukan aksi. Hal itu, ujar dia, untuk menjaga nama baik Sukoharjo di tingkat nasional.
“Kami sepenuhnya mendukung perjuangan teman-teman GTT/PTT dan mudah-mudahan bisa segera terwujud. Namun harus diingat agar menjaga ketertiban dan jangan sampai berbuat anarkis ketika melakukan aksi,” tandasnya.

Sumber : SoloPos

1300 Tenaga PTT Berau Belum Terima Gaji

2012-02-16T19:56:00.002-08:00

TRIBUNNEWS.COM,TANJUNG REDEB - Sebanyak 1300 tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Pemerintahan Kebupaten Berau, Kalimantan Timur belum menerima gaji semenjak Bulan Januari.
Maski tidak mau terang-trenagan mengungkapkannya, namun sebgain PTT berharap agar Pemkab segera merespon keluhan mereka.
Salah satu PTT yang berdinas di sebuah SKPD yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa ia terpaksa harus mencari pinjman ke salah satu keluarganya agar asap dapurnya bisa terus mengepul sembari menunggu pencairan gaji yang dilakukan oleh Pemerintah.
Ia juga belum mengetahu sampai kapan sampai kapan gajinya akan dicairkan karena sampai sejauh ini belum ada pengumuman resmi dari para pengambil kebijakan terkait pembayaran gaji PTT.

Sumber : Tribun News

Dinkes Agam Rekrut 39 Bidan PTT

2012-02-16T00:42:00.000-08:00

Agam, Padek—Dinas Kesehatan Kabupaten Agam memberikan kesempatan kepada tamatan diploma tiga kebidanan sebanyak 39 orang, untuk mengabdi selama tiga tahun menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT) di 22 Pukesmas yang tersebar di 16 Kecamatan, dengan syarat harus lulus test administrasi dan test akademik.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Indra saat dikomfirmasi Padang Ekspres di ruangan kerjanya Senin (13/2). Penerimaan bidan PTT dibuka mulai sekarang Senin (13/4) sampai Rabu mendatang, dengan syarat membuat surat permohonan yang ditujukan kepada kepala Dinas Kesehatan. Selain itu harus mempunyai Surat Izin Bidan (SIB) dan diantar langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam.

Sedangkan untuk test akademik akan dilaksanakan kamis (16/2) bagi yang dinyatakan lulus test administrasi. Bidan yang dinyatakan lulus test administrasi dan test akademik akan diambil sebanyak 39 orang, nantinya akan ditempatkan di 22 Puskesmas yang ada di Kabupaten Agam.

“Bidan PTT akan diterima sebanyak 39 orang, nantinya akan ditempatkan di 22 puskesmas yang ada di Kabupaten Agam,” kata Indra.
Kontrak ini merupakan program dari pemerintah pusat melalui Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dengan gaji sekitar Rp3 juta sampai dengan Rp5 juta perbulannya, tergantung dimana lokasi penugasan.

Lokasi penugasan untuk bidan PTT ini dibagi menurut daerah yang membutuhkan yaitunya daerah biasa sebanyak 18 orang, daerah terpencil sebanyak 14 orang sedangkan untuk daerah sangat terpencil sebanyak 7 orang.

Dia menambahkan, penerimaan bidan adalah untuk menambah petugas kebidanan yang bisa menjangkau daerah-daerah terpencil supaya semua masyarakat bisa terlayani, karena saat ini Kabupaten Agam masih kekurangi tenaga bidan sebanyak 70 orang. (mg7)

Sumber : Padang ekpress

PKS Minta GTT/PTT Tidak Diberhentikan

2012-02-16T00:41:00.001-08:00

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Sleman meminta agar guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap di sekolah negeri dan sudah masuk 'database' tahap dua di Badan Kepegawaian Nasional tidak diberhentikan dari sekolah tempatnya bekerja.

"Pemberhentian terhadap guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) yang sudah masuk 'database' tahap kedua ini sama saja menghilangkan kesempatan mereka untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan sekaligus menafikan pengabdian yang sudah mereka lakukan minimal selama enam tahun," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Sleman Huda Tri Yudiana, Rabu (15/2).

Menurut dia, GTT/PTT saat ini masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah baru sebagai pengganti PP no 58 tahun 2005.

"PP 58 tahun 2005 menghalangi mereka untuk diangkat sebagai PNS. Saat ini berbagai pembahasan panjang sudah dilakukan di pemerintah pusat untuk menerbitkan peraturan pemerintah yang baru sehingga memungkinkan mereka diangkat menjadi PNS," katanya.

Masalah klasik terkait GTT/PTT adalah kekhawatiran tidak diangkatnya mereka menjadi PNS setelah pengabdian selama bertahu-tahun.

"Kekhawatiran para GTT dan PTT adalah ada di antara mereka yang diberhentikan dari sekolah tempat mereka mengabdi sehingga peluang untuk menjadi PNS hilang," katanya.

Sumber : Republika

PP Honorer jadi CPNS Ditenggat April

2012-02-14T17:10:00.000-08:00

JAKARTA--Pemerintah dan DPR RI memutuskan akan melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap instansi pusat maupun daerah yang memiliki lebih dari 200 tenaga honorer tertinggal kategori satu.

Langkah serupa juga dilakukan terhadap instansi pemerintah yang data honorernya mendapat laporan pengaduan secara tertulis, baik yang disampaikan kepada presiden, wakil presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), serta kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Disinyalir terdapat indikasi rekayasa ataupun manipulasi data tenaga honorer yang disampaikan oleh sejumlah instansi pemerintah kepada BKN,” ujar Menpan-RB Azwar Abubakar dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (13/2).

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Taufiq Effendi itu, DPR RI juga mendesak pemerintah agar dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS menjadi PP, paling lambat April 2012 dan selanjutnya dilaporkan kepada Komisi II DPR. U

Untuk itu, Kemenpan-RB bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta BKN diminta segera menyelesaikan dan menuntaskan kegiatan verifikasi dan validasi ulang terhadap tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah secara tepat dan akurat.

"Pemerintah harus menyelesaikan RPP Honorer Tertinggal paling lambat April. RPP ini sudah terlalu lama molor," tegas Taufik.

Terkait dengan RPP honorer, Azwar mengatakan, saat ini pihaknya telah menyampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk diproses lebih lanjut menjadi PP.

Dalam kesempatan itu, Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno mengemukakan, dari 152.130 tenaga honorer kategori I, hampir semuanya telah divalidasi dan diverifikasi. Hasilnya, hingga 31 Desember 2011 sebanyak 72.569 memenuhi kriteria (MK), dan 77.891 orang tidak memenuhi kriteria (TMK).

Sedangkan tenaga honorer kategori II yang telah sampai BKN per 31 Mei 2011 berjumlah 633.824 orang. Jumlah ini mengalami penambahan data kategori I sebanyak 8.956, sehingga jumahnya menjadi 642.780 orang. Mereka terdiri dari tenaga honorer di instansi pusat sebanyak 84.996 orang, dan di daerah mencapai 577.784 orang.(esy/jpnn)

Sumber : JPNN

Gaji Guru Tidak Tetap Tak Layak

2012-02-10T20:25:00.001-08:00

KARAWANG - Seorang guru, harus memiliki izasah minimal Sarjana. Akan tetapi, para sarjana yang mengabdikan diri menjadi Guru Tidak Tetap (GTT) alias sukwan atau honorer, upahnya jauh di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang digunakan sebagai acuan dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Alasannya, guru GTT belum dilindungi oleh payung hukum yang mengatur tentang standar upah. Selain itu, belum ada aturan yang mengatur tentang masa baktinya. Sehingga, sangat rentan di berhentikan secara sepihak oleh yayasan atau sekolah negeri, tanpa mempertimbangkan masa bakti seorang GTT yang telah mengabdi lebih dari dua tahun atau bahkan lebih.

Salah seorang GTT di sekolah menengah pertama yang ada di Kecamatan Cikampek, Rano Sunaryo, SE mengatakan, uang yang di dapat setiap bulannya yaitu Rp400.000. Uang itu di dapat dari pihak sekolah melalui dana BOS sebesar Rp250.000 di tambah tunjangan transport dari Pemkab Karawang sebesar Rp150.000 per bulannya.
“Penghasilan per bulan saya menjadi GTT itu hanya Rp400.000. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, saya bekerja di tempat lain,” kata Ervan yang merupakan sarjana ekonomi ini pada Pasundan Ekspres (Group JPNN), Jumat (10/2).

Sementara, Ketua Persatuan Guru Non PNS Bersertifikat Pendidik (PGNPBP) Kabupaten Karawang, Adam Bachtiar ST MM menjelaskan, GTT saat ini kondisinya dianaktirikan oleh pemerintah. PGNPBP Karawang tercatat memiliki anggota sebanyak 500 GTT yang manyoritas mengajar di sekolah swasta.

Membahas tentang uang yang di dapat oleh seorang GTT setiap bulannya, Adam menjelaskan, nominal rupiahnya jauh dari besaran KHL atau UMK. Seorang GTT, kata Adam, di bayar sesuai dengan jumlah jam mengajar. Nominalnya bervariasi mulai dari Rp8.000 hingga Rp15.000 per jam. Namun kebanyakan harganya Rp10.000. Dalam satu minggu, seorang GTT memiliki jam minimal mengajar sebanyak 24 jam, sedangkan jam maksimalnya 42 jam.

“Rata-rata GTT itu menerima upah dari hasil jam mengajar sekitar Rp240.000 per bulannya. Kemudian di tambah uang transport dari Pemkab Karawang Rp150.000 setiap bulan, dan tunjangan fungsional Rp200.000 setiap bulannya yang di bagikan setiap enam bulan sekali juga dengan kuota yang terbatas. Sehingga jumlah total uang yang di dapat oleh GTT yaitu sekitar Rp590.000 setiap bulannya,” kata Adam.

Dengan nilai uang itu, dikatakan Adam, sangat tidak sebanding dengan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai pencetak generasi bangsa yang berpendidikan. Juga tidak sebanding dengan gelar sarjana yang di sandang seorang GTT. Sementara, untuk menjadi guru Pegawai Negri Sipil, kata Adam, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan olehnya, dalam test penerimaan PNS sarat oleh praktek kotor yang melibatkan uang sogokan.

“Sudah menjadi rahasia umum kan, yang memang sulit untuk di buktikan dengan cara data otentik. Jika test penerimaan PNS itu sarat praktek suap. GTT tidak kuat mengikuti sistim kotor itu. Penghasilan GTT saja dibawah Rp500.000 per bulan,” kata Adam yang tercatat sebagai GTT di SMK Tunas Mekar, Karawang.(use)

Sumber : JPNN

Dokter Kita Numpuk di Kota

2012-02-09T18:19:00.000-08:00

Pontianak – Kalimantan Barat butuh sedikitnya 1.000 dokter umum lagi untuk melayani rumah sakit yang ada termasuk puskesmas. Saat ini, kita masih kekurangan sekitar 600 dokter untuk melayani 4,39 juta penduduk.
“Idealnya, untuk 100.000 penduduk harus dilayani 30 dokter umum. Sedangkan enam dokter spesialis laiknya melayani 100.000 penduduk,” ungkap dr Andy Jap Mkes menjawab Equator, Rabu (8/2) seusai melepas 24 dokter baru ke Singkawang.
Kemarin, 21 dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan tiga dokter jebolan Universitas Tanjungpura ditempatkan untuk menjalankan program internship di RSUD Abdul Azis dan dua puskesmas yang ada di Kota Singkawang.
Kendati 2013-2014 Indonesia menghasilkan 8.000-12.000 dokter dari berbagai fakultas kedokteran yang ada, namun kondisi pelayanan kesehatan di Kalbar masih jauh dari cukup akan ketersediaan dokter umum dan spesialis.
“Jadi Kalbar masih kurang sekitar 500 dokter umum lagi dan sedikitnya 100 dokter spesialis. Saat ini spesialis yang ada baru 183 orang saja yang bertugas di seluruh kabupaten. Dan dokter kita menumpuk di Kota Pontianak dan Singkawang,” ungkap Andy Jap.
Singkat kata, dokter umum di Kota Pontianak dan Singkawang masing-masing 20 persen. Yang 60 persen selebihnya menyebar di 12 kabupaten se-Kalbar. Hanya satu atau dua orang saja spesialis yang berpraktik di ibukota kabupaten.
Kabupaten Sambas misalnya, termasuk daerah yang lumayan pelayanan dokternya. Dari 27 puskesmas yang ada, baru 20 dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang sudah ditempatkan. “Ke depan harus diusulkan kembali guna menunjang program Pemkab Sambas memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan,” tutur Ardias, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, kemarin.
Beruntunglah, di pesisir utara Kalbar ini sudah ada 19 dokter PNS di 19 puskesmas, kekurangannya diisi oleh dokter PTT. “Ada enam dokter spesialis di Kabupaten Sambas. Di antaranya spesialis bedah, telinga hidung dan tenggorokan (THT), spesialis jantung, penyakit dalam (internis), kandungan, dan dokter spesialis anak,” rincinya.
Menurut Kadis Kesehatan Sambas dr Ketut Sukarja, tidak lama lagi di kabupaten yang dipimpin oleh dokter perempuan itu akan kedatangan tiga dokter spesialis lagi yakni THT, jantung. dan saraf.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar Andi Jap mengatakan penerapan program internship kali kedua di Kalbar ini sangat membantu akan kebutuhan dokter umum yang saat ini masih menjadi kebutuhan.

Peluang dokter

Benarkah dokter spesialis sulit masuk ke Kalbar khususnya Kota Pontianak lantaran ribet dan berbelit-belitnya proses di instansi Kesehatan? Tak begitu pasti, namun Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang masih terbuka untuk dokter umum.
Selain Singkawang, beberapa kabupaten seperti Kabupaten Pontianak, Sambas, Sanggau, Sintang, dan Ketapang masih berpeluang untuk menerima dokter dari program internship.
“Bahkan Pemkab Sambas menyatakan sanggup memberikan insentif atau tambahan biaya jatah hidup Rp 1 juta per bulan bagi setiap dokter pada penerapan program internship selanjutnya,” ungkap Jap.
Menurut laporan Dinas Kesehatan Tahun 2007, tercatat ada 32 unit puskesmas, 80 unit puskesmas pembantu, 32 unit puskesmas keliling, dan 2 unit balai pengobatan. Sedangkan rumah sakit sebanyak tiga buah, semuanya butuh dokter, sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dunia kesehatan.
Menurut dia, Kabupaten Pontianak masih butuh banyak tenaga kesehatan, khususnya dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Jumlah dokter yang ada saat ini di Kabupaten Pontianak 59 orang, meningkat 22,92 persen dibanding tahun sebelumnya. (dna/edo)

Sumber : Equator News

Sambas Kekurangan Tujuh Dokter PTT

2012-02-08T16:36:00.000-08:00

Sambas – Meski Pemkab Sambas telah merencanakan kenaikan insentif bagi dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT), namun hingga kini masih ada tujuh puskesmas yang belum memiliki dokter. Begitu penegasan Plt Kepala Bappeda Kabupaten Sambas Drs Agus Supardan, Kamis (2/2).
Guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat ujarnya, peningkatan dana insentif telah diusulkan guna menunjang pelayanan kesehatan di 27 puskesmas se Kabupaten Sambas. “Sudah ada 20 dokter PPT yang ditempatkan di puskesmas, masih tujuh puskesmas lagi yang belum,” paparnya.
Tahun 2012 jelasnya, Pemkab Sambas telah mengusulkan insentif untuk dokter PTT. Apabila disetujui, para dokter PTT akan menerima insentif di luar gaji yang diterima. “Insentif ini kita berikan guna menunjang program kesehatan di Kabupaten Sambas. Tetapi sekarang ini insentifnya masih diusulkan. Mudah-mudahan disetujui,” kata Agus kepada Equator.
Penempatan dokter PTT di setiap puskesmas se-Kabupaten Sambas, paparnya, bertujuan untuk menunjang program Pemkab Sambas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dokter PTT harus menjalani kontrak selama setahun dan dibiayai pemerintah pusat. Sementara Pemkab Sambas hanya mengupayakan insentif untuk dokter PTT, agar mereka tetap bersemangat memberikan pelayanan kesehatan. “Untuk kelanjutan kontrak pada tahun berikutnya tetap bisa dilaksanakan. Sedangkan untuk kekurangan dokter PTT, akan kita usulkan kembali. Sehingga dapat mengisi pelayanan kesehatan di puskesmas yang masih belum memiliki dokter PTT,” jelasnya.
Agus berharap, insentif bagi dokter PTT tetap bisa direalisasikan, mengingat dokter PTT merupakan tenaga kontrak yang dikirim pusat untuk ditempatkan di daerah. “Jika insentif ini bisa direalisasikan, tentunya sangat membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di setiap kecamatan se-Kabupaten Sambas, sehingga pelayanan kesehatan menjadi maksimal,” harapnya. (edo)

Sumber : Equator-News

INSENTIF GTT/PTT Penyalurannya Ditelusuri DPRD

2012-01-31T20:55:00.001-08:00

SUKOHARJO–Komisi IV DPRD Sukoharjo melakukan penelusuran penyaluran instentif guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) ke sekolah-sekolah, Senin (30/1/2012), menyusul mencuatnya persoalan pencairan dana itu oleh Dinas Pendidikan (Disdik).
Sekretaris Komisi IV DPRD Sukoharjo, Sri Joko, menyatakan penelusuran tersebut dinilai penting karena data GTT/PTT yang mendapatkan penyaluran insentif dinilai tidak menyakinkan. Sebagai contoh, kata dia, tahun 2011 lalu Pemkab melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sudah mencairkan insentif senilai Rp 10,7 miliar ke Disdik, namun banyak GTT/PTT mengaku tidak mendapatkan.
“Kami hanya penasaran. Ini kan dana insentif GTT/PTT sudah cair dari DPPKAD, kok banyak yang mengaku belum menerima. Karena itu kita telusuri lagi siapa-siapa yang sudah mendapatkan dan yang belum,” ungkapnya kepada Solopos.com di sela-sela inspeksi mendadak (Sidak) di SMP Negeri 2 Sukoharjo, Senin.
Dalam kesempatan Sidak, Sri Joko didampingi jajaran anggota komisi IV lain meminta keterangan kepada GTT dan PTT terkait penerimaan insentif. Selain itu anggota Dewan juga mempertanyakan perihal realisasi tunjangan sertifikasi kepada guru yang berhak karena selama ini beredar informasi ada kewajiban setor setiap proses pencairan.
Salah seorang GTT yang sudah masuk data base, Kenang Trihatmo, mengaku hanya mendapat penghasilan dari honor setara upah minimum kabupaten (UMK) pada 2011. “Kami tidak menerima insentif dan hanya mendapatkan honor saja senilai Rp790.500 per bulan atau setara nilai UMK,” paparnya di hadapan anggota Komisi IV.
Sementara itu guru sertifikasi di SMP Negeri 2 Sukharjo, Sri Sutiyati, menyatakan penyaluran tunjangan sertifikasi tidak lengkap dalam tahun 2010 dan 2011. Dia mengungkapkan selama dua tahun berturut-turut tunjangan baru diterimakan baru 11 bulan pada tahun 2010 dan 2011 atau
masing-masing kurang satu bulan.
“Soal potongan, setahu kami hanya sampai tahun 2010, nilainya Rp50.000. Kemudian tahun 2011 sudah tidak ada potongan,” terangnya dibenarkan guru sertifikasi lain, T Utami.
Selain ke SMP Negeri 2 Sukoharjo, komisi IV juga melakukan Sidak ke SMP Negeri 5 Sukoharjo. Sri Joko yang merupakan anggota Dewan dari Partai Amanat Nasional didampingi lima anggota lain, yaitu M Samrodin, Agus Ismail, Suharsi, Sumarno BP, dan Giyarto dari Partai Golkar.
Menurut Sri Joko, hasil Sidak akan dibahas dalam rapat internal dan disampaikan kepada pimpinan dewan untuk tindak lanjutnya.

Sumber : Solo Pos

65 Ribu Honorer Segera di-PNS-kan

2012-01-30T19:59:00.001-08:00

INILAH.COM, Banda Aceh - Sebanyak 65.000 guru honorer segera dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Angka tersebut termasuk 307 guru honor di Aceh.
”Tenaga honorer kategori I yang namanya telah masuk dalam database MenPAN secepatnya akan diangkat menjadi CPNS,” kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Manpan dan RB) Azwar Abubakar saat menerima perwakilan guru honorer di kediamannya, Kota Banda Aceh, Senin (30/1).
Ia mengatakan, Kementerian PAN dan RB saat ini sedang mempersiapkan proses pengangkatan terhadap 65.000 tenaga honorer kategori I di seluruh Indonesia.
Sedangkan untuk tenaga honorer kategori II yang jumlahnya mencapai 600.000 orang di seluruh Indonesia, pengangkatan mereka menjadi CPNS masih ditangguhkan.
“Mereka akan diangkat apabila ada usulan dari bupati/walikota sesuai kebutuhan daerah masing-masing yang disampaikan ke Kementerian PAN dan RB,” kata Azwar.
Terkait nasib guru yang bekerja pada sekolah swasta dan yayasan, lanjut dia, nantinya akan dibuat peraturan tersendiri. “Tapi saya janji akan memperjuangkan aspirasi guru tersebut,” sebut Azwar.
Selain itu, Kemenpan dan RB juga sedang mengusulkan agar ke depan status dosen tidak lagi sebagai PNS.
”Ke depan, dosen akan dikontrak per lima tahun dengan gaji yang besar. Apabila berkinerja baik akan dilanjutkan kontrak dan apabila kinerjanya buruk tidak akan dilanjutkan. Begitu juga tenaga-tenaga pegawai yang dibutuhkan ke depan semua akan dikontrak per tahun dan tidak ada lagi penerimaan PNS,” papar Azwar.
Menurut dia, banyak dosen selama ini tidak bekerja maksimal. Para dosen dinilai lebih mengutamakan tugas di luar dan tugas utamanya digantikan oleh asisten.
“Hal ini tidak hanya terjadi di Aceh, namun hampir berlaku di seluruh Indonesia,” katanya.
Kebijakan moratorium pengangkatan PNS yang dilakukan pihaknya, kata Azwar, untuk menghindari kelebihan pegawai dan menghemat APBN yang selama ini banyak terkuras untuk membayar gaji PNS.
“Pemberlakuan moratorium PNS tahun 2012 menghemat APBN sebesar Rp10 triliun dan Rp2 triliun di antaranya akan digunakan untuk biaya peningkatan kompetensi sejuta PNS yang akan dimulai tahun ini,” katanya.
Kementerian PAN sejak tahun ini juga menghilangkan jabatan eselon 1V dan eselon V. “Nanti yang ada hanya pejabat eselon I, II, dan III,” sebut mantan Wakil Gubernur Aceh ini. [mor]

Sumber : Inilah.Com

Kebutuhan Tenaga Kesehatan Masih Tinggi

2012-01-24T20:15:00.001-08:00

BANJARMASIN – Kebutuhan tenaga kesehatan di Kalsel ternyata masih cukup tinggi. Pasalnya hingga kini masih ada beberapa desa atau daerah terpencil yang belum memiliki tenaga kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Rosihan Adhani mengatakan, tahun ini pihaknya akan kembali membuka kesempatan kepada para tenaga kesehatan untuk memberikan pengabdiannya kepada masyarakat di Banua.

“Tahun ini kita ada formasi cukup banyak untuk tenaga kesehatan,” ujar Rosihan kepada wartawan koran ini, kemarin.

Diterangkan Rosihan, formasi tenaga kesehatan tersebut paling banyak adalah untuk tenaga pegawai tidak tetap (PTT) bidan. Formasi bidan PTT cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan bidan desa yang saat ini belum mencapai 100 persen di Kalsel.
“Program satu bidan satu desa tahun ini akan terus berlanjut, harapannya tahun ini semua desa di Kalsel sudah memiliki bidan,”ucapnya.

Ada 300 formasi bidan PTT yang anggarannya berasal dari pemerintah pusat tersebut. Di Kalsel sendiri dari 281 desa dari sekitar 1.200 desa yang belum memiliki bidan. Jika sebanyak 300 formasi PTT pusat tahun ini terpenuhi, maka semua desa di Kalsel akan memiliki bidan.

“Kalau 300 formasi itu penuh, maka semua desa kita sudah ada bidan. Sekarang ada 281 yang belum mempunyai bidan desa, tapi ada beberapa desa yang mungkin juga bidannya pindah atau kontraknya habis jadi kita juga bisa isi dengan formasi sebanyak 300 tersebut,” cetusnya.

Diterangkan mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar ini, saat ini jumlah lulusan kebidanan di Kalsel sudah mencukupi. Sehingga, ia yakin kuota 300 PTT pusat akan terpenuhi di Kalsel. Kondisi tersebut cukup menggemberikan jika dibandingkan dengan kondisi tahun lalu. Sebelumnya, formasi yang disediakan banyak namun jumlah lulusannya tak mencukupi.

“Makanya tahun ini kita tidak anggaran PTT daerah karena pengalaman tahun lalu hanya separuh yang terserap,” katanya.

Selain membuka lowongan untuk bidan, rekrutmen tenaga kesehatan seperti dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis juga akan dilakukan tahun ini. Rekrutmen tahun ini bertujuan memenuhi kebutuhan dokter di puskesmas.

“Idealnya satu puskesmas satu dokter. Khusus untuk puskesmas perawatan harus ada dua dokter. Semua puskesmas sudah memiliki dokter tapi kita tetap rekrut yang baru untuk mengantisipasi jika ada dokter yang pindah,” tandasnya. (tas)

Sumber : JPNN

Sat Pol PP Jangan Arogan

2012-01-19T18:45:00.001-08:00

KOLAKA, UPEKS—Sekertaris Kabupaten Kolaka, H Ahmad Safei, secara tegas mengatakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) di lapangan cukup berat.

“Anggapan Pol PP sebagai lawan masyarakat ini harus ditepis dengan bekerja secara profesional di lapangan. Untuk itu jangan bertindak arogan terhadap masyarakat,” tegasnya saat menyerahkan secara simbolis SK Bupati Kolaka no.13/2012 kepada 200 Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT) yang telah mengabdi di Pol PP sejak tahun 2009 lalu.
Dikatakannya, Sat Pol PP yang mempunyai tugas pokok yakni mengamankan berbagai Peraturan Daerah (Perda) dan semua asset Pemda Kolaka, untuk itu diharapkan mampu bertindak tegas mengamankan kebijakan dengan tidak menunjukkan arogansinya.
“Bertindak tegas bukan berarti kasar tetapi bagaimana melakukan tindakan persuasif ketika menangani suatu masalah,”harap Sekda.
Menurut Safei, berbagai aksi kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah antara masyarakat dengan Sat Pol PP menimbulkan anggapan Pol PP adalah lawan masyarakat. “Kita tidak inginkan ada anggapan seperti itu, makanya Pol PP harus menunjukkan kinerjanya di masyarakat secara profesional jangan bertindak arogan,”kata Sekda.
Secara khusus, di Kab Kolaka, kata Sekda, salah satu tugas penting Pol PP adalah pemberantasan peredaran minuman keras (miras), serta berbagai penyakit sosial masyarakat lainnya.
“Itu sudah didukung oleh Perda maupun Nota kesepahaman dengan Muspida dan DPRD Kab Kolaka,”katanya saat menyerahkan 30 orang anggota Pol PP untuk mengikuti pendidikan Kedisiplinan bekerjasama dengan Polres Kolaka, kemarin. ()

Sumber : Upeks Online

INSENTIF PEGAWAI: Pemberian Honor GTT-PTT Dinilai Bebani APBD

2012-01-19T18:44:00.001-08:00

SRAGEN – Rencana Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sragen untuk mengupah para guru tidak tetap, pegawai tidak tetap (GTT-PTT) dan tenaga kontrak dinilai Komisi IV DPRD Sragen dinilai akan membebani APBD. Untuk insentif GTT-PTT saja, APBD 2012 akan mengalokasikan anggaran Rp717 juta, belum termasuk tunjangan lainnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sragen, dr Aris Surawan, saat dihubungi Espos, Kamis (19/1/2012), mengungkapkan pemberian upah bagi GTT-PTT dan tenaga kontrak yang didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2011 jelas akan membebani APBD. Bila APBD Sragen tidak kuat, kata dia, kebijakan itu bisa disiasati dengan memiliki dua alternatif.
“Alternatif pertama, besaran nilai upahnya ditentukan cukup kecil, yakni di bawah upah minimum kabupaten (UMK) yang dibagikan kepada GTT-PTT atau tenaga kontrak yang masuk dalam database kategori II. Sedangkan pilihan kedua besaran upah itu sama dengan UMK untuk sebagian GTT-PTT dan diberikan secara bertahap. Misalnya tahun ini upah baru diberikan kepada sejumlah orang dulu, yang lainnya menyusul,” urai Aris.
Menurut Aris, berdasarkan penjelasan dari Dinas Pendidikan (Disdik) ada alokasi anggaran senilai Rp324 juta yang diberikan kepada 540 GTT-PTT di lingkungan Disdik yang sudah dianggarkan di kebijakan umum anggaran dan plafron prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) 2012. Demikian pula, lanjut Aris, dari penjelasan BKD ada senilai Rp393 juta untuk insentif 655 orang PTT di luar lingkungan Disdik. “Anggaran tersebut diberikan kepada satuan kerja (Satker) masing-masing dalam pemberian insentifnya dan berbagai dengan tenaga kontrak lainnya,” imbuhnya.
Terpisah, Penasihat Forum Guru dan Pegawai Tidak Tetap (FGPTT) Sragen, Eko Warsono, mengaku sudah membahas wacana BKD tentang pengupahan GTT-PTT yang didasarkan pada Perpres No 54/2011. Dia mengungkapkan GTT-PTT masih mengkaji lebih lanjut tentang wacana itu dan mencari sampel surat keputusan (SK) dari kabupaten/kota lainnya tentang honor GTT-PTT.
“Kami punya contoh SK dari daerah lain ternyata honor bisa diberikan melalui SK yang ditandatangani pejabat, seperti Sekretaris Daerah (Sekda). Pertanyaannya, mengapa di Sragen hal itu tidak bisa dilakukan, malah dialihkan ke Perpres No 54/2011 yang kesannya seperti outsourcing. Oleh karenanya, kami masih terus mengkaji dan akan menanyakan hal itu ke BKD,” tambahnya.

Sumber : Solopos

SBY: Gaji PNS Naik Terus, Mari Berhenti Korupsi!

2012-01-19T18:03:00.000-08:00

Jakarta - Presiden SBY lagi-lagi mengimbau kepada para aparat negara untuk berhenti melakukan korupsi. Apalagi gaji pegawai negeri sipil (PNS) dinaikkan terus setiap tahun.

Demikian disampaikan oleh Presiden SBY dalam Raker Pemerintahan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (19/1/2012).

"Marilah kita berhenti dari korupsi. Kita terus meningkakan gaji dan kesejahteraan pegawai," kata SBY.

Dalam kesempatan tersebut SBY meminta jajaran pemerintahannya untuk memastikan berkurangnya penyimpangan dan korupsi anggaran. Namun jangan juga membiarkan pejabat pemerintahan terjerumus dalam korupsi.

SBY meminta KPK atau BPK untuk memberikan jasa konsultasi kepada pejabat pemerintah yang ragu-ragu membuat keputusan karena takut nantinya bakal divonis korupsi.

"Pastikan penyimpangan dan korupsi berkurang. Pencegahan dan penindakan sama pentingnya. Jadi jangan dibiarkan korupsi," tegas SBY.

Dalam kesempatan tersebut, SBY menyatakan sasaran APBN. Pertumbuhan ekonomi APBN 2012 ditargetkan 6,7%, inflasi 2012 adalah 5,3%. Kemudian pengangguran juga ditargetkan turun jadi 6,4-6,6%. Lalu Kemiskinan juga ditargetkan turun menjadi 10,5-11%.

"Namun ketika ingin mencapai sasaran ini. Banyak tantangan yang dihadapi seperti krisis Eropa, ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mengancam kenaikan harga minyak," tukas SBY.

Sumber : Detik Finance

Peminat Guru Honorer Daerah Membeludak

2012-01-19T18:00:00.000-08:00

KOTA BARU, KOMPAS.com — Peminat untuk diangkat menjadi guru honorer daerah di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, membeludak.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Baru Murdianto MAP, Kamis (19/1/2012), di Kota Baru, mengatakan, untuk APBD Kota Baru 2012, Dinas Pendidikan tidak menerima guru honorer baru, tetapi yang mendaftar cukup banyak.
"Lebih dari 300 orang melamar untuk diangkat menjadi guru honorer daerah," katanya.
Diakuinya, insentif sekitar Rp 700.000 yang diberikan oleh Pemkab Kota Baru menjadi salah satu pertimbangan bagi pelamar yang ingin menjadi guru honorer.
Meski demikian, sebagian dari mereka bertujuan agar tercatat sebagai guru honorer yang dibiayai dari dana APBD.
Berdasarkan jumlah guru yang ada saat ini, yang sudah berstatus PNS sekitar 2.000, belum lagi guru honorer, sehingga kekurangan guru di Kota Baru sudah tidak sebesar tiga atau empat tahun lalu.
"Hanya saja, penempatannya masih terpusat di ibu kota kecamatan dan kurang merata. Sementara di daerah terpencil masih kurang," ujar Murdianto.
Atas dasar tersebut, untuk APBD 2012, Pemkab Kota Baru tidak menambah jumlah guru honorer, tetapi akan memaksimalkan guru-guru yang sudah ada agar benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
"Tidak menutup kemungkinan guru honorer yang tidak maksimal tugasnya akan diberhentikan," pungkas Murdianto.
Sementara itu, sepuluh tahun terakhir Pemkab Kota Baru membuka peluang seluas-luasnya kepada masyarakat Kota Baru untuk menjadi guru honorer.

Sumber : Kompas.Com

188 PNS Terima Satyalencana

2012-01-07T17:53:00.002-08:00

SAMARINDA. Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak memberikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 188 pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kaltim. Penerima penghargaan ini adalah PNS yang sudah menjabat selama 10, 20 dan 30 tahun, dan tentu saja yang memenuhi kriteria.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Kusmayadi, kriteria penerima tanda kehormatan ini ada 3 yakni usulan dari Kepala SKPD, dan masuk dalam daftar penilaian pekerjaan baik dan dedikasi serta tidak pernah dikenakan hukuman disiplin selama 2 tahun berturut-turut, baik ringan maupun sedang.
"Namun sayang, pemberian penghargaan ini masih bentuk Satyalencana saja, tapi belum dalam bentuk dana segar. Karena kalau itu kita berikan, dasar hukumnya belum ada," ujarnya.
Ia merinci, dari 188 PNS tersebut, 48 orang yang sudah berdedikasi 10 tahun, 116 pegawai yang berkarir 20 tahun dan 25 pegawai yang sudah berkarir selama 30 tahun.
Gubernur Awang Faroek usai pelantikan mengatakan, pemberian tanda penghargaan ini tidak melihat dari tingkatan jabatannya, tetapi dari masa kerja dan memenuhi kriteria. "Tujuan pemberian tanda penghargaan ini, karena kami ingin menghargai kinerja mereka. Yang belum menerima, diharapkan ini bisa menjadi motivasi," ujarnya. (rm-4/nin)

Sumber : Samarinda Pos Online

Matra Bangun 1.000 Unit Rumah PNS

2012-01-07T17:53:00.000-08:00

PASANGKAYU, UPEKS--Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamuju Utara (Matra) bekerjasama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) Wilayah Palu mensosialisasikan pembangunan perumahan bersubsidi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemda Matra sebanyak 1.000 unit, di ruang pola kantor Bupati Matra beberapa waktu lalu.
Bupati Matra, H Agus Ambo Djiwa mengatakan, pembangunan perumahan bersubsidi sebanyak 1.000 unit bagi PNS ini, merupakan program pusat yang telah disingkrongkan di daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS yang mempunyai kriteria berpenghasilan menengah ke bawah.
Agus berharap, dengan adanya pembangunan perumahan bagi PNS yang bersubsidi ini, bisa berjalan dengan baik. "PNS yang dimaksud, mempunyai penghasilan rendah dan yang betul-betul belum mempunyai rumah sendiri. Masih banyak pegawai kita yang masih bertempat tinggal di kos-kosan," ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Pimpinan BNI Wilyah Palu, Ariyanto SoewondoGeni, mengungkapkan, pembangunan perumahan bersubsidi sebanyak 1.000 unit bagi PNS, merupakan program Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP) antara Menteri Pemuda dan Olaraga (Menpora) dengan Perbankan, dimana hanya ada tiga perusahaan perbankan yakni BNI, BTN, dan Bank Bukopin.
"Program Pembangunan Perumahan ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dikarenakan pemerintah daerah yang menfasilitasi kerjasama ini, maka, PNS berpenghasilan di bawah dari tiga juta per bulan," ungkap Ariyanto.
Ariyanto menyatakan, dalam program FLPP ini, pihak perbankan memberikan subsidi bunga kredit 8,15% sampai 8,25%. Bunga flat (Bunga Tetap) selama kurun waktu yang telah disepakati bersama.
"Kami yakin, pembangunan perumahan bersubsidi sebanyak 1.000 unit bagi PNS di Matra, bisa diselesaikan dalam kurun waktu yang tidak lama, dikarenakan ada empat pilar yang mendukung program ini, yakni dari pihak Pemda, Developer, Perbankan, dan kebijakan pemerintah pusat," terang Ariyanto.

Sumber : Upeks Online

Bapertarum Bantu Uang Muka Perumahan bagi 986.059 PNS

2012-01-07T17:52:00.000-08:00

Jakarta - Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS), selama 8 tahun terakhir ini, telah menyalurkan bantuan uang muka kepada 986.059 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia.

"Kami setidaknya telah menyalurkan bantuan uang muka untuk pembiayaan perumahan kepada 986.059 PNS selama kurun waktu delapan tahun terakhir,” ujar Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap (Settap), Mohammad Yasin Kara, di Jakarta, Jumat (6/1)

Menurutnya, Bapertarum-PNS juga telah mengembalikan dana tabungan perumahan kepada 1.128.050 PNS sejak didirikan tahun 1993.

Diungkapkannya, Bapertarum PNS akan terus berupaya membuat kebijakan yang diharapkan dapat membantu para PNS untuk memiliki rumah yang mereka inginkan. Menurutnya selama tahun 2011 pihaknya telah menyalurkan bantuan uang muka pada 977 PNS.

Adapun besarannya sekitar Rp 1,2 juta hingga Rp 1,8 juta dengan total dana sekitar Rp 1,67 Milyar. Sedangkan Bantuan biaya membangun bagi PNS tercatat sekitar Rp 60,9 juta dan telah dimanfaatkan oleh 35 orang PNS.

"Pada tahun 2011 kami juga telah melakukan pengembalian dana tabungan perumahan untuk 64.998 PNS dengan total dana Rp 9,3 milyar,” imbuhnya.

Dijelaskannya, saat ini Bapertarum-PNS memiliki beberapa layanan bantuan perumahan bagi PNS yang membutuhkan. Beberapa bantuan tersebut antara lain Bantuan Uang Muka (BUM) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yakni bantuan yang diberikan kepada PNS dalam rangka membantu uang muka pembelian rumah yang dilakukan melalui fasilitas KPR.

Selain itu juga Bantuan Sebagian Biaya Membangun (BM) Kredit Membangun Rumah (KMR). Total masing-masing bantuan yang diterima PNS adalah Rp 15 juta.

Berdasarkan data yang dimiliki Bapertarum-PNS setidaknya masih ada sekitar 1,3 juta PNS di seluruh Indonesia yang belum memiliki rumah. Oleh karena itu, layanan bantuan perumahan dari Bapertarum-PNS ini diharapkan juga bisa membantu para PNS yang ingin membeli rumah.

"Kami berharap ke depan lebih banyak PNS yang mau memanfaatkan dana tabungan perumahan yang dikelola Bapertarum-PNS untuk membeli rumah yang diinginkan. Sebab, bantuan yang diberikan saat ini sudah cukup besar sekitar Rp 15 juta,” tambahnya. [IS]

Sumber : Gatra.Com

PNS Wajib Lapor Harta Kekayaan

2012-01-07T17:51:00.000-08:00

JAKARTA - Rencana mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) melaporkan harta kekayaan yang dimiliki mulai dikonkritkan. Pemerintah tengah menyiapkan aturan atau payung hukum yang ditargetkan rampung pertengahan tahun ini.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Azwar Abubbakar menuturkan, pihaknya tidak terburu-buru menyusun aturan tersebut. "Yang penting (aturannya) matang. Kita usahakan terbit pertengahan tahun ini," katanya.
Dia belum memastikan apakah aturan itu dalam bentuk peraturan menteri (Permen) atau peraturan pemerintah (PP). kementerian PAN-RB yang menggodoknya, juga merundingkan dengan kementerian lain yang terkait. "Kementerian PAN ingin memprakarsai sebuah gerakan agar semua PNS melaporkan kekayaannya. Nanti kita rundingkan, apakah PP, Permen, apakah keputusan bersama," terangnya.
Laporan harta kekayaan tersebut tidak mesti diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun diatur berdasarkan level golongan PNS. Misalnya, PNS level terendah melapor kepada atasan langsung. "Level yang lebih tinggi lagi wajib lapor ke Inspektorat Jenderal. Eselon satu dan dua, mereka kini sudah wajib lapor ke KPK," papar mantan anggota Komisi I DPR itu.
Azwar mengungkapkan, langkah tersebut merupakan antisipasi terjadinya transaksi mencurigakan yang dilakukan PNS. Selama ini, kementerian hanya memiliki kewenangan administratif terhadap PNS yang melanggar. "Kita dorong memberikan sanksi jika terbukti bersalah," katanya. "Kita tidak boleh masuk terlalu jauh tetapi kita mendorong supaya atasan langsung atau menteri yang bersangkutan menangani lebih awal," sambung Azwar.
Seperti diketahui, salah satu alasan diperlukannya aturan itu adalah adanya temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebanyak 39 PNS dengan golongan IIIB berusia 28 hingga 38 tahun memiliki kekayaan mencurigakan karena melakukan transaksi melebihi gaji yang diterimanya setiap bulan.

Sumber : Jambi Independent

Lamar CPNS Harus Kantongi Sertifikat Profesi

2012-01-07T17:47:00.000-08:00

JAKARTA -- Pemerintah terus menambah persyaratan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Yang terbaru, seseorang bisa mendaftar sebagai CPNS jika sudah mengantongi sertifikat yang menunjukkan yang bersangkutan memiliki kompetensi dasar dan profesi.

Bagi yang tidak mengantongi sertifikat yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini, jangan harap bisa ikut CPNS. Tentunya, ketentuan ini baru akan diterapkan jika masa moratorium penerimaan CPNS sudah dicabut.

Aturan ini menyusul perubahan mekanisme penerimaan CPNS, yang tidak lagi massal, melainkan hanya dibuka jika ada lowongan di bidang tertentu saja. Misal hanya ada lowongan guru matematika, maka saat itu yang direkrut hanya yang punya sertifikat profesi guru matematika saja.

"Basis yang kita gunakan dalam penerimaan CPNS adalah kompetensi. Karena itu pelamar harus memenuhi persyaratan kompetensi dasar dan kompetensi profesi," kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB) Eko Prasodjo di kantornya, Jakarta, Jumat (6/1).

Kompetensi dasar, lanjutnya, bisa didapatkan kapan saja. Begitu lulus perguruan tinggi, alumnus yang tertarik jadi PNS bisa ikut tes kompetensi dasar di Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Nantinya yang ikut tes akan mengantongi sertifikat kompetensi dasar," ujarnya.

Kompetensi profesi, pengujiannya juga dilakukan di BKN. Hanya saja setelah melewati tahapan pengujian kompetensi dasar.

"Dengan memliki dua sertifikat kompetensi itu, seorang pelamar kapan saja bisa mengikuti seleksi CPNS di instansi yang membutuhkan SDM," terang guru besar Universitas Indonesia ini.

Diwajibkannya CPNS memiliki kompetensi dasar dan profesi ini, lantaran pola rekrutmen yang akan didasarkan pada lowongan jabatan. "Jadi bukan atas dasar kuota serta formasi. Kalau suatu instansi butuh jabatan tenaga guru matematika, maka yang dibuka lowongan untuk guru matematika saja. Lainnya yang bukan guru matematika tidak bisa melamar karena tidak ada jabatan buat yang bersangkutan," tandasnya.

Dia berharap pola rekrutmen ini akan segera diberlakukan, begitu moratorium CPNS dibuka lagi. (esy/jpnn)

Sumber : JPNN

Masuk Main Sogok, Mental PNS Rusak

2012-01-01T19:54:00.001-08:00

MENTERI Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar geram melihat PNS muda memiliki kekayaan miliaran rupiah.

“Temuan PPATK itu secepatnya diserahkan ke aparat hukum, sehingga bisa diproses secara hukum,’’ kata Azwar Abubakar kepada Rakyat Merdeka (Grup JPNN), pekan lalu.

Menurut politisi PAN itu, secara umum ada korelasi antara sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang buruk dengan integritas pegawai tersebut.

“Kalau masuk harus main sogok, membayar sejumlah dana, maka mental PSN itu pasti rusak. Sebab, yang dipikirkan bagaimana mengembalikan uang sogok tersebut,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa Anda optimistis bisa merubah pola sogok itu?
Kita jangan pesimistis. Ini bisa kita rubah. Kalau tidak bisa dirubah, berarti kita akan gagal.

Apa yang Anda lakukan?
Sistem rekrutmen PNS harus diperbaiki. Kemudian pejabat yang menerima calon PNS itu tidak bisa disogok. Kami harapkan agar PNS itu tidak bisa disuap.

Apa Anda memberi apresiasi terhadap temuan PPATK itu?
Ya. Keberhasilan PPATK itu menunjukkan lembaga itu semakin tajam. PPATK tidak hanya dapat dari transaksi perbankan tapi juga lembaga lain, seperti jual beli mobil, jual beli emas.

Saya berharap temuan ini secepatnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang agar diperiksa secara hukum. Apakah kekayaan itu dari korupsi atau uang warisan atau berkaitan dengan penyelewengan proyek.

Apa PNS muda itu bermain dalam proyek?
Saya mensinyalir seperti itu. Ini kan akhir tahun. Banyak sekali proyek yang baru selesai 70 persen bahkan 60 persen. Uangnya belum diserahkan, tapi dimasukan dulu ke rekening penyelenggara proyek. Ini jelas penyimpangan. Proyek tidak selesai, dia bilang selesai.

Temuan PPATK ini mencoreng citra birokrasi?
Itu kan salah satu cara memperkecil penyimpangan atau korupsi. Birokrasi pun harus ada pengawasan masyarakat. Temuan PPATK ini merupakan sinyalemen agar PNS tidak berbuat korupsi.

Apa langkah pencegahan yang dilakukan kementerian Anda?
Kami mendorong birokrasi terbuka dalam hal pelayanan publik. Jangan ada suap atau mempersulit hal-hal yang sederhana. Kemudian proses pengadaan melalui internet.

Bagaimana dengan rekrutmen PNS?
Selama ini terjadi pembengkakan pegawai, baik melalui jalur honorarium, maupun asas kekerabatan. Selain itu, dalam tes ada yang tidak murni. Ada beberapa daerah yang bagus. Tapi tidak sedikit yang melakukan permainan.

Bagaimana caranya agar tidak terjadi praktek seperti itu?
Serahkan proses rekrutmen itu pada pihak independen. Kemudian LSM ikut mengawasi. Pelaksanaan tesnya harus serentak. Dengan begitu, kita akan mendapatkan orang jujur dan kemampuan bagus.

Nanti kita akan rapikan. Jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Oknum yang bermain dalam rekrutmen itu harus ditindak. Kembalikan kepercayaan anak-anak kita yang ingin menjadi PNS. ***

Sumber : JPNN

Wajibkan PNS TOEFL 600, Gita Yakin Tak Kehilangan Pegawai

2012-01-01T19:41:00.001-08:00

Jakarta - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan merespons cibiran yang ditujukan kepadanya, terkait rencananya mewajibkan PNS-nya ber-TOEFL minimal 600. Gita berkeyakinan meski ketentuan itu diberlakukan, ia tak akan kehilangan banyak pegawai. Kenapa?

Menurutnya rencana itu akan dilakukan secara bertahap dengan target terukur. Nantinya untuk mencapai target itu, akan ada semacam diklat bagi PNS-nya untuk mengejar TOEFL minimal 600.

"Point-nya adalah kita punya target, dan kita berikan pendidikan dan latihan untuk mencapai target tersebut. Yang pasti mendag (menteri perdagangan) tidak akan pernah kehilangan pegawai," tegas Gita kepada detikFinance, Senin (2/1/2012)

Keyakinan Gita ini nampaknya bukan tanpa alasan. Berdasarkan pengalamannya di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kini sudah membuahkan hasil, melalui cara pendidikan dan pelatihan banyak pegawai BKPM yang sudah menembus skor TOEFL 600.

"Di BKPM, dari 580 karyawan, sudah ada 258 karyawan yang sudah meraih skor TOEFL 600. Karena kita berikan diklat secara intensif," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi membeberkan alasan dibalik kewajiban PNS kementerian perdagangan harus menembus skor TOEFL 600. Melalui akun Twitter-nya ia mengatakan penguasaan bahasa Inggris yang baik, bukan satu-satunya syarat, tetapi salah satu syarat penting keberhasilan diplomasi dagang Indonesia di kancah internasional.

"Bahasa bukannya syarat dan alat diplomasi ?," tanya Bayu.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago mengatakan skor TOEFL sebesar 600 itu untuk standar PNS sangat tinggi sekali. Menurutnya standar TOEFL 600 biasanya standar untuk seorang doktor atau S3.

"Kalau diterapkan bagi pegawainya, yang datang dari daerah bahkan desa, ya mana ada yang sanggup tembus standar untuk seorang doktor bergelar S3, bisa jadi Gita Wirjawan tidak punya pegawai," ujarnya.

Tahun 2012, Gita berencana akan meningkatkan jumlah pegawai yang menguasai bahasa asing, terutama Bahasa Inggris, melalui pencapaian skor TOEFL di atas 600. Tahap awal akan diberlakukan untuk 1.000 pegawai termasuk pejabat teras atas.

(hen/ang)

Sumber : Detik Finance

Satu Juta PNS Fungsional Disiapkan

2011-12-29T20:10:00.001-08:00

JAKARTA– Pemerintah akan menyiapkan sekitar satu juta pegawai negeri sipil (PNS) fungsional untuk menggantikan posisi eselon III hingga V.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) AzwarAbubakar menjelaskan, dari 4,7 juta PNS yang ada di seluruh Indonesia, akan diseleksi satu juta orang untuk dilatih dan dididik sebagai pegawai fungsional.Mereka akan dilatih selama lima tahun.Kebanyakan dari mereka akan direkrut dari birokrat pelayanan publik sehingga tidak hanya PNS biasa, tetapi juga tenaga pendidik dan kesehatan yang akan dilatih untuk menjadi pegawai fungsional yang memiliki kompetensi dan profesionalitas.

Pendidikan bagi pegawai fungsional ini akan bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang juga akan menghitung berapa kapasitas nasional PNS di Indonesia. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga akan diikutsertakan untuk melatih mereka.“Lembaga swasta juga akan kita pakai. Yang penting,dalam waktu dekat bisa melatih satu juta orang,” tegas Azwar di Gedung Kemenpan dan RB,Jakarta,kemarin.

Azwar menjelaskan,berapa tenaga fungsional yang dibutuhkan memang sangat sulit ditentukan jumlahnya. Namun, dengan bekerja sama dengan kementerian terkait, misalnya soal berapa tenaga dokter yang dibutuhkan per kecamatan, pihaknya akan meminta data tersebut dari Kementerian Kesehatan, bukan dari penelitian sepihak saja. Pada prinsipnya, jelas Azwar, penempatan pegawai harus berdasarkan kebutuhan riil dari suatu organisasi dan bukan membuat formasi karena daftar tunggu pegawai yang mesti diangkat.

“Seperti di bidang pendidikan, berapa jenis guru yang dibutuhkan dan di daerah mana saja. Semua harus riil,” ujarnya. Kemenpan dan RB, lanjutnya, juga akan memeriksa langsung ke lapangan mengenai formasi ini. Azwar pun menjelaskan, penghapusan eselon III hingga V dan dimutasi menjadi tenaga fungsional ini untuk sementara akan dilakukan di tingkat kementerian, sedangkan di pemerintah daerah belum diberlakukan karena belum disosialisasikan secara menyeluruh.

MenurutAzwar,pendidikan menjadi tenaga fungsional ini penting karena jangan sampai ada aparatur sipil negara yang sudah menduduki jabatan begitu lama, tetapi tidak percaya diri karena kurangnya kemampuan. Mengenai perubahan sistem gaji, mantan Plt Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam itu menjelaskan, setiap pegawai struktural yang kehilangan jabatannya pasti akan kehilangan tunjangan jabatan.

Karena itu, pemerintah akan mengatur pola gaji bagi mereka. Besarannya juga akan diatur karena tunjangan fungsional yang diberikan saat ini masih rendah. “Nanti akan ditingkatkanmeskipuntidakakan sama persis dengan tunjangan struktural,”terang Azwar. Menpan juga menjelaskan, besaran gaji bagi pegawai fungsional akan disesuaikan dengan kebijakan fiskal agar ada efisiensi anggaran negara.

Hal ini juga terkait dengan reformasi birokrasi yang berdampak pada remunerasi di mana jumlah fungsional ditambah, tetapi daya guna aparatur meningkat. Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja menilai, Kemenpan dan RB harus menyelaraskan jumlah, kualitas, distribusi, dan komposisi PNS secara nasional, baik dalam satuan unit organisasi maupun antarinstansi, baik antara pusat dan daerah.

Dengan berkoordinasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN),Kemenpan dan RB harus melakukan supervisi dan memfasilitasi pemberian bimbingan teknis analisis jabatan, menghitung kebutuhan jumlah pegawai secara riil,dan menyempurnakan sistem rekrutmen calon PNS. neneng zubaidah

Sumber : Harian Seputar Indonesia

PNS Eselon III-V Akan Dihapus

2011-12-29T20:09:00.001-08:00

RIAU – Pemerintah secara bertahap akan menghapus formasi pegawai negeri sipil (PNS) jenjang eselon III hingga V. Penghapusan ini untuk efisiensi kinerja pegawai pemerintahan.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan dan RB) Eko Prasodjo mengatakan, penghapusan jenjang itu akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini, agar tidak ada pergolakan dari PNS dan kritikan dari pihak lain. Menurut Eko,PNS eselon III hingga V akan dihapus sesuai struktur, dan bukan terkait dengan pencapaian kinerjanya.

Eko menjelaskan, jika strukturnya sudah ramping dan efisien, penghapusan tidak akan dilakukan.Para pegawai di eselon itu nantinya akan diganti dengan pegawai fungsional. “Jadi, nanti yang ada hanya pejabat eselon I dan II dan pejabat fungsional yang langsung melayani,” tegas Eko di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjung Pinang, Kepulauan Riau,kemarin.

Eko menjelaskan, penghapusan eselon itu juga karena banyak tugas di lingkup kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang seharusnya dikerjakan satu orang, namun kenyataan justru dilakukan bersama oleh 10 orang.Bukan hanya pemborosan uang negara,kinerja PNS pun sangat tidak efektif.Perampingan birokrasi ini juga dilakukan guna menjaring pegawai negeri berkualitas yang mampu melayani publik dengan baik.

Eko menjabarkan, sejumlah pegawai fungsional akan direkrut untuk menggantikan eselon III hingga V. Namun, ujarnya,persoalan ini masih dianalisis. “Beberapa pegawai yang akan dipekerjakan adalah tenaga analisis keuangan, analisis jabatan, dan auditor. Mereka selain mendapat gaji, juga mendapat tunjangan fungsional yang besarannya akan disesuaikan dengan tunjangan kerja. Pengisian jabatannya akan disesuaikan dengan kompetensi dan analisisnya,” jelasnya.

Berdasarkan data,eselon III di seluruh kementerian mencapai 5.102 orang, sedangkan eselon IV ada 12.856 orang. Kemudian, di 28 lembaga pemerintah nonkementerian terdapat 1.778 pejabat eselon III dan 2.649 eselon IV.Guru Besar FISIP UI ini mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) serta para analisis jabatan untuk efisiensi birokrasi ini.

Menurut Eko, dalam percepatan reformasi birokrasi juga perlu dilakukan percepatan formulasi sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi pengungkit reformasi birokrasi nasional.Setidaknya, ada empat rancangan undangundang (RUU) yang perlu dipercepat, yakni RUU Administrasi Pemerintahan,RUU Aparatur Sipil Negara,RUU Etika Penyelenggara Negara, dan RUU Tata Hubungan Pemerintahan. Eko menambahkan,agar reformasi birokrasi dapat dirasakan segera, perlu ada inisiatif berdampak besar, mudah, cepat, dan tidak membutuhkan sumber daya besar atau dengan kata lain quick wins.

Sistem tersebut dilakukan dengan menerapkan e-government,seperti melalui sistem e-procurement dalam proses tender. “Sistem promosi terbuka juga merupakan salah satu quick wins yang diterapkan di Kementerian PAN dan RB. Quick wins juga bisa dilakukan melalui revitalisasi penyidik PNS, pengembangan dan penegakan etika pejabat melalui pedoman etika, pakta integritas, dan penanganan konflik kepentingan,serta pilot project pelayanan publik pada salah satu kementerian/lembaga,” paparnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja menilai, jumlah tenaga fungsional memang harus ditambah mengingat anggaran yang semakin membengkak dan rencana pensiun bagi 8.000 PNS tiap tahunnya. Hakam mengatakan, pegawai negeri yang seharusnya direstrukturisasi adalah dari tenaga struktural yang biasanya mengurus administrasi dan tugas perkantoran biasa.

Menurut dia,kenyataannya jumlah pegawai dan beban kerja yang diemban selama ini sangat tidak sesuai.Karena itu, Hakam setuju jika pegawai semacam ini digantikan dengan tenaga fungsional. Menurut dia, tenaga fungsional yang juga harus ditambah antara lain bidan, perawat, dan guru yang jelas tugas dan tanggung jawabnya.

“Banyaknya tenaga struktural ini karena proses penerimaan PNS yang asalasalan,” tegasnya. Politikus PAN ini menyatakan, untuk penerimaan pejabat eselon I seperti dirjen, kepala badan, ataupun kepala dinas harus dilakukan dengan asas kompetisi. neneng zubaidah

Sumber : Harian Seputar Indonesia

Rahmat Dijerat UU Disiplin PNS

2011-12-26T20:20:00.001-08:00

MAKASAR, UPEKS—Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Takalar, Rakhmat Harianto dinilai melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pelanggaran kedisipilinan itu sangat jelas dilakukan Kajari Takalar atas dugaan pemerasan terhadap saksi senilai Rp500 juta.
Kasus dugaan pemerasan yang mendera Kajari Takalar itu, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dua unit kapal penyeberangan dan bus air pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Takalar 2010 yang dianggarkan Rp1,5 miliar.
Dalam PP No.53/2010 jelas diatur, setiap PNS harus mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan, apabila tidak ditaati akan dijatuhi hukuman disiplin.
Hal tersebut diungkapkan Asisten Pidana Khusus (As Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Dr Chaerul Amir wartawan saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (26/12).
Menurutnya, indikasi pelanggaran yang dilakukan Kajari Takalar sudah masuk dalam kategori pelanggaran berat. Tetapi, belum dapat diketahui seperti apa sanksinya.
“Karena dalam pemberian sanksi ada ringan, sedang dan berat. Itu sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Namun, hasil pemeriksaan terhadap Kajari Takalar belum diketahui karena masih dalam evaluasi intern Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was) Kejagung,” kata Chaerul.
Mantan Kajari Tangerang itu mengatakan, dalam pemeriksaan saksi Rommy menceritakan kronologis kasus dugaan pemerasan yang rencana dilakukan Kajari Takalar. Dimana saat hendak dimintai keterangan sebagai saksi, Rommy tidak diberikan surat panggilan secara tertulis, melainkan hanya melalui telepon. Sehingga, pemanggilan yang dilakukan Kajari bersama tim penyidik sangat tidak lazim.
“Proses pemanggilan saksi sangat jelas sudah melanggar prosedur penyidikan. Karena setiap saksi yang hendak diperiksa harus dipanggil secara tertulis,” ujarnya.
Diketahui, dugaan kuat adanya rencana pemerasan atas kasus penyidikan yang ditangani Kejari Takalar, lantaran Kajari Takalar mengajak seorang saksi bernama Rommy untuk bertemu khusus. Bahkan, dalam pertemuan itu, saksi diancam akan menaikkan status sebagai tersangka jika tidak menyerahkan uang Rp500 juta. Sementara, Rommy hanya menyanggupi membayar Rp10 juta. Bahkan, sangat dipertanyakan, proses pemanggilan saksi yang dilakukan tanpa surat penggilan, tetapi langsung via telepon dan itu dilakukan langsung oleh seorang Kajari.

Sumber : UPEKS ONLINE

Pensiunan PNS Tetap Dapat Berbakti pada Negara

2011-12-26T20:17:00.000-08:00

Jakarta-Humas, Para pensiunan PNS tetap dapat berbakti pada negara pada saat purnabakti. Implementasinya adalah memberikan perhatian dan kepedulian yang lebih mendalam kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Arahan ini disampaikan Wakil Kepala (Waka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno ketika melepas para pegawai yang akan memasuki masa purnabakti pada Januari 2012 di Ruang Data lantai 2 gedung I BKN Pusat Jakarta, Kamis (22/12). Ikut hadir dalam kegiatan ini Deputi Informasi Kepegawaian (Inka) Yulina Setiawati dan Deputi Pengembangan Kepegawaian (Bangpeg) Djoko Sutrisno.

Waka BKN Eko Sutrisno (tengah) menyampaikan arahan pada para pegawai yang akan memasuki masa pensiun didampingi Deputi Inka Yulina Setiawati (kiri) dan Deputi Bangpeg Djoko Sutrisno

Pada kesempatan yang sama, Yulina Setiawati menjelaskan bahwa para pegawai yang memasuki masa pensiunan sepatutnya bisa mengisi waktu luangnya dengan baik. Hal ini karena masa purnabakti merupakan kesempatan bagi pensiunan PNS untuk dapat merajut karier kedua. Semua peluang positif pada masa ini hendaknya dapat dimanfaatkan dengan baik dengan tetap memperhatikan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

Sementara, Djoko Sutrisno menyatakan asanya agar para pegawai mensyukuri datangnya masa pensiun. Hal ini diperlukan karena tidak semua pegawai dapat memperoleh dan menikmati tunjangan pensiun dan hak-hak pensiun lainnya.

Delapan pegawai BKN Pusat yang memasuki masa pensiun pada bulan Januari 2012 adalah: Udhin Syamsudhin (Direktorat Standarisasi dan Kompetensi Jabatan), Soemarsono (Pusat Analisis Kebijakan Manajemen Kepegawaian dan Bantuan Hukum), Pudjo (Direktorat Jabatan Karier), Paino (Biro Umum dan Perlengkapan), Saryono (Direktorat Pengelolaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian II), Gunawi (Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara), Rachmat (Direktorat KEpangkatan dan Mutasi), dan Mustari (Biro Umum dan Perlengkapan). (ama-twr)

Sumber : BKN

Birokrat Teras Atas Diusulkan Non PNS

2011-12-18T20:04:00.000-08:00

Jakarta - Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung mengatakan masalah birokrasi di Indonesia menjadi salah satu kendala yang menghambat perekonomian selain korupsi dan minimnya infrastruktur. KEN mengusulkan harus ada terobosan yang bisa menyelesaikan leletnya birokrasi di Indonesia.

Secara pribadi Chairul mengaku kesal dengan pola birokrasi yang selama ini terjadi. Sebagai pelaku swasta ia tak habis pikir dengan birokrasi yang sudah keterlaluan.

"Saya orang luar birokrasi masuk birokrasi, rasanya ngurut dadanya," katanya di acara diskusi KEN di gedung Mega, Jakarta, Minggu malam (18/12/2011)

Ia mengakui, masalah birokrasi ini masalahnya panjang dan butuh langkah nyata untuk mengelolanya. Berdasarkan catatan World Economic Forum (WEF), persoalan birokrasi di Indonesia jadi catatan khusus.

"Korupsi, birokrasi dan ini masalah yang disampaikan di WEF," katanya.

Chairul mengaku sebagai wakil ketua harian komite Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ia harus sering berurusan dengan birokrat. Ia pun terpaksa memimpin rapat para birokrat dengan gaya memimpin perusaahaan swasta.

"Rekomendasi, eselon 1 sampai 3 tidak otomatis pegawai negeri, harusnya diberikan kesempatan kepada yang lain (swasta)
Diharapkan bisa ada daya saing, yang tak produktif, yang tak bisa bersaing jangan harapkan naik pangkat," tegasnya.

Menurutnya usulan ini bisa menjadi salah satu contoh konkret yang bisa dilakukan pemerintah untuk membenahi birokrasi. Ia beranggapan reformasi birokrasi yang berbasis pada kenaikan gaji PNS signifikan tak menjamin akan mampu membenahi masalah birokrasi di Indonesia.

"Naikin gaji berapa pun nggak ada gunanya, yang diperlukan menteri yang berani mecat anak buahnya kalau salah," katanya.

Ia menuturkan salah satu masalah konkret birokrasi adalah soal realisasi penyerapan anggaran. Dikatakannya per 7 Desember 2011 pencairan belanja modal baru mencapai 51%.

Jika ini terus dibiarkan maka target pertumbuhan ekonomi tahun 2012 diatas 6% bisa terganggu. Sesuai rekomendasi KEN, pertumbuhan ekonomi 2012 memang dipatok 6,3-6,7% alasannya tahun depan merupakan tahun ketidakpastian karena dampak krisis Eropa dan AS.

"Kalau pemerintah dibelanja modal bisa bagus bisa sampai 6,7%. Tapi kalau biasa-biasa saja penyerapannya, bisa hanya 6,3% atau di bawah itu," katanya.

(hen/ang)

Sumber : Detik Finance

Pengangkatan Tenaga Honorer Pemprovsu Belum Pasti

2011-12-18T20:02:00.001-08:00

MEDAN- Hingga kini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), tidak kunjung menerima surat keputusan dari pusat, menyangkut rencana pengangkatan Tenaga Honorer Kategori I menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka dari itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut tidak berani memberi kepastian terhadap 223 tenaga honorer kategori I di lingkungan Pemprovsu untuk menjadi PNS.
“Belum ada. Kami masih menunggu petunjuk dan keputusan dari BKN. Jadi, belum bisa dipastikan kapan pengangkatan honorer yang ada saat ini,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan dan Pembinaan BKD Sumut Kaiman Turnip, akhir pekan lalu.
Diketahui, Pemprovsu sudah mengusulkan ke-223 tenaga honorer tersebut untuk diangkat menjadi PNS. Ke semua tenaga honorer tersebut, penggajiannya bersumber dari APBN/APBD di lingkungan Pemprovsu saat ini. Jadi, jika nantinya tenaga honorer itu diangkat menjadi PNS, maka dipastikan tidak akan ada lagi tenaga honorer kategori I di lingkungan Pemprovsu. “Kepastiannya masih menunggu SK dari BKN maupun Kemenpan dan RB,” ulangnya.
Ditambahkannya, saat ini pihaknya bersama kabupaten dan kota masih melakukan analisis kebutuhan pegawai pasca pemberlakuan penundaan sementara (moratorium) penerimaan CPNS yang ditetapkan hingga Desember 2012.
Karena itu, katanya, pihaknya mengimbau agar kabupaten dan kota juga melakukan analisis secara benar, sehingga sesegera mungkin bisa dilaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar, dalam kunjungannya ke Medan menginstruksikan agar pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota agar menyegerakan penyampaian laporan analisis kepegawaian di instansi masing-masing. Hal ini mengingat, hingga 12 Desember 2011, tepatnya saat Menpan RB berada di Medan laporan yang masuk belum sampai 5 persen.
“Selama moratorium daerah harus menyelesaikan laporan analisis kepegawaian dan tidak melakukan rekruitmen CPNS apalagi untuk honorer, sebab setelah moratorium, tidak akan ada lagi penerimaan CPNS di luar tes masuk penerimaan CPNS,” katanya.(ari)

Sumber : Sumut Pos

Awas! Aksi 'Tilep' Anggaran oleh PNS Marak di Akhir Tahun

2011-12-15T20:21:00.001-08:00

Jakarta - Pihak Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) meminta pemerintah untuk mengawasi ketat penggunaan anggaran negara di akhir tahun. Banyak PNS khususnya bendaharawan yang menunda pencairan anggaran dan dimasukkan ke rekening pribadi untuk mendapatkan bunga.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua PPATK Agus Santoso kepada detikFinance, Kamis (15/12/2011).

"Kalau akhir tahun buku, yang banyak penyimpangan di bendaharawan. Ini praktik penyimpangan yang sudah lama berlangsung dan sudah umum di akhir tahun anggaran seperti di tanggal-tanggal ini di Desember, yaitu memindahkan dana rekening Pemda (APBD) ke rekening pribadi, dengan alasan pragmatis, yaitu menyiasati sistem anggaran agar proyek-proyek bisa terlaksana dan terbayar, serta pencapaian anggaran terpenuhi," kata Agus.

Dikatakan Agus, aksi penyimpangan dengan memindahkan uang negara ke rekening pribadi ini sudah dianggap biasa di kalangan PNS khususnya bendaharawan anggaran. "Apapun alasannya, itu salah dan patut kena sanksi. Karena praktik itu sudah pasti bisa masuk kategori korupsi," kata Agus.

Pemindahan uang negara ke rekening pribadi adalah korupsi, karena jika uang negara sudah masuk ke dalam rekening pribadi, itu akan menjadi kuasa penuh si pemilik anggaran dan dia bisa mengklaim uang tersebut.

Agus mengatakan, jumlah uang negara yang dipindahkan ke rekening pribadi PNS tentu signifikan karena PNS bersangkutan mengharapkan bunga yang tinggi dari uang tersebut.

"Kalau jumlahnya kecil ya nggak bakal dapat bunga/hasil investasi yang signifikan pula dalam jangka yang relatif pendek. Kasarnya 'lumayanlah untuk diputerin sebentar' sebelum dibayarkan untuk pelunasan proyek," tukas Agus.

Oleh karena itu, demi kemajuan negara, demi pelayanan publik yang bersih, dan dengan niat mensejahterakan rakyat, Agus meminta sistem pengelolaan keuangan daerah dibenahi secara komprehensif. Agar sistem yang terbangun beserta pengawasannya akan mendukung terwujudnya integritas individu para pelaksana.

Menyedihkan memang melihat situasi ini, apalagi pemerintah tidak menggunakan anggaran dengan baik. Sampai 14 Desember 2011 kemarin, anggaran belanja modal negara Rp 136,877 triliun baru terserap 52%. Ini penyakit lama yang tak kunjung sembuh. Entah ke mana anggaran tersebut beredar.

Padahal untuk membiayai anggaran pemerintah harus berutang karena penerimaan negara tak cukup. Sampai November 2011 jumlah utang pemerintah mencapai Rp 1.816,85 triliun.

(dnl/hen)

Sumber: detikcom

Sumber Berita : CBN Portal

Siapakah Pensiunan PNS Pemilik Rekening Rp 35 miliar?

2011-12-15T20:20:00.001-08:00

Jakarta - Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencium ada yang tidak beres dari harta seorang pensiunan PNS. Nilai kekayaan sebesar Rp 35 miliar yang dimiliknya dianggap tidak wajar. Siapa dia?

Penelusuran detikcom, ada 39 nama PNS yang dikirim KPK ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait kekayaannya yang mencurigakan. Mereka sebagian besar berasal dari pegawai Ditjen Pajak.

Nah, dari sekian nama, salah satunya diduga kuat adalah pensiunan PNS yang dimaksud PPATK. Harta orang tersebut juga dicurigai terindikasi pidana.

Wakil Ketua KPK M Jasin hanya membenarkan ada pengiriman nama-nama PNS pajak tersebut. Mengenai identitas dan total harta mereka, dia enggan memberikan keterangan lebih jauh.

"Betul," ucapnya lewat pesan singkat saat ditanya soal pengiriman data PNS tersebut ke Itjen Kemenkeu.

Irjen Kemenkeu Sonny Loho juga mengamini ada sejumlah nama yang diberikan KPK terkait kekayaannya. Sebagian ada yang sudah ditindaklanjuti dengan sanksi dan langkah-langkah hukum terkait.

Namun, khusus untuk pensiunan PNS yang dimaksud PPATK, dia mengaku tidak tahu. Sebab, Itjen Kemenkeu tidak berwenang untuk menelusuri lagi kekayaan milik seorang pensiunan.

"Kalau sudah pensiun kita tidak bisa ikut periksa," ucapnya kepada detikcom saat di Istana Bogor, Rabu (14/12/2011).

Kepala PPATK M Yusuf juga ikut bungkam soal pensiunan PNS ini. Maklum, dia terbelenggu oleh aturan yang melarangnya untuk membocorkan nama-nama pemilik rekening yang diusutnya.

Meski begitu, Yusuf tetap berharap ada tindak lanjut dari penegak hukum mengenai masalah ini. Terutama menggunakan sistem pembuktian terbalik dalam pengusutannya.

"Makanya perlu dorongan pakai pembuktian terbalik dan mestinya ditelusuri," tegasnya.

Sumber : detik News

Pemerintah hentikan rekrut honorer

2011-12-13T17:37:00.001-08:00

MEDAN – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Abubakar menegaskan, tidak akan ada lagi penerimaan tenaga honorer di instansi pemerintah.

Dia juga memastikan tenaga honorer yang masuk di atas Januari 2005 tidak akan diangkat menjadi PNS. Tenaga honorer yang dipertimbangkan untuk diusulkan menjadi PNS hanya yang memiliki surat keputusan (SK) pengangkatan di bawah 2005. Semua yang ingin masuk PNS diwajibkan melalui jalur umum,yaitu seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Tidak ada lagi penerimaan honor.Semua harus melalui tes masuk penerimaan,” kata Azwar dalam acara pembukaan Workshop Penataan dan Pemetaan Kebutuhan Pegawai dalam Pengadaan PNS yang berlangsung pada 12-17 Desember 2011 di Binagraha,Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut,Medan, kemarin. Mantan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh itu mengungkapkan, saat ini jumlah PNS di luar TNI/Polri sudah mencapai 4,7 juta orang. Karena itu dalam waktu 10 tahun ke depan harus dapat tercipta jumlah pegawai yang ideal dengan konsep zero growth (pertumbuhan nol).

Dia pun menargetkan dalam 10 tahun ke depan akan ada 1,25 juta hingga 1,3 juta pegawai yang pensiun. Jumlah pegawai yang pensiun itu harus diganti dengan pegawai yang benarbenar memiliki kompetensi. Idealnya,jumlah PNS harus berkurang hingga sekitar 40% dalam kurun waktu 10 tahun. Karena itu, PNS yang akan direkrut maksimal 80.000 per tahun. Sedangkan untuk mengatasi kebutuhan tenaga ahli,ke depan akan diperbanyak tenaga konsultan,atau outsourching sehingga birokrasi pemerintah menjadi ramping, padat dan berisi. Azwar menjamin proses rekrutmen CPNS pascamoratorium penerimaan CPNS dihentikan akan dilakukan secara fair dengan tes murni.

Dengan demikian tercipta rasa keadilan dan benar-benar memiliki kemampuan. Selama moratorium dilakukan mulai 1 September 2011-31 Desember 2012, masingmasing instansi mulai dari kementerian, lembaga dan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten wajib menghitung jumlah kebutuhan PNS melalui analis jabatan dan perhitungan beban kerja. Selama masa penundaan tersebut, pimpinan instansi wajib menyampaikan laporan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai,uraian jabatan,hasil analisis beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai selama lima tahun (2012-2016), serta berbagai upaya redistribusi pegawai yang telah dilakukan.

“Bagi instansi baik pusat dan daerah yang belum selesai menghitung jumlah kebutuhan PNS,maka dilarang mengembangkan atau menambah organisasinya dan tidak diberikan alokasi tambahan formasi untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong dari pengangkatan CPNS,”tegasnya. Sejak dicanangkan September lalu hingga Desember ini, menurut Azwar, laporan analisis kepegawaian yang telah disampaikan instansi kepada Kemenpan RB masih di bawah 5%.

Sementara itu,percepatan pelaporan analisis kepegawaian masih terhambat dengan minimnya analis jabatan, terutama di Badan Kepegawaian Negara (BKN) jumlahnya saat ini hanya 61 orang. Untuk memenuhi kebutuhan, tenaga analis jabatan minimal sebanyak 4.125 orang dalam rangka pemetaan kepegawaian. Untuk itulah Kemenpan RB menggelar pelatihan yang dimulai Desember-April 2012. Pelatihan analis jabatan yang dilaksanakan di Kota Medan tersebut juga bersamaan dengan pelatihan serupa di tiga wilayah Kantor Regional BKN lainnya, yaitu Surabaya, Makassar dan Palembang.

“Seluruh peserta pelatihan di empat wilayah ini akan menghasilkan tenaga analis jabatan sejumlah 800 orang, yang merupakan bagian dari rencana penyiapan tenaga ahli analis jabatan sekurang-kurangnya 4.125 orang,” paparnya. Dalam kesempatan itu, Azwar memberikan apresiasi kepada BKN Regional VI Medan yang mendapatkan ISO 9001. Sebagai PNS yang sudah pensiun, menurut dia, akan bangga jika merasakan betapa mudahnya mendapatkan pelayan yang baik di Sumut maupun Aceh.

Melalui pelatihan tersebut, bagi para peserta diharapkan dapat membawa pelayanan yang lebih baik dalam mereformasi birokrasi. Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho menyambut baik dilaksanakannya analisis jabatan dan analis beban kerja, mengingat sumber daya dan kompetensi aparatur sangat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Kepala Kantor Regional (Kanreg) VI BKN Medan I Nyoman Arsa menyebutkan,mereka sudah dua kali mendapatkan ISO 9001 dengan menerapkan manajemen mutu di bidang mutasi kepegawaian dan pelayanan pensiun.

Mereka juga sudah mengadopsi budaya negara-negara maju untuk memperbaiki pelayanan kepada PNS di 58 instansi daerah dan kementerian serta unit pelaksana teknis (UPT) pusat.

Sumber : Waspada Online

Setiap Tahun Pemerintah Butuh 80 Ribu PNS

2011-12-13T17:36:00.001-08:00

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) Azwar Abubakar menegaskan dalam penerimaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) harus melalui tes masuk penerimaan calon PNS. Artinya tidak ada lagi penerimaan PNS melalui tahapan di luar dari tes. Hal itu disampaikan Azwar Abubakar dalam acara pembukaan workshop Penataan dan Pemetaan Kebutuhan Pegawai dalam Pengadaan PNS di Gedung Bina Graha Pemprovsu, Senin (12/12).
Menpan & RB yakin pemberlakuan penerimaan calon PNS tersebut berlaku setelah berakhirnya penundaan (moratorium) penerimaan PNS per Desember 2012 mendatang. Ia berharap dengan diberlakukannya tes dalam penerimaan PNS ke depannya system rekrutmen akan lebih fair, sehingga siapa saja yang memiliki kemampuan dapat berpeluang masuk PNS.
Dengan adanya waktu jeda penerimaan PNS atau moratorium yang mulai diberlakukan 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012, kata Azwar, prinsipnya mengharuskan masing-masing instansi mulai dari kementerian, lembaga dan pemerintah provinsi (Pemprov) serta pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemko) bisa menghitung jumlah kebutuhan PNS melalui analis jabatan dan perhitungan beban kerja.
Selama masa penundaan tersebut, maka pimpinan instansi wajib menyampaikan laporan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai, uraian jabatan, hasil analisis beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai selama lima tahun terhitung mulai 2012-2016 dan berbagai upaya redistribusi pegawai yang telah dilakukan.
“Bagi instansi baik pusat dan daerah yang belum menyelesaikan penghitungan jumlah kebutuhan PNS, maka dilarang mengembangkan atau menambah organisasinya dan tidak diberikan alokasi penambahan formasi mengisi kebutuhan jabatan yang lowong dari pengangkatan calon PNS,” terangnya.
Sejak dicanangkan September lalu, hingga Desember menurut Azwar laporan analisis kepegawaian yang disampaikan instansi kepada pihaknya masih di bawah 5 persen.
Sementara, percepatan pelaporan analisis kepegawaian terhambat minimnya analis jabatan, dimana di BKN (Badan Kepegawaian Negara) jumlahnya saat ini hanya 61 analis jabatan.
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga analis jabatan minimal sebanyak 4.125 orang. Dalam rangka pemetaan kepegawaian di tanah air, maka Menpan & RB menggelar pelatihan yang dimulai Desember hingga April 2012.
Pelatihan analis jabatan yang dilaksanakan di Medan itu bersamaan dengan pelatihan serupa di tiga wilayah kantor regional BKN lainnya yaitu Surabaya, Makasar dan Palembang. “Seluruh peserta pelatihan di empat wilayah ini akan menghasilkan tenaga analis jabatan sejumlah 800 orang, yang merupakan bagian dari rencana penyiapan tenaga ahli analis jabatan sekurang-kurangnya 4.125 orang,” papar Azwar Abubakar.
Azwar kembali menegaskan kepada seluruh instansi daerah untuk tidak lagi melakukan penerimaan tenaga honorer, karena tidak ada jaminan, bagi tenaga honor yang ada saat ini akan dijadikan PNS. “Tidak ada lagi penerimaan honor, semua harus melalui test masuk penerimaan. Untuk tenaga honor yang ada saat ini tidak ada jaminan jadi PNS, karena kita hanya mempertimbangkan pegawai honor yang masuk hingga batas Januari 2005,” tegasnya.
Jumlah PNS saat ini dipaparkan Azwar berkisar 4,7 juta, tidak termasuk TNI/Polri. Maka dalam 10 tahun ke depan harus dapat tercipta jumlah pegawai yang ideal. “Dengan konsep zero growth, berarti dalam sepuluh tahun ke depan akan ada 1,25 juta sampai 1,3 juta pegawai yang pensiun,” bebernya.
Jumlah pegawai yang pensiun itu, menurutnya harus digantikan dengan pegawai yang benar-benar memiliki kompetensi.
Idealnya, menurut Azwar Abubakar, jumlah PNS itu berkurang hingga sekitar 40 persen dalam sepuluh tahun ke depan. Karena itu, PNS yang akan direkrut maksimal 80 ribu per tahun.
Sedangkan untuk mengatasi kebutuhan tenaga ahli, ke depan akan diperbanyak tenaga konsultan atau outsourching, sehingga birokrasi pemerintah menjadi ramping tapi padat berisi. “PNS mestinya diisi para lulusan terbaik,” imbuhnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang hadir pada kesempatan itu menyambut baik dilaksanakannya analisis jabatan dan analis beban kerja, mengingat sumber daya dan kompetensi aparatur sangat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien atau good governance (pemerintah yang baik). (ari)

Sumber : Sumut Pos

Pelanggaran PNS Didominasi Absensi

2011-12-12T19:28:00.002-08:00

CIANJUR,(GM)-
Pelanggaran disiplin yang dilakukan para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Cianjur, ternyata didominasi ketidakhadiran dan lalai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Bahkan tahun ini seorang PNS yang bertugas di Kecamatan Campaka Mulya dipecat karena lalai menjalankan tugas selama enam bulan berturut-turut.

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur, Budhi Rahayu Thoyib mengungkapkan, sebelum pemecatan, terlebih dulu dilakukan tahapan lain seperti peringatan.

"Setelah diperingatkan tidak juga mengindahkan, proses selanjutnya kita sampaikan, termasuk rekomendasi untuk diberhentikan," kata Budhi di ruang kerjanya, Senin (12/12).

Pemecatan staf kecamatan tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS di Pemkab Cianjur. Berdasarkan data pelanggaran disiplin ketidakhadiran, Dinas Pendidikan merupakan peringkat pertama dibandingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 53/2010 tentang Disiplin PNS, sanksi yang diberikan kepada PNS yang indisipliner dikategorikan dalam tiga tahap, yakni ringan, sedang, dan berat. Untuk pelanggaran ringan, biasanya terlebih dulu diberi teguran lisan.

"Jika pernyataan tidak puas ini tidak diindahkan PNS bersangkutan, kami yang turun tangan, karena sudah masuk kategori sanksi berat," katanya.

Menurut Budhi, berdasarkan PP pada tahun 2012 nanti akan diterapkan sistem pengawasan melekat (waskat) terhadap disiplin PNS di tingkat OPD. Artinya waskat disiplin PNS ini dilakukan pimpinan OPD masing-masing, tidak dilakukan langsung Inspektorat Daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Cecep S. Alamsyah mengaku belum memiliki data akurat mengenai jumlah pelanggaran PNS yang ditangani pihaknya. Hanya saja, pihaknya menegaskan PNS yang tidak hadir selama 46 hari berturut-turut akan dikenai sanksi pemecatan.

"Sekarang aturannya lebih tegas, 46 hari tidak masuk tanpa keterangan meski tidak berturut-turut, sanksinya pemecatan. Apalagi jika dilakukan berturut-turut, pasti dipecat," jelasnya. (B.101)**

Sumber : Galamedia

Tunjangan PNS Wonosobo Capai Rp 15 Miliar

2011-12-12T19:28:00.000-08:00

WONOSOBO, suaramerdeka.com - Nasib Pegawai Negeri Sipil (PNS) akhir-akhir ini semakin baik. Tambahan penghasilan (Tamsil) 2011 bagi PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo nilainya mencapai Rp 15 miliar.
Besaran Tamsil disesuaikan dengan tingkat eselon dan beban pekerjaan di masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dengan kriteria tinggi, sedang dan rendah.
"Meski jabatan eselon sama, namun tunjangan belum tentu sama. Misalnya, sama-sama jabatan kepala dinas, sesuai SK Bupati 973/52/2011 tunjangannya disesuaikan dengan beban pekerjaan. Kalau beban kerja berat masuk tunjangan kriteria tinggi. Begitu sebaliknya jika beban pekerjaan sedang atau ringan, tunjangan juga di bawah dinas/instansi dengan beban kerja tinggi," kata Kabag Humas Setda Wonosobo, Agus Wibowo, dikantornya, Selasa (13/12).
Dia menambahkan, untuk tunjangan Sekda sebesar Rp 2,2 juta per bulan. Eselon II setingkat kepala dinas dengan tingkat beban kerja tinggi mencapai Rp 1,5 juta per bulan, Eselon III Rp 1,2 juta per bulan, Eselon IV Rp 550 ribu per bulan, Auditor Rp 350 ribu per bulan, dan staf Rp 300 ribu/bulan. Sedangkan dinas/instansi dengan beban pekerjaan tingkat sedang dan ringan, tunjangan penghasilannya di bawah dinas/instansi dengan beban pekerjaan tinggi.
Untuk Tamsil 2011 ini, Agus Wibowo mengatakan, proses pencairannya sedang dimintakan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Wonosobo. Mengingat khusus untuk guru yang sudah sertifikasi tidak termasuk di dalam penerimaan Tamsil.
Sedangkan untuk Tamsil PNS 2012 mendatang, sejauh ini belum tahu kejelasannya apakah akan ada kenaikan atau tidak. Tamsil 2012 masih dalam proses penganggaran APBD Kabupaten 2012.

Sumber : Suara Merdeka

PNS muda mulai korupsi, kata Menpan

2011-12-12T19:27:00.000-08:00

JAKARTA - Penemuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai rekening miliaran rupiah miliki sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) ditanggapi serius.

Awalnya, temuan yang disinyalir sudah dilaporkan sejak 2002 oleh PPATK tentang rekening mencurigakan tidak ditanggapi oleh penegak hukum. Gencarnya pemberitaan media membuat pihak berwenang harus bertindak.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Azwar Abubakar mengatakan hal ini sangat mengkhawatirkan. "Anak muda mulai ikutan korupsi, tapi jangan lupa juga yang tua ikut diperiksa," tegasnya, hari ini.

Penyelewengan dana yang diduga proyek fiktif pemerintahan yang dilakukan para PNS muda ini mencapai belasan miliar. Tak tanggung-tanggung beberapa diantaranya sengaja memasukkan uang tersebut ke rekening keluarganya.

Menurut Azwar, temuan ini jangan melulu hanya diumumkan, melainkan segera ditindaklanjuti. Dirinya juga menghimbau masyarakat untuk perhatian kepada kasus ini dan aparat harus segera membuktikannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerima berkas laporan, tinggal menunggu tindakan tegasnya. "Harus terus dituntaskan dan jangan lama bertindak. Ini akan membuat orang tidak percaya dengan penegak hukum," tambah Azwar.

Seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso pihaknya menemukan praktek penyimpangan pengelolaan rekening oleh Bendahara Pemerintah Daerah (Pemda). Dengan cara pemindahan dana pembangunan dari rekening Pemda ke rekening pribadi, terutama menjelang tutup tahun anggaran setiap tanggal 15 Desember.

Menurut Agus, pemindahan dana tersebut dilakukan untuk menyiasati laporan pertanggungjawaban mengingat proyek yang dibiayai masih berjalan. Praktek seperti itu sebetulnya sangat rawan penyimpangan dan potensi korupsi. Hal ini terjadi karena sistem pengelolaan keuangan Pemda yang kurang responsif dan akomodatif.

Bahkan, menurut Agus Santoso, praktek-praktek pragmatis ini sepertinya sudah umum terjadi di berbagai Pemda. Tindakan yang melakukan pemindahan uang milik negara ke rekening pribadi dengan alasan apa pun tidak dibenarkan dan jelas pelanggaran hukum.

Modus yang dilakukan lebih banyak termotivasi mendapatkan bunga bank untuk keuntungan pribadi. Modus lain yang dilakukan adalah dengan melakukan pencucian terhadap uang haram tersebut dengan jalan membeli produk asuransi ataupun produk investasi.

Sumber : Waspada Online

Honorer Baubau Kategori Dua Diverifikasi Ulang

2011-12-12T19:24:00.000-08:00

INILAH.COM, Baubau - Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kota Baubau akan melakukan verifikasi ulang terhadap 1.700 pegawai honer dan database kategori dua Kota Baubau. Verifikasi itu untuk melihat kembali kelengkapan data administrasi pegawai honorer.
Kepala BKDD Kota Baubau Abdul Wahid kepada Media Sultra di ruang kerjanya mengatakan, berdasarkan keputusan rapat konsolidasi tenaga honorer kategori satu dan kategori dua di Batam beberapa waktu lalu, kuota data base tenaga honorer Kota Baubau untuk kategori satu sebanyak 90 orang yang masuk. Sedangkan dua lainnya tidak masuk. Sedangkan untuk proses selanjutnya masih menunggu perintah dari pusat.
"Yang kita usulkan sebanyak 92, namun yang masuk kategori sebanyak 90 orang yang akan diproses dan diusulkan menjadi pegawai namun teknisnya masih menunggu keputusan dari pusat," katanya.
Sedangkan untuk database kategori dua prosesnya akan dilakukan verifikasi ulang semua data administrasinya.
Bahkan, kata Abdul Wahid, proses verifikasi ulang ini akan dilakukan secara teliti sehingga kesalahan dan kekeliruan sekecil apapun akan dihindari untuk memudahkan proses. Namun demikian, untuk pelaksanaan verifikasi ulang teknisnya masih menunggu keputusan Menteri Pemberdayaan Paratur Negara.
"Jadi yang lolos verifikasi nantinya akan ikut seleksi, sedangkan yang tidak lolos verifikasi dinyatakan gugur," tambahnya. [mor]

Sumber : inilah.Com

PNS Muda Terkontaminasi

2011-12-07T17:48:00.001-08:00

Menjadi pegawai negeri sipil masih merupakan incaran banyak orang pencari kerja. Bahkan dari tahun ke tahun, mereka yang memburu lowongan untuk menjadi pegawai negeri tak kunjung surut. Keinginan menjadi pegawai negeri tidak semata karena dorongan hati untuk mengabdi bagi bangsa dan negeri ini. Tidak sedikit motivasi juga dipengaruhi dengan kelayakan untuk hidup makmur dan menjadi pejabat tinggi.

Tidak ada yang salah bila seorang berusia muda hendak menjadi kaya dengan memilih ladang pengabdian sebagai pegawai negeri. Tak juga salah apabila ada orang muda yang menyimpan harapan dengan menjadi pegawai negeri kelak akan duduk di kursi empuk sebagai pamong. Wajar dan hak setiap orang untuk menjadi kaya serta menjadi pejabat pemerintah.

Justru kenyataan yang terjadi tidak selalu harta kekayaan yang dipunyai oleh pegawai negeri sipil didapat dengan cara-cara yang wajar. Fakta sudah memperlihatkan, begitu banyak pegawai negeri sipil, apakah bertugas di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif masuk penjara dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi.

Ulah tercela para penyelenggara negara itu tidak melulu dimonopoli oleh para pegawai negeri sipil senior yang sudah puluhan tahun bekerja di instansi pemerintah. Contoh paling anyar bisa didapat dari kehidupan Gayus Tambunan, seorang pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak. Laki-laki berusia 32 tahun itu mempunyai kekayaan yang jumlahnya fantastis untuk ukuran seorang pegawai negeri sipil.

Untuk mengurus perkaranya saja, pegawai negeri dengan golongan IIIA itu bisa mengeluarkan miliaran rupiah yang dibagi-bagikan kepada advokat yang membelanya, serta para penegak hukum lainnya. Bahkan, ketika mendekam di ruang tahanan di markas Brimob Mabes Polri Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, dia pun menebar uang agar bisa berpelesiran di luar tembok penjara.

Kekayaan tidak wajar PNS muda itu bukan hanya desas desus setelah Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) melansir temuannya ada sekitar 50 persen PNS muda yang kaya dan terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Petunjuk kekayaan yang dimiliki oleh PNS muda dengan tidak wajar itu, menurut PPATK, bisa dicermati dari gaya hidup mewah, mempunyai aset mahal serta rekening dalam jumlah besar yang dimilikinya. Pola korupsi yang kerap dilakukan oleh para abdi negara berusia muda itu adalah dengan memindahkan dana ratusan juta bahkan miliaran rupiah dana dalam APBN/APBD ke dalam rekening pribadi maupun orang-orang dekatnya.

Ketika publik mengetahui seorang Gayus Tambunan saja bisa memiliki rumah dan mobil mewah serta dengan mudah memberi uang suap kepada para penegak hukum, tentu tidak hanya dia yang berpola hidup seperti itu. Itupun hanya dari satu instansi pemerintah.
Tidak mustahil berperilaku serupa Gayus Tambunan juga dilakoni oleh rekan-rekannya di tempatnya bekerja, maupun para PNS muda yang berkarir di lembaga-lembaga pemerintah lainnya.

Sistem pencegahan terhadap para PNS agar tidak menyalahgunakan kewenangannya sudah memadai. Sistem untuk mendeteksi mengenai kemungkinan para PNS, termasuk mereka yang tergolong muda juga sudah ada. Seperti laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang mesti diberikan kepada KPK, hingga kini masih sebatas prosedural formal.

Persoalan lebih mendasar adalah reformasi birokrasi sebenarnya tidak ada. Reformasi birokrasi yang menjadi jargon pidato para petinggi negara tidak lebih dari retorika belaka.
Begitu pula reformasi birokrasi yang dicanangkan di Kementerian Keuangan, termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Pajak barulah rumusan-rumusan yang disusun apik di atas kertas. Kasus Gayus Tambunan merupakan bukti sahih bahwa pembenahan dan perbaikan birokrasi sama sekali tidak menyentuh mental korupsi para abdi negara, termasuk PNS muda.

Bahkan birokrasi, menurut sejumlah sumber harian in, merupakan penghambat utama untuk mengembangkan investasi di negara ini. Birokrasi dengan jalur panjang terus saja berlangsung kendati pemerintah sudah mencanangkan berbagai program bagus untuk mempermudah pembangunan proyek-proyek yang dibiayai oleh negara. Hambatan birokrasi itu juga yang menjadi momok bagi pemodal dari luar negeri untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Para PNS muda yang ikut menggerakkan roda birokrasi di negeri ini merupakan eksekutor dari penyaluran dana APBN dan APBD. Dari posisi sebagai pelaksana itulah, para PNS muda menemukan peluang untuk mengantongi uang negara dengan beragam modus yang amat sarat dengan praktik korupsi.

Sungguh memprihatinkan temuan PPATK yang menyebutkan setengah PNS muda dicurigai melakukan korupsi. Dengan usia yang relatif muda, sebenarnya para PNS muda itu yang datang dengan idealisme tinggi tidak ikut tercemar dengan praktik-praktik tercela. Entah bagaimana perjalanan birokrasi di negeri ini ke depannya apabila PNS muda juga terkontaminasi korupsi.

Sumber : Suara Pembaharuan

Korpri Diminta Tindak PNS Muda Kaya Raya

2011-12-07T17:47:00.001-08:00

JAKARTA--Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) diminta tidak hanya mengurusi kegiatan yang berbau ceremony saja. Korpri harus lebih energik dalam mengurusi masalah PNS terutama membantu menegakkan kode etik. Demikian ditegaskan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Eko Prasojo di kantornya, Jakarta, Rabu (7/12).

"Selama ini ada kesan Korpri lebih banyak diam dan mengurusi hal-hal yang tidak penting. Padahal begitu banyaknya masalah PNS yang harusnya ditopang Korpri," kata Wamenpan-RB Bidang Reformasi Birokrasi itu.

Contoh kasus yang harusnya ditangani Korpri, menurut Eko, adalah masalah rekening gendut. Semestinya, Korpri memanggil PNS pemilik rekening gendut untuk ditindak sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.

"Korpri tidak boleh hanya pasif terus. Korpri harus aktif. Rekening gendut merupakan pelanggaran kode etik PNS. Ambil contoh organisasi dokter (IDI). Ketika seorang dokter melakukan malpraktek, IDI langsung bertindak. Korpri juga harusnya seperti itu," tegasnya.

Ke depan, fungsi Korpri -yang nantinya berubah menjadi Korps Aparatur Sipil Negara- akan diperkuat sebagai organisasi profesi. Sehingga bisa mengawasi kode etik dan kompetensi. Pasalnya, penegakan kode etik masih ditangani instansi masing-masing.

"Aturannya nanti dibuat umum dan bukan parsial lagi. Sehingga punishment-nya jelas dan tidak berbeda-beda antar satu instansi dengan lainnya," pungkasnya. (esy/jpnn)

Sumber : JPNN

KPK Imbau Semua PNS dan BUMN Lapor Harta

2011-12-07T17:46:00.001-08:00

VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau seluruh instansi baik itu Kementerian dan BUMN untuk menerapkan adanya laporan kekayaan dari seluruh pegawai.
Tidak hanya si pejabat penyelenggara negara. KPK juga mengimbau pemerintah daerah untuk menerapkan hal serupa. Hal ini dilakukan untuk memudahkan monitor PNS-PNS muda yang memiliki rekening miliaran rupiah alias rekening tambun.

"Kami juga mengimbau kepada semua BUMN, seperti Pertamina juga sudah memulai, Garuda Indonesia juga," kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu 7 Desember 2011.

Menurut Haryono, instansi yang sudah memerintahkan seluruh pegawai melaporkan harta kepada KPK adalah Kepolisian dan Kementerian Keuangan. Dua instansi itu sudah menerapkan seluruh pegawai melaporkan kekayaan. "Laporan kekayaan terhadap semuanya dan laporan gratifikasi juga diintensifkan," kata Haryono.

Bagaimana dengan status pegawai yang bukan penyelenggara negara? "Kalau di Kementerian Keuangan yang inisiatif itu menterinya. Dia (menteri) yang membuat SK. Dia yang mewajibkan seluruh pegawai. Dan itu efektif. Kalau mengganti UU itu lama," jelas dia.

Maka itu, KPK berharap semua instansi pemerintahan di pusat dan daerah agar mengikuti kebijakan di Kementerian Keuangan. KPK tidak bisa memaksa, hanya berharap banyak dari inisiatif internal lembaga terkait.

Nantinya, bila ditemukan ada rekening pegawai biasa yang bermasalah, KPK akan menyerahkan kasus itu kepada Polri dan Kejaksaan. Tetapi, bila rekening tambun itu ternyata terkait si penyelenggara negara, maka kasusnya ditangani KPK.
"Kalau ternyata itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara, tentu akan kami tangani," ujar Haryono. Apakah Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menyerahkan daftar PNS yang memiliki rekening tambun. "Saya belum lihat. Mungkin masih dalam persuratan," ujar dia. (umi)

Sumber : Viva News

Jumlah PNS Dikurangi Tiap Tahun

2011-12-07T17:45:00.001-08:00

JAKARTA– Pemerintah akan mulai merampingkan struktur birokrasi dengan mengurangi jumlah pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap tiap tahun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar mengatakan,selama ini jumlah PNS yang baru diterima dan PNS yang pensiun sangat tidak sebanding. Jumlah PNS yang baru diterima tiap tahun bisa mencapai ratusan ribu orang, sedangkan yang pensiun hanya puluhan ribu. Karena itu,penumpukan pegawai di pemerintahan pun terjadi sehingga kinerja tidak efektif dan efisien.

Salah satu cara untuk mengefektifkan dan mengefisienkan kinerja pegawai pemerintahan ini adalah memperketat sistem rekrutmen pegawai baru.“Bagi daerah yang belanja pegawainya sudah lebih dari 50% dari APBD, tidak boleh mengajukan formasi CPNS kecuali dengan alasan mendesak,”kata Azwar di Jakarta kemarin.

Menpan dan RB memprediksi, dengan cara pengurangan rekrutmen pegawai baru, akan terjadi penurunan jumlah pegawai pemerintahan. Dengan cara ini, jumlah PNS yang pensiun menjadi lebih besar dibandingkan dengan PNS baru.“Dengan cara ini,grafik jumlah PNS akan terus turun,” ungkapnya.

Selain mengurangi penerimaan PNS baru, pemerintah juga akan mengurangi jumlah pejabat eselon satu, sehingga struktur akan lebih ramping dan fungsinya bagus. Mantan Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam ini menjelaskan, jika postur birokrasi makin ramping, dapat dipastikan kinerja birokrasi akan lebih efektif dan efisien. Beban anggaran negara pun tak lagi tersedot terlalu banyak untuk belanja pegawai.“Sekaligus tidak ada pegawai yang malas bekerja karena semakin mudah dilacak,”ungkapnya.

Berkenaan dengan ini, lanjutnya, sistem rekrutmen CPNS harus benar-benar diperketat, sehingga pegawai yang diterima benar-benar memiliki kualifikasi mumpuni di bidangnya.Menurut Azwar,kecurangan dalam penerimaan CPNS akan ditangkal dengan pemberian sanksi yang lebih tegas.

Sanksi bagi pelaku curang dalam penerimaan CPNS bahkan akan diatur dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN). “Dalam RUU ASN itu akan dipertegas bahwa kecurangan dalam penerimaan CPNS bukan sekadar kejahatan administratif, tapi masuk kategori kriminal.Pelakunya bisa dipidana,” tandasnya.

Kaitannya dengan pengurangan jumlah pegawai,Azwar mengaku terus berupaya membubarkan ataupun menggabungkan lembaga nonstruktural (LNS) yang sudah tidak efektif. Tiap tahun bahkan akan ada evaluasi terhadap LNS, sehingga diketahui apakah keberadaannya masih dibutuhkan atau tidak.

“Kemarin sudah 10 LNS yang dibubarkan. Dari 88 LNS sudah berkurang menjadi 78.Tiap tahun LNS ini bisa berkurang terus, bahkan pada awal-awal 2012 akan ada lagi LNS dibubarkan ataupun digabung.Pokoknya mengarah pada reformasi kelembagaan sebagai bagian dari reformasi birokrasi,”ungkapnya.

Saat ini, kata Azwar, ada sekitar 39 LNS yang dibentuk dengan UU, 8 LNS dibentuk melalui peraturan pemerintah, dan 41 LNS dibentuk berdasarkan keppres atau perpres. Wakil Ketua Komisi II DPR Taufik Effendi mengatakan, perampingan jumlah PNS memang perlu dilakukan, karena selama ini keberadaannya kurang efektif dan terkesan hanya membebani APBN.

Dia juga mengingatkan bahwa aparat birokrasi baik di pusat maupun di daerah perlu ditata lebih serius dan komprehensif. “Bahkan dari sisi peraturan tentang birokrasi pun harus dibenahi dulu. Sekarang kita sedang menyusun RUU ASN agar landasan dan arah reformasi birokrasi lebih jelas,”ungkap mantan Menpan ini.

Politikus Partai Demokrat ini menambahkan, aturan tentang PNS didasarkan pada UU Nomor 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Aturan itu masih terlalu lemah dan sudah tidak lagi mampu menjawab tuntutan zaman. Posisi PNS saat ini bahkan sangat lemah, sehingga kerap tak kuasa melawan intervensi kekuatan politik.

Padahal, secara tersirat,UU 43/1999 mewajibkan agar PNS bersikap profesional dan independen. “Banyak hal yang harus dibenahi untuk mewujudkan birokrasi yang ideal yakni birokrasi yang terbuka, visioner, bertanggung jawab, nonpartisan, serta berorientasi pada pelayanan publik. Jika ada pengetatan seleksi CPNS, itu memang salah satu caranya,” ungkapnya.

Pengamat pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana mengatakan, upaya merampingkan birokrasi harus digalakkan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sudah menjadi fakta umum bahwa birokrasi yang gemuk tidak hanya membebani anggaran negara, tetapi juga membuat kinerja tak efektif dan saling tumpang tindih.

Birokrasi yang ada selama ini, menurut dia, terkesan rumit dan berbelit-belit. Dengan sistem yang ramping dan struktur yang simpel, paling tidak kerumitan birokrasi tersebut bisa dikurangi. Pemborosan uang untuk belanja pegawai juga bisa ditekan.“Pokoknya, perampingan birokrasi itu efisien dan efektif bagi kinerja pemerintah,”ucapnya. Ari mengatakan, pembenahan paling baik dilakukan saat ini adalah membenahi sistem perekrutan CPNS.

Pemerintah tidak boleh lagi merekrut calon abdi negara yang tidak sesuai kebutuhan, bukan ahlinya, apalagi pesanan.“Harus dimulai dari sekarang, PNS yang diterima adalah anak muda, pintar, energik, dan pekerja keras.Ini juga demi masa depan birokrasi kita,”tandasnya.

sebagaimana diketahui pemerintah sedang menyiapkan penataan kembali PNS antara yang di daerah dengan yang di kota.Sebab selama ini ada kesenjangan ketersediaan sumberdaya manusia.Penataan ini bagian dari program reformasi birokrasi. mohammad sahlan

Sumber : Harian Seputar Indonesia

KPK Temukan Atasan PNS Kaya Ikut Bermain

2011-12-07T17:44:00.001-08:00

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui bahwa pihaknya mendapat banyak laporan tentang pegawai negeri sipil muda yang memiliki jumlah kekayaan tak wajar dari Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK). Namun meski begitu, lembaga yang dipimpin Busyro Muqoddas itu terkesan lamban dalam menyelesaikan dan menindak para PNS tersebut.

Wakil Ketua KPK Haryono Umar berkelit bahwa pihaknya tidak bisa segera menindak laporan tersebut lantaran harus benar-benar mendalaminya. Apalagi ada beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan para PNS muda.

"Sekarang pertanyaannya apakah itu murni dilakukan pegawai yang di bawah-bawah itu. Apakah memasukkan uang-uang negara ke rekening pribadinya inisiatif sendiri. Apa dia berani. Makanya kami juga mendalami keterlibatan atasan mereka," kata Haryono di Jakarta, Rabu (7/12).

Menurut Haryono, kecil kemungkinan PNS golongan bawah berani melakukan tindakan yang sangat beresiko tersebut. Tapi dia juga yakin bahwa pasti ada PNS yang berani melakukan hal tersebut atas inisiatif dirinya sendiri.

Selain itu penyebab lain sulitnya KPK mengungkap kasus tersebut adalah PNS yang kekayaannya mencurigakan itu tidak memiliki LHKPN (Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara). "Kalau mereka punya LHKPN enak, kita bisa langsung mengkomparasinya," kata Haryono.

Tapi berhubung para pegawai negara itu tidak memiliki, maka mau tidak mau KPK harus menelusurinya. Dan itulah menjadi salah satu kendala. Dengan tidak memilikinya LHKPN, maka itu membuktikan bahwa banyak PNS yang dilaporkan memang benar-benar anggota bawahan. Sebab, menurut undang-undang, pegawai yang wajib melaporkan kekayaannya hanyalah pegawai yang termasuk penyelenggara negara atau sudah memiliki jabatan eselon II ke atas.

Haryono lantas mengaku bahwa sebenarnya para PNS yang memiliki kekayaan luar biasa itu tidak hanya pegawai-pegawai yang bertugas di kementerian-kementerian pusat. Namun, kata dia, banyak pula pegawai dengan kekayaan mencurigakan yang berasal dari daerah-daerah. Namun saat diminta merinci daerah mana yang banyak melakukan praktik tersebut Haryono menolaknya dengan alasan pengembangan.

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) Azwar Abubakar masih tegas jika dirinya tidak mendapatkan tembusan temuan PPATK terkait adanya rekening gendut PNS muda. Dia berharap, jika memang dari temuan itu terbukti ada pelanggaran, harus ditindak sesuai hukum. "Jangan sampai cuma ramai di depan, tapi lama-lama hilang," tandas Azwar.

Menteri yang juga kader PAN itu menjelaskan, banyak sekali pihak yang harus dikawal untuk penegaskan hukum terhadap PNS-PNS muda yang memiliki rekening gendut dengan cara salah tadi. Di antaranya mulai dari PPATK sendiri, hingga kepolisian, kejaksaan, hingga hakim.

Azwar sudah mendapatkan kabar jika temuan PPATK ini sudah dimasukkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti. Dia berharap, polisi tidak mudah mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) terhadap oknum PNS yang diduga melanggar pidana karena menimbun uang dalam rekening dengan cara korupsi, suap, atau penggelapan.

Menurut Azwar, Kemen PAN dan RB tidak memiliki fungsi kontrol apalagi penindakan terhadap oknum-oknum PNS yang diduga nakal itu. Meski mengakui jika sebagian besar rekening gendut temuan PPATK tadi didapat dari tindak pidana, Azwar mengatakan aparat penegak hukum yang memiliki peran sentral.

Selanjutnya, posisi pengawas yang cukup penting adalah kepala instansi. Misalnya menteri, kepala badan, gubernur, bupati, atau walikota. Para kepala atau pemimpin instansi tadi, menurut Azwar, harus tegas ketika ada anak buahnya yang melanggar hukum.

"Tindakan yang paling tegas dan berat adalah pemecatan," katanya. Untuk urusan pemecatan ini, dimulai dengan usulan kepala instansi lalu diteruskan ke Kemen PAN dan RB untuk dieksekusi.

Selain berharap tindakan tegas dari aparat penegak hukum dan kepala instansi, Azwar juga meminta para inspektur jendaral (irjen) di seluruh kementerian untuk lebih efektif menjalankan fungsinya sebagai pengawas internal. Peran irjen ini penting karena muncul dugaan jika temuan rekening gendut ini didapat dari oknum PNS di instansi pusat seperti kementerian dan lembaga.

Menurut Azwar, para irjen tidak perlu takut untuk menindak para oknum PNS yang nakal. "Sekalipun kepada menteri, irjen tidak boleh takut untuk menjalankan pengawasan," katanya.

Dia menegaskan, jika ada irjen yang masih setengah hati dalam menjalankan fungsi pengawasan internal, diminta untuk segera turun. Azwar juga memaparkan, dalam waktu dekat Kemen PAN dan RB akan memanggil seluruh irjen untuk evaluasi temuan rekening gendut milik PNS muda.(kuh/sof/dim/wan)

Sumber : JPNN

Gerakan FB Dukung Honorer di Sinjai

2011-12-07T17:42:00.001-08:00

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Moratorium rekruitmen PNS, menjadi hal yang kian panas di Kabupaten Sinjai.

Sejumlah gerakan dukungan dan penggalangan dilakukan aktivis kemahasiswaan serta kepemudaan Sinjai untuk mendukung seorang honorer bernama Sakka atau Arman untuk segera diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil.

Gerakan ini dilatar belakangi kekecewaan masyarakat Sinjai terhadap pola rekruitmen pengangkatan CPNS yang dinilai amburadul.

Arman yang merupakan pegawai Jamkesda Sinjai sudah delapan tahun mengabdi sebagai tenaga honorer, namun belum jugaa menjadi PNS hingga hari ini.

Di Facebook telah terlihat gerakan 100.000 masyarakat Sinjai dukung Arman Mallarangeng menjadi PNS, "Ini sebagai upaya gerakan moril bagi pengabdi daerah di Sinjai yang semakin terpinggirkan, " kata Ketua DPC Organda Sinjai Utara, Ali Kamar.(*)

Sumber : Tribun Timur

15% Pengangkatan PNS Terindikasi Curang

2011-12-07T17:41:00.003-08:00

VIVAnews - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkapkan bahwa masih ada indikasi kecurangan dalam proses pengangkatan pegawai honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Saat ini, pemerintah masih memberlakukan penghentian sementara perekrutan calon PNS. Menurut Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasodjo, penerimaan pegawai honorer mencapai sekitar 67 ribu orang di seluruh instansi pemerintah.

"Saya mendapat laporan mengenai indikasi kecurangan-kecurangan yang terjadi," ujar Eko saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu 7 Desember 2011.

Eko mengatakan, sebanyak 10 hingga 15 persen dari keseluruhan pengangkatan pegawai honorer terindikasi terlibat proses kecurangan. "Saat ini, yang kami lakukan adalah melakukan verifikasi terhadap kecurangan-kecurangan itu," tuturnya.

Kecurangan ini, Eko menambahkan, sangat disayangkan sebab tingkat kompetensi dari oknum tersebut belum tentu mumpuni. Kejadian tersebut berpotensi menambah beban pemerintah. "Ini menjadi beban negara 10 hingga 15 tahun mendatang," imbuhnya. (art)
• VIVAnews

Jangan Bikin Rekor MURI Penciptaan Pengangguran

2011-12-07T17:41:00.001-08:00

INILAH.COM, Kendari - Wakil Ketua DPRD Sultra La Pili menegaskan kepada pemerintah provinsi untuk tidak menciptakan rekor baru di Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan mem-PHK ribuan pegawai honorer lingkup Pemprov Sultra.
La Pili mengatakan, aturan tentang PHK masih sebatas wacana dan belum ada aturan tetapnya. Pemerintah provinsi tidak bisa mengambil tindakan sepihak dengan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan para honorer.
“Lagipula di Pemprov lain di Indonesia belum ada yang laksanakan, inikan baru sebatas wacana,” kata politisi PKS itu.kepada wartawan, di ruang kerjanya, Rabu (7/12).
Oleh karena masih sebatas wacana, La Pili menyarankan ke Pemprov agar gaji pegawai honorer tetap dianggarkan di APBD tahun 2012.
“Sikap ini kita ambil untuk mencegah pengangguran-pengangguran baru yang merusak tatanan masyarakat Sultra,” kata La Pili lagi.
Pihak Dewan menurut La Pili, sudah sepakat dan sudah melalui rapat di tingkat Badan Musyawarah untuk tetap menganggarkan gaji honorer.
Persoalan diterima atau tidaknya oleh pemerintah pusat, menurut La Pili, ada forum untuk dibahas selanjutnya. Yang jelas DPRD Sultra, terang La Pili bertahan tetap menganggarkan.
Lagi pula, terang La Pili lagi, pos anggaran untuk gaji honorer tidak akan merusak pos-pos anggaran lain, karena gaji honorer sebesar Rp.30 Miliar dalam setahun sudah masuk dalam belanja rutin pegawai tahun-tahun sebelumnya.
Sebelumnya, Gubernur Sultra, di Kendari, Selasa (6/12), menyatakan pihaknya tidak akan menganggarkan lagi gaji buat kalangan pegawai honor.
“Yang harus diketahui bahwa kita ini hanya menjabarkan kebijakan nasional. Kalau kita anggarkan, salah,” kata Nur Alam. [mor]

Sumber : Inilah.Com

Satu Juta Guru Terima Gaji Rp 200.000

2011-12-07T17:40:00.001-08:00

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Sulistyo, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia, mengatakan, sekitar satu juta guru di Indonesia hanya mendapatkan gaji Rp 200.000 per bulan.
Sulistyo juga mengatakan, guru-guru tersebut adalah guru honorer atau non-pegawai negeri sipil (non-PNS). Oleh karena itu, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI mengusulkan kepada pemerintah agar standar minimal gaji guru, khususnya non-PNS, ditetapkan sebesar Rp 3,2 juta per bulan.
"Standar gaji minimal bagi guru sangat dibutuhkan untuk kelayakan hidup keluarga mereka. Terlebih lagi, setengah dari sekitar empat juta guru di Indonesia merupakan guru honorer atau non-PNS," kata Sulistyo seusai acara pemberian santunan Bumiputera kepada guru di Sekolah Dasar Pangudi Luhur Yogyakarta, Rabu (7/12/2011).
Ia mengatakan, standar minimal gaji guru non-PNS itu penting karena selama ini mereka kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Padahal, pengabdian mereka sama dengan guru yang berstatus PNS.
"Selama ini upaya peningkatan kesejahteraan guru hanya berlaku bagi guru berstatus PNS, yang mendapatkan gaji dan tambahan sejumlah tunjangan, sedangkan hak-hak guru honorer atau non-PNS tidak diperhatikan," kata Sulistyo.
Kepala Wilayah Bumiputera Yogyakarta Nurseto mengatakan, guru bagi Bumiputera merupakan sosok yang tiada duanya karena para gurulah yang mendirikan perusahaan asuransi tersebut pada 1912. "Dalam rangka menuju perayaan 100 tahun, Bumiputera mengajak beberapa pemegang polis asuransi yang sudah dianggap sukses oleh lingkungannya untuk menyampaikan terima kasih kepada guru mereka yang telah memberikan inspirasi," kata Nurseto.

Sumber : Kompas.Com

11 Honorer Gagal Jadi PNS

2011-12-06T18:20:00.001-08:00

MAKASSAR – Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan- RB) RI mengumumkan hasil verifikasi terhadap daftar 265 pegawai honorer Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Hasilnya,pemerintah hanya mengangkat 254 tenaga honorer sebagai PNS untuk 2011. Sementara 11 honorer lainnya dinyatakan gugur karena dianggap menyalahi aturan pengangkatan pegawai. “Kemungkinan 11 orang yang honorer yang tidak diangkat menjadi PNS tersebut lantaran faktor usia. Pengumuman pengangkatan PTT menjadi PNS sudah ada, seluruhnya berjumlah 254,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Andi Murny Amien Situru,kemarin.

Dia mengaku, dalam aturan, pengangkatan honorer menjadi PNS harus berusia kurang dari 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun saat pengangkatan. Otomatis ke- 11 orang tersebut sudah tidak terdaftar lagi sebagai honorer. Selain faktor usia, gagalnya pengangkatan 11 tenaga honorer tersebut juga bisa diakibatkan dari daftar kehadiran selama bekerja dinilai kurang sehingga digugurkan.

Menurutnya, proses penyeleksian tersebut diambil alih Pemerintah Pusat. “Saat verifikasi berkas,mereka lulus semua.Setelah itu kami serahkan ke Pemerintah Pusat untuk diseleksi.Kemarin hasilnya sudah diumumkan,” ujarnya. Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel ini menambahkan, nomor induk pegawai (NIP) ke 254 pegawai tersebut akan keluar pada akhir Desember 2011 ini dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Untuk PTT kategori II yang mencapai 1.362 orang, rencananya menjalani seleksi pada 2012 kemudian diangkat menjadi PNS. Seleksi tersebut, di antaranya ujian tertulis dan harus mengikuti syarat-syarat pengangkatan sebagai PNS. Mereka di antaranya telah menjadi honorer paling lambat 2005 dan diangkat pejabat di bidang keuangan yang berkompeten di lingkup pemprov.

Indisipliner

Sementara itu,Pemprov Sulsel melantik 425 PNS di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, pagi kemarin. Mereka yang dilantik merupakan pegawai baru yang telah menyelesaikan Diklat Prajabatan pada 2011 ini. Dalam prosesi yang sama, Andi Murny juga memotong rambut sekitar 200 PNS lakilaki yang dianggap indisipliner. Sesuai ketentuan, rambut PNS bagi laki-laki tidak boleh panjang dari satu sentimeter.

Dia juga berencana melakukan sidak ke sejumlah SKPD untuk melakukan tindakan serupa kepada sejumlah PNS lain. “Kami akan lakukan sidak ke beberapa kantor. Pokoknya, rambut PNS laki-laki harus di bawah 1 sentimeter,”paparnya. Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang yang memimpin pelantikan tersebut mengatakan,

PNS merupakan profesi yang memiliki visi dan misi untuk kepentingan publik dan harus menjauhkan diri dari pikiran yang berorientasi pada keuntungan pribadi.“Kesadaran masyarakat adalah segalagalanya. Setiap PNS yang baru dilantik ini harus tahu tupoksinya masing-masing dan harus profesional,”pungkasnya. Seputar Indonesia ● wahyudi

Sumber : Makassar Terkini

Menteri Kritik Kinerja PNS, Bilang: PNS Indonesia Malas Bekerja!

2011-12-05T20:46:00.001-08:00

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar mengkritik kinerja pegawai negeri sipil (PNS) dalam bekerja.
Ia mengatakan, banyak pegawai honorer maupun kontrak dulunya bekerja sangat rajin. Namun, ketika diangkat menjadi PNS karena pengabdiannya, yang bersangkutan menjadi malas bekerja.
"Inilah kenyataan PNS di negeri ini," kata Azwar di kantor Lembaga Administrasi Negara, Selasa (6/12). Ia menambahkan, fenomena PNS malas hampir menghampiri semua kementerian dan lembaga negara. Hal itu terkait dengan pola pikir mereka yang menganggap PNS sebagai tempat mencari kerja. Dampak kinerja PNS seperti itu membuat kinerja birokrasi malah menjadi beban negara, bukan malah efektif membantu negara membuka lapangan kerja.
Padahal idealnya tugas PNS adalah menciptakan, atau setidaknya memudahkan masyarakat mencari kerja. Sayangnya, banyak PNS tidak memikirk persoalan itu.

Sumber : Republika

Medical Chek Up Gratis dari PT Pos-ASKES untuk Pensiunan PNS

2011-12-05T20:44:00.001-08:00

Riauterkini-PEKANBARU- PT Asuransi Kesehatan (Askes) cabang Pekanbaruterus menghadirkan pelayanan terbaik kepada pesertanya. Bekerjasamadengan PT POS Indonesia cabang Pekanbaru, PT Askes menggelar programMedical Chek Up gratis.

Demikian diungkapkan Customer Service Askes Pekanbaru, Oktav kepadaRiauterkini di sela-sela acara di kantor POS Pekanbaru,Sabtu(3/12/11). Dikatakannya, program medical chek up gratis hasilkerjasama Askes dan PT POS Indonesia Pekanbaru merupakan wujudkeperdulian perusahaan terhadap pesertanya. Dijelaskan Oktav, programmedical chek up selektif ditujukan kepada peserta Askes yang masihpegawai maupun pensiunan. Harapannya, dengan digelarnya medical chekup gratis untuk peserta Askes, dapat lebih awal mengetahui apakahseseorang punya resiko penyakit atau tidak.

Dan bila pada peserta Askes ditemukan penyakit yang akan dibagi atasempat kelompok resiko seperti resiko diabetes melitus atau kencingmanis, resiko hipertensi, resiko penyakit jantung koroner, dan resikogagal ginjal kronis, maka kedepannya PT Askes akan melakukanintervensi atau penangan khusus. Misalnya, sebut Oktav, peserta yangpunya penyakit diabetes militus atau kencing manis akan disertakan kedalam kelompok penyakit kronis, begitu pula dengan tiga penyakitlainnya sehingga ketika menangani para peserta dapat tertata denganbaik.

“Program kami ini sebenarnya tidak hanya medical chek up saja. Nantiakan kita buatkan sebuah kelompok yang bernama kelompok Resiko tinggi(RESTI)seperti kelompok resti diabetes maupun hipertensi. Lalu untukkelompok Resti ini kita undang dokter dan ahli gizi untuk memberikaninformasi seputar penyakit-penyakit yang mereka alami, “tuturOktav.

“Kami mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada PT POSPekanbaru yang sangat membantu di dalam memberikan informasi tentangprogram medical chek up ini. Karena kalau kami lakukan dengan carajemput bola ke tiap-tiap peserta tentu akan sangat sulit karenapeserta Askes pension ini menybar diberbagai tempat. Lagi pula pesertaAskes di wilayah Pekanbaru berjumlah 98.000 orang. Melalui kerjasamaini kami sangat terbantu karena pada saat para peserta Askes yangbiasa mengambil pensiunannya di Kantor Pos dapat melakukan medicalChek Up sebelum mengambil uang pensiunanya. Kami harap para pesertadapat memanfaatkan momen ini karena kuotanya hanya 500 orang. Bilasudah cukup, akan kami tutup dan tidak perlu menunggu hingga tanggal20 Desember 2011 mendatang, “simpulnya menjelaskan.

Ditempat yang sama, Kepala Cabang Kantor POS Pekanbaru, Yose Rizalmenyambut baik program kerjasama PT Askes dan PT POS Indonesia karenapada prinsipnya kedua badan usaha ini selalu memberikan pelayanan yangterbaik kepada masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan wujud keperdulian PT POS Indonesia terhadappensiunan yang telah lama mengambil uang pensiunnya di sini. Kamiharap dengan layanan serta program yang disuguhkan PT POS Indonesiamemberikan kenyamanan sehingga mereka betah mengambil uangnya ditempat kami. Dan kami harapkan pula, kerjasama seperti ini dapat terusberlanjut baik dengan PT Askes maupun dengan instansi-instansi lainnyadengan program-program yang berbeda, “pungkas Yose.***(Put)

Sumber : Riau Terkini

Pelantikan Direksi PDAM Dikritisi Kental Muatan Politis

2011-12-05T20:43:00.001-08:00

TASIKMALAYA, (PRLM).- Koordinator Tasik Coruption Watch (TCW) Dadih Abdul Hadi menilai, pemilihan Direksi PDAM Tirta Sukapura yang dilantik pada Senin (5/12) terlalu kentara berbau politis. Pasalnya aspek profesionalisme dan kemampuan integritas kurang diperhatikan.
"Makanya masyarakat jangan terlalu berharap PDAM akan maju dan menjadi sumber penghasil PAD, melainkan hanya menjadi tunggangan para pencari kerja," katanya kepada wartawan, Senin (5/12).
Menurut Dadih, saat ini PDAM menjadi tempat penampungan pensiunan yang tidak memiliki jejak rekam (track record) keberhasilan mengelola perusahaan, termasuk pensiunan politisi yang tidak didasari kemampuan memadai.
Mestinya PDAM, lanjut Dadih, dipimpin oleh figur yang dari segi integritas teruji, dan kemampuanya terbukti, serta paling penting indenpendensi dari intervensi politik terjaga. "Saya pikir direksi baru PDAM sekarang tidak memenuhi ketiga kriteria itu," tegasnya.
Namun demikian, apa yang sudah menjadi keputusan bupati mengenai pejabat direksi PDAM, diharapkan bisa membawa perubahan di tubuh perusahaan yang khusus mengurusi air minum tersebut. (A-14/E-20/A-88)***

Sumber : Pikiran Rakyat Online

Banyak PNS Punya Rekening Siluman, MenPAN: Dihukum Saja!

2011-12-05T19:11:00.001-08:00

Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) menyambut baik hasil temuan PPATK mengenai banyaknya rekening mencurigakan milik pegawai negeri sipil (PNS). MenPAN-RB Azwar Abubakar pun menyarankan agar PNS yang punya rekening siluman tersebut dihukum.

"Dihukum saja atau beritahu ke atasannya," kata Azwar, usai rapat di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2011).

Azwar mengatakan, data temuan PPATK tersebut bisa diproses secara hukum ke pihak kepolisian. PPATK punya kewenangan untuk melakukannya.

"Atau silakan ke atasannya. PPATK kan luar biasa sekarang kewenangannya. Bisa melacak money changer atau pembelian emas. Ini mempersempit ruang gerak pelaku," sarannya.

Namun menurut Azwar ada tiga hal yang bisa menyebabkan rekening seorang PNS tersebut 'gendut'. Pertama, uang tersebut merupakan penghasilan PNS sendiri. Kedua, uang tersebut bisa hasil korupsi atau menyalahgunakan kewenangan. Ketiga, PNS tersebut sedang menjadi pimpinan proyek atau bendahara.

"Nah saya belum tahu soal itu. Karena belum diselidiki," jelasnya.

Azwar mengaku tak masalah jika uang dalam rekening 'gendut' tersebut dipindahkan ke asuransi pribadi. Yang menjadi persoalan adalah darimana uang itu berasal.

"Dia pindahkan ke asuransi nggak masalah tapi uang darimana, itu yang jadi masalah," ujarnya.

Sumber : Detik News

PNS Muda Punya Tabungan Fantastis, Kinerja Inspektorat Dipertanyakan

2011-12-05T19:10:00.001-08:00

Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan data mengenai banyaknya PNS muda yang kaya dan memiliki tabungan fantastis. Ada dugaan mereka terindikasi korupsi. Data ini otomatis mempertanyakan kinerja inspektorat dalam mengawasi para PNS.

"Itu sangat tidak wajar, karena penghasilan seorang PNS itu bisa diukur. Tidak mungkin mereka memiliki tabungan di atas rata-rata," kata koordinator Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jamil Mubarok kepada detikcom, Selasa (6/12/2011).

Jamil menduga, pundi-pundi kekayaan itu berhasil dikumpulkan para PNS muda proyek-proyek di luar kerja mereka. Ini terjadi karena kurangnya fungsi pengawasan di suatu instansi yaitu bagian Inspektorat. Padahal, inspektorat harusnya bisa menyelidiki rekening milik PNS-nya yang baru bekerja beberapa bulan namun sudah berpenampilan mewah.

"Melihat apa yang disampaikan PPATK itu, tentu sudah bisa kita simpulkan bahwa inspektorat yang berfungsi sebagai pengawasan tidak bekerja maksimal. Harusnya inspektorat turun begitu melihat ada PNS muda yang tidak wajar," tambahnya.

Sebenarnya, lanjut Jamil, data yang disampaikan PPATK ini sangat memalukan dan mencoreng lembaga-lembaga pemerintah khususnya kementerian. Sebab, harusnya masalah PNS muda yang hidup mewah bisa diselesaikan di tingkat instantsi.

"Tapi ini malah sampai ke PPATK, ini kan menambah pekerjaan mereka," kritiknya.

Ia menyarankan, pimpinan tertinggi di instansi itu juga turut peduli dengan kehidupan para pegawainya. Pimpinan diharapkan tidak hanya merencanakan dan menjalankan segudang program tapi lupa melakukan pengawasan pada internalnya.

"Pimpinan institusi birokrasi jangan hanya bekerja menjalankan program saja tapi juga harus memperhatikan sepak terjang anak buahnya, dari level tinggi ke rendah," jelas Jamil.

Dia juga mengkritisi buruknya gaya hidup para PNS tidak lepas dari sistem penerimaan yang bermasalah. Akibatnya, para PNS bahkan CPNS berprilaku korup.

"Selain itu yang paling mendasar adalah perlu adanya evaluasi besar saat proses penyeleksiaan para PNS. Tahap pendidikan dan pelatihan bagi para CPNS juga dipertajam. Karena kita lihat kenyataannya yang sekarang ini proses pengawasan itu tidak berjalan sehingga etika dan moral tidak terjunjung tinggi," tutupnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan, banyak PNS muda berusia 28 tahun yang terindikasi korupsi. Modusnya unik, bersama sang isteri anak muda ini secara aktif mencoba menyamarkan dan menyembunyikan harta yang didapat secara haram.

"Ada 50% PNS muda kaya yang terindikasi korupsi. Perilaku koruptif para pejabat muda usia ini berdasarkan hasil analisis PPATK yang sebetulnya sudah lama dilakukan," kata Agus.

Adapun indikator kaya menurut Agus adalah bergaya hidup mewah, mempunyai barang mewah, kemudian dari jumlah rekening yang tidak wajar.

Sumber : Detik News

PGRI Minta Semua Guru Dijadikan PNS

2011-12-04T18:13:00.001-08:00

SENTUL - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pemerintah untuk bersedia mengangkat semua guru menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Ketua Pengurus Besar PGRI, Sulistyo, mengatakan, permintaan PGRI itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja, profesionalitas guru dan budaya mutu di kalangan guru.

“Kami sangat senang jika para guru dapat diangkat sebagai PNS meskipun kami menyadari itu sangat berat. Akan tetapi, ini untuk peningkatan kualitas guru dan profesionalitas,” ungkap Sulistyo di dalam acara puncak peringatan Hari Guru Nasional di Sentul International Convention Center (SICC) , Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/11).

Sulistyo juga meminta pemerintah agar segera menyusun disain peningkatan kualitas guru secara komprehensif. Yakni, mulai dari pendidikan guru, rekruitmen, penempatan, pembinaan karir dan profesi, hingga remunerasi yang terintegrasi, serta perlindungan dan jaminan hari tua.

“Saat ini banyak guru-guru honor, wiyata bhakti dan guru tidak tetap. Maka dari itu, kami meminta agar mereka juga diberikan hak untuk mendapatkannya dan memperoleh perlindungan,” terang Sulistyo.

Terkait masalah pengasilan guru, Sulistyo melontarkan perlunya standar penghasilan minimum regional pendidikan. Pasalnya, lanjut Sulistyo, hingga saat ini masih banyak guru yang memperoleh penghasilan Rp 200 ribu per bulan.

“Mohon kiranya diterbitkan PP tentang pegawai tidak tetap yang mengatur tentan guru dan tenaga pendidikan tidak tetap, guru wiyata bakti dan guru honorer,” jelasnya. (cha/jpnn)

Sumber : JPNN

Rampingkan PNS, Outsourcing Diperbanyak

2011-12-04T18:12:00.001-08:00

JAKARTA--Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini mencapai 4,7 juta menjadi masalah utama program reformasi birokrasi di bidang SDM aparatur. Itu sebabnya dalam sepuluh tahun ke depan harus dapat tercipta jumlah pegawai yang ideal.

“Dengan konsep zero growth, berarti dalam sepuluh tahun ke depan akan ada 1,25 juta sampai 1,3 juta pegawai yang pensiun,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Azwar Abubakar dalam keterangan persnya, Minggu (4/12).

Jumlah pegawai yang pensiun ini, lanjutnya, harus digantikan dengan pegawai yang benar-benar memiliki kompetensi. Bukan itu saja, idealnya, jumlah PNS itu berkurang hingga sekitar 40 persen dalam 10 tahun ke depan. Karena itu, PNS yang akan direkrut maksimal 80 ribu per tahun.

Untuk mengatasi kebutuhan tenaga ahli, ke depan akan diperbanyak tenaga konsultan atau outsourcing, sehingga birokrasi pemerintah ini menjadi ramping, tetapi padat berisi. “PNS mestinya diisi para lulusan terbaik. Sangat tidak masuk akal ketika PNS disamakan dengan lapangan kerja, yang digunakan untuk menampung pengangguran,” tandasnya.

Diakuinya, tidak mudah merealisasikan konsep itu dalam waktu tiga tahun. Langkah-langkah itu akan dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk banyaknya resistensi dari kalangan internal birokrasi itu sendiri.

"Agar sejalan dengan kebijakan moratorium CPNS, harus ada penghitungan jumlah pegawai, khususnya di daerah dipercepat. Kalau dengan kemampuan tenaga analis jabatan yang ada saat ini, maka Kementerian PAN-RB cenderung menunggu analisis jabatan dan analisis beban kerja yang disodorkan daerah," terangnya. (esy/jpnn)

Sumber : JPNN

PGRI Minta Ada Penghasilan Minimal bagi Guru non-PNS

2011-12-04T18:11:00.001-08:00

BOGOR, (PRLM).- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta agar pemerintah bisa memberikan batas penghasilan minimal bagi para guru honorer serta guru bantu yang ada di seluruh wilayah Indonesia. PGRI juga mendesak pemerintah mereview pengelolaan guru yang saat ini dilakukan ileh pemerintah daerah agar dialihkan ke pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo, akhir pekan lalu. Dikatakan Sulistiyo, selama ini masih kurang perhatian khusus dari pemerintah terhadap para guru non-PNS. Untuk itu, PGRI menilai perlunya perlindungan dan standar penghasilan minimum bagi guru non-PNS sehingga bisa menjalankan perannya dengan baik.
"Jika buruh saja ada penghasilan minimum, kenapa guru yang menjadi ujung tombak pendidikan yang merupakan indikator kemajuan bangsa kok malah enggak ada. Masih banyak guru yang hanya menerima honor Rp 200 ribu per bulan. Padahal, tugasnya berat. Bagaimana dia bisa memikirkan pendidikan anak didiknya sedangkan dia sendiri pusing memikirkan kehidupannya," ungkap Sulistiyo.
Dikatakan Sulistiyo, sampai sekarang peluang menjadi guru PNS memang tetap ada karena tiap tahun angka pensiun PNS mencapai 200.000 orang. Hanya saja, pada kenyataannya masih banyak guru yang tak bisa diangkat menjadi PNS. "Bangku kosong PNS harusnya diisi secara adil kepada para pendatang baru maupun mereka yang sudah lama mengantre," ujarnya.
Tak dipungkiri Sutistiyo, ada sejumlah guru yang terpaksa menjadi korban politik hanya karena ingin mengejar status sebagai PNS. "Tidak usah saya sebut. Namun, ada beberapa teman kita yang menjadi korban politik tetapi nasib mereka tetap tidak bisa diangkat menjadi PNS," lanjut Sulistiyo.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah mereview pengelolaan guru yang saat ini ditangani oleh pemerintah daerah. Menurut dia, resentralisasi manajemen guru ini penting dilakukan untuk menghindari praktik guru dijadikan komoditas politik para kepala daerah. Dengan sentralisasi manajemen guru, kesejahteraan guru dinilai Sulistiyo bisa terjamin oleh negara, sebab saat ini gaji guru tidak sama dan merata, tergantung kemampuan daerahnya.
Menanggapi hal itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh mengatakan pihaknya sedang mengkaji kemungkinan sentralisasi pengelolaan guru. Menurutnya, pemerintah harus terbuka terhadap perubahan tata kelola guru apakah desentralisasi atau sentralisasi. "Semuanya harus dilakukan lewat kajian matang dan tidak terburu-buru. Apakah pengelolaan guru yang tepat di pusat atau daerah. Semua ada plus dan minusnya. Hal ini juga ditanggapi serius oleh Presiden RI. Bahkan, SBY meminta supaya kajian ini dilakukan dengan seksama dan secepat mungkin.
Sementara, terkait dengan penghasilan minimal guru non PNS, M. Nuh mengatakan Presiden sudah menanggapinya dengan meminta PGRI bertemu dan membicarakan langsung dengan menteri keuangan. "Kalau memungkinkan, pasti diberikan," tuturnya. (A-155/das)***

Sumber : Pikiran Rakyat Online

Tak Lolos Verifikasi, Honorer K2 Langsung Dicoret

2011-12-04T18:09:00.001-08:00

PINRANG -- Kendati honorer Kategori 1 (K1) sudah hampir dipastikan akan terangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), namun nasib Ketegori 2 (K2) justru masih belum jelas.
Hingga saat ini, kepastian pengangkatan honorer K2 belum jelas, termasuk mekanisme perekrutan. Tapi secara umum, honorer K2 kabarnya masih akan melalui seleksi yang ketat dan berlapis, mulai dari seleksi melalui ujian seperti layaknya selekasi penerimaan CPNS umum."Bila memang dari hasil verifikasi tersebut honorer K2 tidak sesuai dengan kriteria Surat Edaran Menpan dan RB, maka akan langsung dicoret, walaupun dinyatakan lulus ujian," tegas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Untung Pawittoi Selasa, 29 November kemarin.Ketidakpastian nasib honorer di sejumlah daerah, khususnya K2 ternyata turut membuka peluang bagi oknum-oknum tertentu dengan cara menjanjikan kelulusan dan memperlancar proses menjadi CPNS. Menyikapi hal itu, Untung berharap, agar semua honorer bisa lebih berhati-hati dan terbebas dari segala bentuk penipuan. Langkah warning itu juga dituangkan dalam Instruksi Bupati Pinrang, yang isinya meminta agar tidak ada pihak atau PNS yang mencoba mencari keuntungan dan mempermainkan proses K1 maupun K2. Aslamn mengancam akan memberikan konsekuensi berat bagi setiap pelakunya. Kepala BKD, Untung Pawittoi juga mengaku hal itu. Menurutnya, panjangnya waktu proses perekrutan K1 dan K2 memang memungkinkan adanya pihak yang mencoba mencari keuntungan."Proses perekrutan masih terus berlangsung, terutama untuk honorer K1 yang sudah bisa dipastikan akan terangkat keseluruhannya dalam waktu dekat. Tapi yang jelas, harus sesuai syarat kelengkapan dan proses validasi serta turunnya peraturan pemerintah (PP)," ujarnya.Berbeda dengan proses administrasi K2 yang sampai sekarang belum terlalu jelas. Untuk hanya berharap, honorer baik K1 maupun K2, lebih bersabar menanti keputusan pemerintah. Pemerintah Kabupaten, khususnya BKD kata Untung, sudah berjuang mati-matian untuk hal tersebut, dan persoalan ini adalah berskala nasional. Ia juga menjamin, setiap tahapan akan berlangsung secara transparan tanpa ada unsur KKN. (ilo/din)

Sumber : Pare Pos

897 Pensiunan PNS Terima Santunan

2011-12-02T20:23:00.001-08:00

SOREANG,(GM)-
Pemerintah Kab. Bandung memberikan santunan kepada 897 pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang pernah mengabdi. Santunan yang besarnya masing-masing Rp 500.000 itu diserahkan Bupati Bandung, Dadang M. Naser pada upacara peringatan HUT ke-40 Korpri, Hari Kesehatan Nasional ke-47, dan HUT ke-66 PGRI di Lapangan Upakarti, Soreang, Selasa (29/11).

Selain untuk pensiunan, santunan juga diberikan kepada 355 PNS yang tengah sakit, masing-masing Rp 600.000 dan 148 PNS yang sudah meninggal dunia sebesar Rp 1.000.000. Seluruh dana santunan berasal dari APBD Kab. Bandung.

Masih dalam rangkaian peringatan HUT Korpri, Pemkab Bandung juga melaksanakan khitanan massal terhadap 62 anak di Gedung Korpri kompleks Pemkab Bandung. Pemkab juga menyerahkan piagam penghargaan kepada sembilan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD yang telah memberikan partisipasinya kepada warga dalam bentuk corporate social responsibility (CSR). Kesembilan perusahaan tersebut adalah PT Kalbe Farma Tbk., PT PLN, PT Indonesia Power, Star Energy Geothermal Ltd., BP Migas, PT Pertamina Geothermal, Bank BJB, PT Bank Mandiri, dan PT Indofood Sukses Makmur.

Dalam sambutan peringatan Hari Korpri, Dadang meminta semua pihak membantu dan memberikan dorongan demi peningkatan pembangunan di Kab. Bandung. (B.97)**

Sumber : Galamedia

Mengintip 5 PNS dengan Nilai Kekayaan Fantastis

2011-12-02T19:15:00.001-08:00

Jakarta - Bekas pejabat Ditjen Pajak Bahasyim Assifie dihukum 12 tahun penjara karena kekayaannya sangat fantastis yaitu lebih dari Rp 64 miliar. Kekayaan Bahasyim seakan membuka daftar banyaknya kekayaan para PNS yang nilainya fantastis.

Berdasarkan data yang dimiliki detikcom, berikut 5 nama PNS yang memiliki kekayaan yang mengagetkan tersebut:

Bahasyim Assifie

Kekayaan atas nama sendiri Rp 64 Miliar. Adapun transaksi keuangan di rekening istri dan anaknya mencapai Rp 932 miliar. Atas dana mencurigakan ini, Bahasyim dihukum 12 tahun penjara. Uang Rp 64 miliar itu telah disita, namun Rp 932 belum disentuh aparat penegak hukum.

Gayus Tambunan

Bekas PNS golongan III A Ditjen Pajak memiliki rumah mewah di Gading Park View dan apartemen di Cempaka Mas, termasuk mobil mewah. Belum lagi harta bergerak dalam bentuk uang cash senilai lebih dari Rp 75 miliar. Gayus telah diputus bersalah dengan hukuman 12 tahun penjara atas gratifikasi serta 2 tahun penjara atas pemalsuan paspor.

M Tjiptardjo

Dirjen Pajak 2009-2011, M Tjiptoardjo, memiliki rumah mewah di Jalan Delima Jaya nomor 40, Rempoa, Ciputat, Tangerang Selatan. Di rumahnya yang cukup luas itu terdapat kebon binatang mini yang terdiri dari 5 menjangan, 2 burung kasuari, dan 4 burung ayam merak.

"Ini masalah pribadi. Saya sudah lapor KPK masalah itu. Saya tidak komentar. Saya punya hak untuk tidak menjawab. Itu pertanggung jawaban saya dengan KPK," kata Tjipto saat ditemui wartawan untuk diklarifikasi atas hartanya. Jawaban itu disampaikan Tjipto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 7 April 2010 silam.

Marni Emmy Mustafa

Ketua Pengadilan Tinggi Banajarmasin, Marni Emmy Mustafa, dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LKHPN) memiliki simpanan sebesar Rp 1,3 miliar dan US$ 16.500 di rekening miliknya. Namun dia buru-buru mengklarifikasi dan menyatakan dia salah tulis.

"Itu Rp 11 juta, makasih Pak. Boleh dicek nomor itu. Itu juga bisa dicek ke KPK, saya sudah laporkan semuanya," kata Marni saat wawancara calon hakim agung di kantor Komisi Yudisial (KY) beberapa waktu lalu.

Aryanto Sutadi

LHKPN yang dibuat Irjen (Purn) Aryanto Sutadi yang ada di panitia seleksi (pansel) capim KPK tercatat Rp 4,4 miliar. Sementara berdasarkan LHKPN yang dibuat Aryanto untuk pencalonan dirinya tercatat Rp 5 miliar. Namun, menurut penelusuran panitia seleksi calon pimpinan KPK, kekayaannya Rp 8 miliar.

Menurut Aryanto, perbedaan data kekayaan miliknya merupakan hikmah dan akibat sulitnya mengisi LHKPN. Manipulasi data LHKPN merupakan fakta yang terjadi ketika pertama kali mengisi pada tahun 2001. "Itu yang terjadi di kepolisian dan pasti kejahatan. Namun, semua begitu (saat mengisi) LHKPN. Jika ditindak, semua akan kena," bela Aryanto.

Sumber : DetikNews

Tenaga Honorer Kota Semarang Berpeluang Diangkat CPNS

2011-12-02T18:33:00.001-08:00

SEMARANG, suaramerdeka.com - Sebanyak 1.021 Pegawai Tidak Tetap (PTT) kategori kedua di lingkup Pemkot berpeluang besar diangkat jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), setelah melalui ujian tertulis. Ujian tersebut dilaksanakan pada 2012 dan terpisah dengan rekruitmen CPNS dari jalur umum.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota I Gusti Made Agung mengatakan, mereka yang diangkat CPNS ini musti memenuhi persyaratan di antaranya telah menjadi PTT minimal sejak 2005. Kebijakan tersebut juga berlaku bagi Guru Tidak Tetap (GTT).
"Informasi dari pusat, seleksi mereka akan dilaksanakan terpisah dari seleksi CPND. Saat ini kami baru mendata ijasah mereka," ujarnya, Jumat (2/12), di sela rapat anggaran bersama Komisi A DPRD Kota.
Proses pendataan tersebut diperkirakan rampung pada pertengahan bulan ini, bersamaan dengan invetarisasi kebutuhan pegawai. Penataan pegawai sendiri, merupakan syarat mutlak bagi kabupaten/kota yang akan mengadakan penerimaan CPNS.
Setelah dilakukan pendataan pegawai, ditemukan gambaran adanya kekurangan guru kelas sebanyak 431 orang. Kabid Administrasi Kepegawaian Mahmudi menambahkan, sedikitnya 659 orang pegawai pensiun di 2012. Sementara itu, ada kabar gembira bagi tenaga harian lepas (THL) kategori pertama (dibiayai APBN dan APBD).
Tiga dari 223 orang THL dinyatakan memenuhi syarat oleh BKN untuk diangkat menjadi CPNS tanpa tes. Sedangkan 200 orang THL lainnya tidak memenuhi syarat dari segi usia, karena sudah di atas 46 tahun. Terkait penerimaan CPNS 2012, Pemkot mengalokasikan anggaran sekitar Rp 708 juta.
Adapun anggaran sekitar Rp 1 miliar yang sedianya untuk membiayai penerimaan CPNS 2011 dikembalikan lagi ke kas daerah sebagai Silpa. Hal itu terkait dengan kebijakan moratorium PNS yang dikeluarkan pemerintah pusat. Informasi yang diterima BKD, tahun 2012 yang melaksanakan penerimaan CPNS hanya Kota Semarang, Kabupaten Tegal dan Provinsi Jateng.
Untuk mengantisipasi eksodus pelamar dari luar kota maupun provinsi, Pemkot akan membatasi jumlah pelamar. Bagi formasi tenaga pendidik akan diprioritaskan bagi guru SD dan minimal berijasah S1.
Sehubungan hal itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Imam Mardjuki mengingatkan BKD agar mengantisipasi anggaran rekruitmen CPNS yang nantinya bisa berlipat. "BKD musti memperhatikan serbuan jumlah pelamar, sebab ini terkait dengan anggaran," tukas politisi PKS itu.

Sumber : SuaraMerdeka .Com

SBY Minta Antrian Guru Honorer Diperhatikan

2011-11-30T20:38:00.001-08:00

SENTUL—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada jajarannya terutama kepada Kementrian Keuangan, Kementrian Pendidikan dan Kementrian Agama, untuk memperhatikan gaji dan tunjangan guru. Bukan hanya yang berstatus PNS, namun juga yang masih berstatus tenaga honorer.

Saat menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2011 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/11), Presiden SBY mengatakan masih banyak persoalan guru khususnya di daerah yang sampai padanya. Mulai dari masalah kesejahteraan, hingga aturan pengangkatan tenaga guru honorer.

‘’Kalau semua diangkat jadi PNS, kan tidak mungkin. Kita punya PNS itu sekitar 4 juta orang, setiap tahun ada 200 ribu orang yang pensiun. Artinya ada 200 ribu yang bisa masuk (jadi PNS),’’ ungkap SBY.

Dari jumlah inilah diharapkan, ada pengangkatan guru PNS yang berasal dari guru honorer. Untuk menentukan siapa yang berhak mengisi 200 ribu kursi ini, diharapkan jajaran terkait bersikap adil dan bijaksana.

‘’Sehingga angkatan kerja baru mendapat tempat dan mereka yang sudah antri juga bisa menjadi PNS. Ini harus dibicarakan dengan Menkeu dan pihak terkait lainnya, yang terbaik seperti apa,’’ kata SBY.

Selain itu SBY juga menyorot masalah keterlambatan tunjangan profesi yang sering dikeluhkan di daerah. Menurutnya masalah seperti ini jangan sampai lagi terjadi, karena menyangkut kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut.

‘’Tolong diperbaiki. Saya tidak ingin dengar terus ada yang terlambat. Kalau ada yang belum terima, harus ada aturan yang mengaturnya,’’ tegas SBY.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) bidang Pendidikan, Musliar Kasim mengungkapkan, lambatnya penyaluran tunjangan guru disebabkan pemerintah Propinsi lambat mengirimkan data guru ke pemerintah pusat. Bahkan terkadang, pemerintah provinsi kerap kali memberikan data yang salah sehingga tunjangan yang disalurkan tidak sesuai dengan jumlah guru yang ada.

“Itu dikarenakan data yang tidak sinkron. Terkadang pemerintah provinsi mengirimkan data lama , sehingga jumlah guru yang tercatat tidak sesuai dengan jumlah yang ada saat ini,” ungkap Musliar.(afz/jpnn)

Guru Honorer Diminta Kembalikan Tunjangan 6 Miliar

2011-11-30T20:37:00.001-08:00

TEMPO.CO, Garut - Ratusan guru honorer bersertifikasi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, diwajibkan untuk mengembalikan uang tunjangan profesi ke pemerintah. Jumlah dana yang harus dikembalikan ke negara mencapai Rp 6 miliar.

Kebijakan itu menyusul terbitnya surat edaran dari Kementerian Pendidikan Nasional tentang tunjangan sertifikasi atau profesi guru. "Jumlah guru yang harus mengembalikan itu sebanyak 580 orang," ujar Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan Kabupaten Garut, Saefuloh, Rabu, 30 November 2011.

Menurut dia, tunjangan yang harus dikembalikan para guru itu dari tahun 2007 hingga 2011 ini. Besaran tunjangan setiap guru berkisar Rp 1.800.000 setiap bulannya. Mereka yang harus mengembalikan adalah para guru honorer yang bekerja di sekolah negeri. "Bagaimana kami harus mengembalikannya, apalagi uang itu telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari," ujar Saefuloh.

Saefuloh menambahkan, keberadaan SE Kemendiknas ini mengancam guru honorer/sukwan. Soalnya tidak ada aturan yang menyatakan bahwa sertifikasi harus menyertakan SK dari bupati, melainkan berdasarkan pengabdian. Karena itu, pihaknya akan mendesak pemerintah pusat untuk menganulir edaran tersebut. Bila tidak, para guru mengancam akan membawa perkara tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena aturan Kementerian Pendidikan dinilai tidak jelas payung hukumnya.

Kepala Dinas Kabupaten Garut Elka Nurhakimah membenarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian tersebut. Menurut dia, para guru honorer penerima tunjangan sertifikasi itu dianggap tidak memenuhi syarat. Soalnya mereka tidak digaji oleh pemerintah, baik melalui anggaran daerah maupun anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain itu, para guru honorer penerima sertifikasi di sekolah negeri juga tidak memiliki surat pengangkatan dari pemerintah. "Kebijakan ini sangat meresahkan para guru," ujarnya.

Namun, meski begitu, Elka mengaku belum memerintahkan kepada guru honorer itu untuk mengembalikan uang tunjangan profesi atau sertifikasi. Alasannya, pengembalian uang yang telah diterima selama empat tahun itu akan memberatkan para guru. Apalagi penghasilan mereka hanya mengandalkan dari keikhlasan sekolah dan tunjangan profesi.

Karena itu, Elka mengaku dalam waktu dekat ini akan berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan terkait masalah tersebut. Selain itu, dia juga berinisiatif akan membuatkan surat pengangkatan guru honorer yang ditandatangani oleh bupati. "Kami akan secepatnya membahas ini, kasihan juga para guru," ujar Elka.

Sumber : Tempo.Co

Tarakan Hitung Kebutuhan PNS 5 Tahun ke Depan

2011-11-28T17:37:00.001-08:00

TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan bersiap melakukan perhitungan proyeksi kebutuhan pegawai selama lima tahun ke depan untuk diserahkan kepada pemerintah pusat di tahun mendatang.

“Kita melakukan perhitungan proyeksi ini dengan melatih tenaga sertifikasi analisis jabatan dan analisis beban kerja di tiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Jadi, kita tak perlu memperkerjakan pihak luar, kan lebih efesien dalam penggunaan dana,” jelas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kota Tarakan, Ardiansyah.

Dalam melaksanakan tugasnya, lanjut dia, tiap perwakilan tenaga analisis jabatan dan analisis beban kerja di tiap SKPD ini akan menjadi tim analisis tingkat Kota yang bertugas di tiap instansi masing-masing. “Jadi kerja kita di Bagian Organisasi ini terbantu juga. Sebab, mereka selain menghitung proyeksi kebutuhan pegawai di tiap SKPD, juga akan menghitung beban kerja terkait besaran organisasi sehubungan dengan adanya perubahan PP (Peraturan Pemerintah) 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,” jelas Ardiansyah kepada Radar Tarakan (Grup JPNN).

Termasuk, evaluasi tiap jabatan yang ada di seluruh SKPD, serta jabatan fungsional umum. “Jumlahnya sementara ini hanya 40 orang, termasuk perwakilan satu atau dua orang dari tiap kecamatan dan kelurahan,” ujarnya.

Rencananya, masih kata Ardiansyah, tim ini akan bekerja efektif mulai awal tahun 2012 atau seiring dengan akan diberlakukannya road map reformasi birokrasi di Indonesia (1 Januari 2012) di seluruh daerah. “Kalau semua kebijakan dan aplikasinya telah dijalankan sesuai alurnya, daerah baru diperkenankan mengajukan usulan penambahan pegawai daerah. Itupun bila memang disetujui pemerintah pusat,” terang pria yang sempat menjabat Camat Tarakan Barat ini.

Tim analisis ini juga dapat melakukan perhitungan terhadap beban kerja tiap orang, jabatan dan organisasi yang berujung pada evaluasi terhadap penetapan berbagai kebijakan daerah, TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) misalnya.

Lalu, bagaimana dengan daerah yang tidak melakukan perhitungan riil pegawai, redistribusi pegawai dan perhitungan proyeksi kebutuhan pegawai lima tahun kedepan? Menurut Ardiansyah, hal ini akan berujung pada tidak diterimanya usulan penambahan jumlah pegawai daerah bersangkutan.

“Selama ini memang belum ada dilakukan perhitungan riil pegawai, proyeksi kebutuhan pegawai dan redistribusi pegawai maupun beban kerja. Penyebabnya, disamping tidak ada tenaga analisisnya, kerjasama dengan pihak luar pun belum digalang. Tapi, kita berusaha memperbaiki dan bergerak cepat,” tukasnya.

Sekadar informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI berencana untuk menerapkan pengurangan kuota penerimaan pegawai negeri sebanyak 80 ribu setiap tahun dari total kuota yang disampaikan daerah. Hal ini serangkaian dengan langkah kesepakatan tiga menteri terkait pelaksanaan moratorium atau penghentian penerimaan pegawai daerah. Terhadap kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Tarakan pun bersiap memperjuangkan kuota penerimaan pegawai daerah dengan mematuhi moratorium tersebut berikut aplikasi yang harus dilakukan agar usulan kuota pegawai dapat diterima pemerintah pusat.(ndy/ngh/fuz/jpnn)

Sumber : JPNN

Menteri Curiga Pemda Manfaatkan Celah Moratorium CPNS

2011-11-28T17:36:00.001-08:00

JAKARTA--Kebijakan moratorium CPNS yang memberikan pengecualian untuk beberapa kriteria, rawan dimanipulasi. Terutama untuk kriteria "jabatan yang bersifat khusus dan mendesak".

"Moratorium CPNS memang tidak 100 persen diberlakukan. Sebab ada jabatan tertentu yang masih dibuka pemerintah. Seperti tenaga pendidik, dokter, bidan, perawat, lulusan ikatan dinas, serta jabatan khusus dan mendesak," kata Mariani Akib Baramuli di Jakarta, Senin (28/11).

Dari beberapa kategori, dia lebih menyoroti "jabatan yang bersifat khusus dan mendesak". Menurut dia kriteria tersebut rawan dimanipulasi. Apalagi tidak disebutkan jelas apa yang dimaksud dengan "jabatan khusus dan mendesak".

"Ini bisa menjadi celah bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memasukkan orang-orangnya pada kategori tersebut. Mereka dapat beralasan itu sangat dibutuhkan dan mendesak diadakan," ucapnya.

Dia menyarankan agar kriteria itu dijabarkan lagi secara lebih spesifik. Tujuannya agar daerah tidak semaunya menetapkan spesifikasi pada jabatan tersebut.

Di sisi lain Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN-RB Ramli Naibaho mengatakan, tujuan utama moratorium penerimaan CPNS adalah penataan menyeluruh pegawai negeri agar tercapai ukuran tepat dan efisien. Penataan ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi.

Dalam kebijakan moratorium ini, diberlakukan pengecualian bagi kementerian/lembaga dan daerah yang membutuhkan PNS untuk tugas tenaga pendidik, dokter, perawat pada UPT kesehatan, jabatan khusus dan mendesak, serta lulusan ikatan dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu pemda yang besaran anggaran belanja pegawai kurang dari 50 persen dari total APBD 2011 untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik, dokter, bidan, perawat, jabatan khusus dan mendesak. (esy/jpnn)

Sumber : JPNN

Pemerataan Guru PNS Ditata

2011-11-28T17:35:00.001-08:00

Penataan dimulai Januari 2012, melibatkan lima kementerian.

JAKARTA - Pemerintah akan melakukan penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil (PNS). Penataan mulai dilakukan Januari 2012 dengan melibatkan lima kementerian.

Selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), empat lainnya adalah Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemeneg PAN dan RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Agama (Kemenag).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menuturkan, upaya lima kementerian ini sudah ditandatangani melalui peraturan bersama. Ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) mengenai regulasi pemerataan distribusi guru yang menjadi tanggung jawab Kemendikbud.

Tujuan dirumuskannya peraturan bersama ini, lanjut Nuh, untuk memberikan layanan pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, kebutuhan guru, khususnya di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan anak usia dini formal dan informal (PAUDNI) dapat terpenuhi.

Ini dalam rangka memenuhi ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, elevansi, kesetaraan, serta kepastian atau keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Selain itu, dengan diberlakukannya desentralisasi pemerintahan, pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan guru yang lebih cermat lagi, mulai dari tahap perencanaan, pengangkatan, penempatan, hingga pembinaan terhadap guru.

Pemerintah pusat, menurut Nuh, lebih berperan terhadap kebijakan nasional dan koordinasi dengan pemerintah daerah. "Dengan demikian, permasalahan pengelolaan guru menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," katanya usai peringatan Hari Guru Nasional 2011 di Jakarta, akhir pekan lalu.

Nuh mengakui, persoalan distribusi guru memang masih timpang sehingga terkesan persoalan mendasar tentang guru ada pada kekurangan jumlah yang bersifat menahun. Padahal, faktualnya, rasio guru dan siswa di Indonesia cukup.

Bahkan, katanya, dibandingkan dengan negara lain, rasionya cukup baik. Nuh menuturkan, pemerataan ini menjadi penting karena jumlah guru yang memasuki masa pensiun hingga 2014 cukup besar, sementara rasio guru dan siswa cukup baik. "Semua ini memerlukan perencanaan yang matang," tuturnya.

Nuh menguraikan, peraturan bersama tentang penataan dan pemerataan guru PNS yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan guru bukan hanya mengatur tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melainkan juga mengatur soal sanksi bagi yang tidak melaksanakan.

Sanksi akan diberikan kepada pemerintah daerah yang tidak melakukan penataan dan pemerataan guru dengan berpegang pada rekomendasi dari Kemendikbud. Sanksi meliputi Kemendikbud akan menghentikan sebagian atau seluruh bantuan finansial fungsi pendidikan.

Lainnya, memberikan rekomendasi kepada kementerian terkait sesuai dengan kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi kepada bupati atau wali kota dan gubernur yang tidak melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penataan serta pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan di daerahnya.

Atas dasar rekomendasi Kemendikbud, Kemeneg PAN dan RB akan menunda pemberian formasi guru PNS kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemenkeu akan melakukan penundaan penyaluran dana perimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemendagri akan memberikan penilaian kinerja kurang baik dalam penyelenggaraan urusan penataan dan pemerataan guru PNS.ed: burhanuddin bella

Sumber : Republika

Sudah Ada Remunerasi, Stop Tunjangan Proyek

2011-11-28T17:34:00.001-08:00

JAKARTA--Sebanyak 18 kementerian/lembaga yang siap melaksanakan reformasi birokrasi (RB) telah diverifikasi dan divalidasi oleh tim RB. Dengan melaksanakan reformasi, seluruh aparatur di instansi-instansi tersebut berhak mendapatkan remunerasi sesuai kinerjanya.

"Reformasi birokrasi bukan remunerasi. Tapi instansi yang telah melaksanakan reformasi berhak mendapatkan tunjangan kinerja karena seluruh tunjangan proyek otomatis dihentikan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar di Jakarta, Minggu (27/11).

Disebutkannya, ada tiga tahapan penerapan kebijakan remunerasi. Pertama, tahapan dimulainya reformasi birokrasi, di mana kementerian/lembaga akan mendapatkan remunerasi 40 persen. Kedua, pelaksanaan reformasi sudah berjalan dan remunerasinya 70 persen. Terakhir, reformasi birokrasi sudah berjalan baik sesuai aturan yang ditetapkan. Di sini K/L berhak mendapatkan remunerasi 100 persen.

"Jadi begitu instansinya melakukan reformasi birokrasi, remunerasinya sudah diberikan meski hanya 40 persen. Setelah itu dinilai terus menerus secara kontinu. Kalau bagus prosentase remunerasinya akan naik," ucapnya.

Untuk mempercepat pemahaman dan pelaksanaan reformasi birokrasi, lanjut Azwar, telah dilakukan berbagai langkat konkrit, seperti sosialisasi, pelatihan-pelatihan dan workshop. Selain itu untuk melihat sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi, saat ini sedang dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap beberapa K/L tertentu, seperti Kementerian Keuangan, MA, Sekretariat Negara, dan Kementerian PAN&RB.

Adapun 18 K/L yang telah diverifikasi dan validasi itu adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ketahanan Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, Badan Tenaga Nuklir, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Kepegawaian Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pusat Statistik, Arsip Nasional RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Sandi Negara, Badan Narkotika Nasional, dan Kementerian Pertanian. (esy/jpnn)

Sumber : JPNN

Banyak PNS Miliki Rekening Tak Wajar

2011-11-28T17:26:00.001-08:00

JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mensinyalir masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki rekening tidak wajar.

Nominal uang dalam rekening tersebut bernilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengungkapkan, PNS yang memiliki rekening dengan nominal hingga miliaran rupiah dinilai sangat tidak wajar.“ MasaPNS punya rekening sampai ratusan miliar,”ujar Yusuf saat memberi sambutan pada seminar nasional “Rezim Perampasan Aset untuk Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”di Jakarta kemarin. Yusuf mengungkapkan, laporan tersebut diketahui Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dari penyedia jasa keuangan atau perbankan.

Namun, ditanya mengenai jumlah Laporan Hasil Analisis (LHA) yang masuk terkai PNS, dia enggan menjelaskan. Menurut Yusuf, selain bersifat rahasia, para oknum PNS tersebut juga dapat menyusun strategi apabila disebutkan ke publik.“Kita tidak bisa menyebutkan nama-nama PNS atau dari institusi mana karena sifatnya rahasia.Namun,kita sudah laporkan ke penegak hukum,” katanya. Yusuf mengatakan, ada beberapa LHA yang sudah dilaporkan kemudian disidik penegak hukum.

Dia mencontohkan, Gayus HP Tambunan dan Bahasyim merupakan dua contoh PNS yang LHA-nya sudah dilaporkan PPATK.Namun,Yusuf mengakui banyak juga LHA yang belum ditindaklanjuti meski kasusnya sudah berjalan di ranah penyidikan. Untuk itu,Yusuf menjelaskan, pihaknya sudah bersepakat dengan Kapolri untuk menindaklanjuti LHA tersebut. “Beliau (Kapolri) meninjau ulang dan beliau menjanjikan ‘ya’.Artinya kita sudah kirim. Belum ada tindak lanjut karena ada alamat yang fiktif,identitas palsu,atau ada juga yang masih proses,”ungkapnya.

Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro kembali menegaskan, dalam dua tahun terakhir institusinya berhasil menemukan 15.000 rekening yang dibuka dengan identitas palsu. Rekening ini diduga disalahgunakan untuk menampung uang hasil kejahatan dan penipuan. Menurut dia,sampai saat ini institusinya juga masih sering menjumpai rekening yang dibuka dengan identitas palsu saat meneliti penyedia jasa keuangan.

“Diimbau kepada penyedia jasa keuangan agar lebih jeli dan lebih teliti lagi dalam melakukan know your customer (KYC) dan customer due diligent terhadap nasabahnya, sehingga rekening tersebut tidak disalahgunakan pelaku penipuan,”pinta Subintoro. Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Juntho berharap, aparat hukum bisa menindaklanjuti hasil temuan ratusan rekening PNS yang nominalnya puluhan hingga ratusan miliar.

Dia juga meminta kepada lembaga hukum agar segera membekukan ratusan rekening para PNS tersebut.Jika tidak, lanjut dia, pihaknya khawatir akan dibawa lari sebelum dilakukan pemblokiran dan proses hukum dimulai. m purwadi

Sumber : Harian Seputar Indonesia Online

PNS dan MBR Peroleh KPR Murah

2011-11-28T17:17:00.001-08:00

Jkt-Humas BKN, Humas BKN sebagai anggota aktif kembali menghadiri Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Sosialisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diselenggarakan oleh Bakohumas bekerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada Kamis, (24/11) di Hotel Ambhara - Jakarta Selatan.

Sekretaris Menpera Iskandar Saleh

Sekretaris Menpera Iskandar Saleh dalam sambutanya menyampaikan bahwa dengan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman sedikitnya enam permasalahan perumahan dan pemukiman yang sering diadukan kepada Yayasan Lembaga Konsemen Indonesia (YLKI) akan teratasi. Keenam permasalahan tersebut menurut Iskandar Saleh yakni Keterlambatan serah terima rumah, Sertifikasi, Mutu atau kualitas bangunan, Informasi marketing yang menyesatkan, Fasos/fasum dan Biaya tambahan.

Para pejabat Kemenpora sebagai narasumber Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Sosialisasi program FLPP

Sementara itu sebagai narasumber Pemimpin Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU-PPP) Marguestinny Oemar Ali menyampaikan bahwa program FLPP akan turut serta membantu Pegawai negeri Sipil (PNS) yang masih tinggal mengontrak atau masih tinggal bersama mertua untuk memiliki rumah. Marguestinny menjelaskan bahwa tugas pokok BLU-PPP yakni menggalang, mengelola dan menyalurkan dana pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan tujuan meningkatkan akses kepada sumber pembiayaan. “Dengan program BLU-PPP dalam bentuk Blended Fund yang bekerja sama dengan Bank Pelaksana akan menekan bunga KPR menjadi maksimal 8,75 % saja,” ungkap Marguestinny, “Sehingga kredit kepemilikan rumah bagi MBR dan PNS akan terbantu dan terjangkau pembiayaannya,” imbuhnya.

Staf Humas BKN Subali (dua kiri depan) yang ditugaskan menghadiri Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Sosialisasi program FLPP

Saat ini program Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) BLU Kemenpera sudah menggelontorkan dana untuk 154.925 Unit rumah Sejahera Tapak, 1.000 Unit Rumah Sejahtera Susun dan 5.000 Kredit Konstruksi Rumah Murah. Dengan jumlah total 160.925 unit. Untuk pemanfaatan FLPP dari BLU-PPP melalui Bapertarum PNS dapat diambil melalui Bank Pelaksana yakni PT. Bank Tabungan Negara (BTN) dan PT. Bank Bukopin. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi BLU-PPP Kemenpera. (bal)

Sumber : Website BKN

Seks, Kunci Hidup Bahagia Pascapensiun

2011-11-27T18:28:00.001-08:00

WAS-WAS menjelang masa pensiun? Tak perlu, sebab sebenarnya ada kok kunci agar bisa menjalani masa pensiun dengan bahagia. Yakni dengan aktif secara seksual.

Hal itu terbukti melalui penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa pensiunan dengan kehidupan seks yang aktif secara signifikan lebih mungkin untuk menikmati masa pensiun yang bahagia.

Para ilmuwan mengatakan ada hubungan langsung antara jumlah aktivitas seks setelah usia 65 tahun dan potensi hidup bahagia dari pernikahan. Disebutkan, lansia yang terlibat dalam aktivitas seksual lebih dari sekali dalam sebulan, 50 persen lebih mungkin merasa bahagia.

Kesimpulan yang tertuang dalam sebuah studi oleh Universitas Pertanian Florida dan Teknik di Amerika Serikat merujuk pada Jane Fonda, aktris yang dikenal dengan penampilannya yang awet muda karena tingkat libidonya yang sehat.

Aktris 73 tahun itu meluncurkan autobiografi berisi saran bagi mereka yang memasuki usia pensiun. Ia pun mengakui mengambil hormon testosteron untuk membantu menjaga gairah seksualnya.

Sementara itu, Adrienne Jackson yang memimpin penelitian terbaru ini mengatakan, "Menyoroti hubungan antara seks dan kebahagiaan akan membantu kita dalam mengembangkan pengetahuan mengenai gangguan kesehatan seksual." Dalam studi tersebut, peneliti mensurvei 238 orang menikah beruusia di atas 65 tahun di Amerika Serikat.

Hampir 60 persen dari mereka yang melakukan hubungan seks lebih dari sekali dalam sebulan mengaku sangat bahagia dengan kehidupan mereka jika dibandingkan dengan hanya 40 persen dari mereka yang tidak melakukannya selama lebih dari setahun. (Pri/OL-06)

Sumber : Media Indonesia

Birokrat dan PNS Pelayan Masyarakat

2011-11-27T17:01:00.001-08:00

suarasurabaya.net| Birokrat dan PNS merupakan pelayan masyarakat. Tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Demikian disampaikan Sjahrazad Masdar Bupati Lumajang, Minggu (27/11/2011).

Kata Bupati, sudah bukan eranya lagi pejabat birokrat dan PNS meminta pelayanan masyarakat. Paradigma itu yang harus segera dirubah. Tentunya dengan komitmen mengedepankan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat.

Komitmen itulah yang akan dimintakan Bupati Lumajang kepada seluruh jajaran staf di lingkungan Pemkab Lumajang. Bahkan, Masdar Bupati berkomitmen untuk memantau rutin pelaksanaan pelayanan publik ini melalui instansi yang bertugas untuk memantau dan mengawasinya.

Bupati berharap pelayanan publik sebagai tugas pokok dan fungsi utama itu segera diwujudkan. ”Saya menginstruksikan agar pelayanan publik menjadi satu diantara tujuan penting kinerja yang dilaksanakan di jajaran Pemkab Lumajang ini,”pungkas Masdar Bupati. (her/tin)

Sumber : Suara Surabaya

Pemkot Batam Instruksikan PNS Tidak Pakai Seragam Saat Kerja

2011-11-27T17:00:00.001-08:00

Batam - Pemerintah Kota (Pemkot) Batam memastikan Senin (28/11/2011) seluruh jajarannya masuk kerja sebagaimana biasanya . Hanya saja seluruh pegawai diintrusikan tidak menggunakan segaram PNS.

Kabag Humas Pemkot Batam, Salim membenarkan hal itu saat dihubungi detikcom, Minggu (27/11/2011) malam. Menurut Salim, pasca terjadinya bentrok sejumlah PNS memang sempat tidak masuk kerja. Namun karena kondisi Batam sudah kondusif, sehingga dipastikan hari ini seluruh PNS sudah dapat aktif sebagaimana biasanya.

“Hanya memang, seluruh pegawai tidak menggunakan seragam PNS. Pimpinan kita mengintruksikan menggunakan pakaian bebas dan rapi. Ini hanya untuk antisipasi saja,” kata Samsul.

Selain tidak menggunakan seragam PNS, jajaran setingkat pimpinan yang mendapatkan jatah mobil plat merah, guna diminta untuk mengganti nomor polisinya. Mobil dinas yang plat merah untuk diganti menjadi warna hitam.

“Memang benar, untuk mobil plat merah ada intruksi untuk dicat warna hitam. Ini untuk sementara saja,” kata samsul.

Ketika kondisi itu disebut bahwa Pemkot Batam khawatir adanya aksi massa lagi, menurut Samsul, hal itu hanya sekedar antisipasi saja, bukan karena rasa ketakutan.

“Pimpinan kita mengintruksi hal itu bukan karena rasa takut, ini hanya antisipasi saja. Tidak ada maksud yang lain,” kata Samsul.

Sumber : Detik News

Klaten kekurangan 1.588 PNS

2011-11-27T16:59:00.001-08:00

Klaten (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, masih kekurangan pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengisi 1.588 formasi pada 2012 mendatang, menyusul banyaknya PNS yang pensiun dan kebijakan moratorium (pengentian perekrutan sementara).

Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten Rabiman di Klaten, Senin, mengatakan bahwa sejak tahun 2008, jumlah PNS di kabupaten ini sudah minus, dan puncaknya terjadi pada 2012.

"Dari tahun ke tahun, jumlah PNS yang pensiun lebih banyak ketimbang yang direkrut. Hal ini membuat Klaten kekurangan pengisi formasi yang dibutuhkan. Terlebih saat ini dengan adanya kebijakan moratorium berarti sama sekali tidak ada perekrutan," katanya.

Berdasarkan data dari BKD, didapat keterangan bahwa pada 2008 Klaten sudah minus PNS sebanyak 399 orang.

Pada saat itu, jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun (BUP) mencapai 844 orang, sedangkan penerimaan PNS dari jalur umum dan honorer hanya 449 orang.

"Pada 2009 jumlah PNS yang pensiun bertambah banyak, yakni mencapai 889 orang, dan tahun 2010 ada 630 PNS yang pensiun. Sehingga jumlah kekurangan PNS pun semakin tinggi," katanya.

Tahun 2011, kata dia, jumlah PNS yang pensiun mencapai703 orang, sedangkan 2012 nanti ada 885 PNS pensiun, padahal, pada tahun tersebut Pemkab Klaten tak bisa menambah jumlah PNS dari perektrutan calon PNS karena terkendala kebijakan moratorium.

"Berdasar penghitungan dan analisa mengenai jumlah PNS di lingkungan Pemkab Klaten, didapat hasil bahwa 2012 nanti kabupaten ini mengalami kekurangan PNS sebanyak 1.588 orang," tambahnya.

Dari angka kekurangan tersebut, kata dia, 80 persen di antaranya merupakan PNS untuk tenaga pendidik.

Hal ini sebagai imbas dari adanya kebijakan instruksi presiden tahun 1970-1980 yang banyak membangun gedung sekolah di daerah dan merekrut tenaga guru secara besar-besaran, sehingga kini jumlah tenaga guru yang pensiun juga besar karena masa kerja mereka habis dalam waktu yang sama pada tahun 2012 nanti.

Rabiman menambahkan, Pemkab Klaten tak bisa berbuat banyak mengatasi kekurangan jumlah PNS tersebut sehingga hanya bisa memaksimalkan keberadaan tenaga guru honorer dan wiyata bhakti yang ada di sekolah-sekolah.

(ANTARA)

Sumber : AntaraNews

Tantowi: Gaji Guru Honorer Jakarta Harus Setara Bankir

2011-11-27T16:58:00.001-08:00

JAKARTA – Calon Gubernur DKI Jakarta, Tantowi Yahya, terus melakukan sosialiasi kepada warga jelang Pemilukada DKI Jakarta 2012 nanti. Kemarin, politikus Partai Golkar ini menyambangi TK Paud Melati di bilangan Grogol, Jakarta Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Tantowi menyempatkan untuk biersilaturahmi dengan sejumlah guru honorer sembari mendengarkan keluh kesahnya. Tantowi mengaku prihatin dengan nasib guru terutama guru honorer di Jakarta.

Menurut Tantowi, masih ada kesenjangan yang diterima guru tidak tetap. Ini menunjukkan pemerintah telah berlaku diskriminatif dengan cara mengelompokkan status guru. Di antaranya pemerintah, mengelompokkan guru menjadi Guru PNS, PNS Depag, PNSDPK, Guru Bantu, Guru Honor Daerah, Guru Tetap Yayasan, dan Guru Tidak Tetap.

“Guru PNS bisa berpenghasilan Rp6 juta per bulan, sementara guru honorer hanya mendapatkan bantuan honor dari dana BOS yang besarnya bervariasi antara 200-500 ribu," ungkap pria yang menjadi Anggota Komisi I DPR ini dalam keterangannya, Minggu (27/11/2011).

Menurutnya, guru adalah faktor dan figur publik dalam membentuk kepribadian dan karakter bangsa. Kedudukan peran guru dirasa sangat strategis dalam membangun pendidikan karakter bangsa yang cerdas, komprehensif, dan bermartabat. Tugas dan peran guru tidak bisa digantikan oleh internet atau jaringan komunikasi secanggih apapun juga.

"Jadi betapun pesatnya perkembangan teknologi canggih, sosok guru di kelas sangatlah penting. Melalui pertemuan face to face, sosok guru tetap dibutuhkan untuk menularkan nilai-nilai. Negara harus memberikan perhatian lebih kepada guru,” tandas pria yang malang melintang menjadi presenter tersebut.

Peringatan Hari Guru beberapa waktu lali, kata Tantowi, harus jadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dia berharap, tidak ada lagi kisah pilu para guru yang terpaksa nyambi sebagai tukang ojek atau profesi lain. "Kalau perlu, gaji yang diberikan kepada guru setara atau lebih tinggi dari bankir," tuturnya.

Sumber : Okezone

Kata Foke Guru Honorer Secara Perlahan Bakal Diangkat Jadi Guru Tetap

2011-11-27T16:57:00.001-08:00

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya memperjuangkan nasib para guru honorer diangkat menjadi guru tetap. Pasalnya, guru honorer juga memiliki peranan memajukan dunia pendidikan di Ibukota.

"Keberadaan guru honorer tidak bisa dilepaskan dalam membentuk karakter generasi muda di Jakarta dan tugas yang diemban guru tidak bisa digantikan oleh siapapun," kata Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo di Jakarta, Jumat, kemarin.

Ia meminta meminta kepada seluruh tenaga pendidik dan pengajar untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan agar tercipta kualitas pemuda yang baik serta karakter bangsa yang handal sehingga bisa bersaing di dunia internasional.

"Guru adalah tugas profesional dengan tugas utama memberikan pendidikan dan membangun karakter generasi penerus menjadi positif," ujarnya.

Ia menututkan, peranan seorang guru sangat penting. Pasalnya, tidak ada pemimpin yang berprestasi tanpa guru yang mendidiknya.

"Pemprov DKI terus berupaya memberikan penghargaan atas jasa guru dalam berbagai bentuk di antaranya berupaya mengusahakan peningkatan kualitas kesejahteraan maupun pendidikan guru, baik melalui gaji, insentif, atau dengan melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi," tuturnya.

Hal itu, lanjut Foke, telah terbukti dengan jenjang kesejahteraan, guru di Jakarta yang sudah lebih tinggi dibandingkan guru di daerah lain.

Bahkan, Pemprov DKI menargetkan pada tahun 2012 mendatang, seluruh guru di Jakarta memiliki gelar pendidikan S1 dan bersertifikat.

"Bagi guru yang bersertifikat, maka akan menerima insentif Rp 1 juta per bulan. Serta subsidi bagi guru yang melanjutkan pendidikan," ungkapnya.

Tidak hanya itu, lanjut Foke, Pemprov DKI Jakarta juga berencana menambah anggaran untuk dunia pendidikan menjadi 28,5 persen pada tahun 2012 nanti.

Foke menungkapkan, Pemprov DKI saat ini sedang menggagas wajib belajar manjadi 12 tahun dari yang sebelumnya ditetapkan 9 tahun.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas SDM, Pemprov DKI Jakarta sedang menggagas wajib belajar manjadi 12 tahun dari yang sebelumnya ditetapkan hanya sembilan tahun.

"Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas SDM. Namun, rencana gagasan tersebut tentunya harus didukung oleh seluruh pihak terkait, khususnya para guru," ungkapnya.

Fauzi menyampaikan rasa bangga terhadap tingkat kelulusan siswa di DKI Jakarta yang berada di atas rata-rata nasional.

"Ini tidak terlepas dari peranan guru honorer.Pemprov DKI Jakarta berupaya memperjuangkan agar status guru honorer segera dituntaskan menjadi guru tetap," tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, secara simbolis Fauzi Bowo menyerahkan penghargaan kepada sembilan orang, yang terdiri dari guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berprestasi.

Serta menyerahkan dua buah hadiah doorprize berupa sepeda motor kepada para pemenang lomba gerak jalan dalam HUT PGRI.

Upacara peringatan hari guru nasional sekaligus HUT ke-66 PGRI ini sendiri diikuti sebanyak 10 ribu peserta, yang terdiri dari guru, kepala sekolah, dan peserta lain yang terlibat dalam dunia pendidikan.

Pemkot Tangsel, kata dia, sudah memasang rambu larangan dengan waktu yang ditentukan yakni mulai pukul 06.00 WIB hingga 22.00 WIB.

Hal itu dilakukan, karena, pada jam tersebut lalu lintas di jalan tersebut padat, sehingga dengan adanya truk yang melintas maka akan lebih macet.

Bahkan, kata dia, ada rencana larangan truk tersebut akan dipermanenkan meski perbaikan Jalan Raya Siliwangi nantinya sudah selesai.

"Karena untuk mengurangi kemacetan, walau pengerjaannya sudah selesai truk akan tetap dilarang masuk jalur itu," katanya.(Haj/At)

Sumber : Berita8.Com

Bapertarum Siapkan Rp15 Juta Per PNS

2011-11-23T21:58:00.001-08:00

MAKASSAR, FAJAR -- Badan Pertimbangan Tabungan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS), meluncurkan program baru bantuan pembiayaan uang muka rumah bagi PNS. Bapertarum menggandeng sejumlah Bank, untuk menyalurkan bantuan tersebut.

Ini dikatakan Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS, Mohammad Yasin Kara, saat menjadi pembicara dalam rapat koordinasi Bapertarum PNS di Hotel Clarion, kemarin. "Sementara kita gandeng Bank BTN dan Bukopin," ujarnya.

Yasin menjelaskan, Bapertarum memiliki program berbentuk pemberian bantuan uang muka (BUM) dan Bantuan Sebagian Biaya Membangun (BM), yang jumlah keseluruhannya mencapai Rp15 juta, berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) nomor 12 tahun 2011.

Bantuan tersebut diberikan kepada PNS yang membuka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Pelaksana, dan belum memiliki rumah. Selain itu, syarat lainnya adalah, PNS tersebut telah memiliki masa kerja minimal lima tahun, dan membayar iuran. Pendaftarannya bisa dilakukan melalui web Bapertarum: bapertarum-pns.co.id.

Menurut Yasin, Bapertarum menargetkan untuk menyalurkan dana BUM dan BM kepada 35 ribu PNS sampai akhir tahun 2012. Jumlah tersebut belum cukup signifikan untuk menutupi anggota PNS yang belum memiliki rumah. "Berdasarkan data BKN Desember 2010 lalu, dari 4,7 Juta PNS di Indonesia, 1,3 Juta di antaranya belum memiliki rumah. Di Sulawesi Selayan, masih ada 12ribu PNS yang belum punya rumah," ujarnya.

Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera, Sri Hartoyo yang juga menjadi pembicara,menjelaskan beberapa tantangan pembiayaan perumahan. Tantangan tersebut seperti masih terbatasnya kapasitas daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, suku bunga kredit pembiayaan yang relatif tinggi, sampai kurangnya dukungan ketersediaan dana murah jangka panjang dari pemerintah kepada lembaga keuangan, serta sejumlah tantangan lain.

Untuk itu, kata dia, Kemenpera sudah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti pemberian likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), yang direalisasikan dengan mempertahankan suku bunga gabungan pada satu digit atau di bawah 10 persen.

Menurut Yasin, Keppres Nomor 14/1993 jo Keppres Nomor 46/1994 yang mensyaratkan pemberian bantuan BUM dan BM kepada PNS minimal lima tahun bertugas menjadi salah satu kendala. "Harapan kita, Keppres itu secepatnya bisa diubah. Kita inginkan minimal dua tahun," ujar Yasin. (sbi/upi)

Sumber : Fajar Online

Jumlah PNS Dipangkas 80 Ribu per Tahun

2011-11-23T21:56:00.001-08:00

JAKARTA--Struktur kepegawaian di Indonesia yang terlalu gemuk dan menyita anggaran negara maupun daerah, mengharuskan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengambil tindakan frontal. Setelah mengeluarkan kebijakan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), pemerintah akan melakukan penciutan jumlah PNS yang sampai saat ini jumlahnya mencapai 4,7 juta orang.

"Bukannya saya mau memperpanjang moratorium. Tapi PNS kita sudah terlalu banyak. Kasihan daerah tidak bisa memaksimalkan pembangunan karena dananya tersita di belanja pegawai," kata Menpan-RB Azwar Abubakar di Gedung DPR, Senayan, Rabu (23/11).

Penciutan PNS ini dilakukan dengan memperkecil jumlah pegawai yang diterima. Dengan jumlah pensiun 125 ribu sampai 130 ribu per tahun, maka CPNS yang akan diterima hanya sekitar 45 ribu. Itu berarti ada pengurangan sekitar 80 ribu pegawai dari kuota PNS yang kosong. "Kalau tiap tahun kita kurangi 80 ribu orang, dalam 10 tahun sudah 800 ribu PNS yang berkurang," ujarnya.

Menteri asal Aceh itu beralasan, kebijakan ini diberlakukan dengan tujuan untuk menghasilkan komposisi pegawai yang profesional. Alasan lain, cara ini sekaligus bisa menghilangkan image kalau PNS merupakan tempat penampungan tenaga kerja.

"PNS harus menciptakan lapangan kerja (memberikan income) dan bukan menjadi tempat penampungan tenaga kerja. PNS juga harus profesional, kerjanya banyak, tunjangannya juga banyak. Kalau jumlah pegawainya sedikit otomatis PNS bisa sejahtera karena tunjangannya akan disesuaikan dengan kinerjanya," jelasnya.

Di tempat yang sama, Azwar menyatakan setuju apabila tenaga honorer di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) didistribusikan ke daerah. Dengan catatan ada formasinya dan daerah membutuhkannya.

"Memang ada desakan dari Komisi II agar honorer Kemenkeu yang tidak diangkat CPNS, oleh menkeu ditempatkan di daerah saja. Kalau saya sih setuju saja, karena daerah memang butuh orang-orang keuangan juga," kata menteri asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Hanya untuk mengangkat honorer Kemenkeu ini, lanjutnya, harus melihat posisi kepegawaian di daerah dulu. Dengan adanya analisa jabatan dan beban kerja, dapat ditentukan daerah mana yang kekurangan.

"Kalau sekarang saya tidak bisa. Kan berabe jadinya kalau sudah diangkat tapi daerahnya tidak butuh. Jadi kita tunggu hasil penataan pegawai dulu," ucapnya.

Sementara itu Basuki Tjahja Purnama yang getol memperjuangkan nasib 5000 honorer Kemenkeu, mengatakan, saat Menpan-RB EE Mangindaan dulu sudah ada kesepakatan untuk pendistribusian ke daerah.

"Mereka sudah mau ditempatkan di daerah asalkan diangkat CPNS. Kasihan mereka sekarang dirumahkan. Kita menaruh harapan besar ke Menpan-RB baru ini untuk memperhatikan nasib honorer Kemenkeu," tandasnya. (esy/sam/jpnn)

Sumber : JPNN

Pembayaran Distop dan Terancam Dikembalikan ke Negara

2011-11-23T21:51:00.001-08:00

JAKARTA - Besok (25/11) seluruh guru di Indonesia merayakan Hari Guru yang ke-66. Diperkirakan, tidak ada suka cita dan proses tiup lilin dalam perayaan hari ulang tahun guru ini. Pasalnya, penyaluran tunjanganan profesi pendidik (TPP) bagi guru tidak tetap (GTT) atau guru honorer bakal distop. Selain itu, bagi guru yang terbukti nakal saat proses sertifikasi guru, TPP terancam harus dikembalikan ke kas negara.

Ancaman keras ini tertuang dalam surat edaran yang diteken Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ainun Na"im. Surat edaran ini juga ditembuskan mulai dari menteri hingga jajaran eselon satu lingkungan kementerian berslogan Tut Wuri Handayani itu.

Ada beberapa poin penting dalam surat edaran bernomor 088209/A.C5/KP/2011 ini. Poin pertama, ditujukan untuk GTT atau guru honorer dimana SK pengangkatannya bukan oleh pejabat yang berwenang, dan gajinya bukan dari APBD atau APBN. Guru honorer yang digaji non APBD atau APBN ini, lazim disebut guru honorer kategori II. Dalam surat edaran tadi, guru honorer kategori II ini tidak bisa disertifikasi.

Ketentuan serupa juga ditujukan untuk GTT atau guru honorer di sekolah swasta yang SK pengangkatannya bukan oleh yayasan. Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo di Jakarta kemarin (23/11), ada beberapa guru honorer di sekolah swasta yang mengantongi SK dari kepala sekolah. "SK-nya bukan dari ketua yayasan," kata dia.

Menurut surat edaran dari Sekjen Kemendikbud ini, jika ditemukan guru honorer kategori II atau guru honorer di sekolah swasta dengan SK pengangkatan bukan dari yayasan yang ditetapkan lolos sertifikasi, dinyatakan agar tidak dibayarkan TPP-nya.

Dalam surat edaran ini, kepala dinas pendidikan kabupaten dan kota dihimbau untuk memverifikasi dengan benar daftar calon penerima tunjangan sertifikasi. Jangan sampai tunjangan dikucurkan untuk dua kategori guru honorer tadi.

Dalam surat ini, aturan sertifikasi seperti tertuang dalam ayat 5 pasal 63 PP 74 Tahun 2008 tentang tentang Guru harus benar-benar ditegakkan. Diantaranya, Kemendikbud mengancam akan memberhentikan atau memecat guru jika terbukti memperoleh sertifikat dengan cara melawan hukum.

Konsekwensi dari pemecatan ini, guru yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh TPP yang sudah diterima selama ini. Khusus ancaman kedisiplinan dalam memperoleh sertifikat ini, berlaku baik untuk guru honorer maupun guru PNS. Kemendikbud juga akan memberikan surat teguran kepada dinas pendidikan kabupaten, kota, hingga provinsi jika ditemukan ada praktek melanggar hukum dalam penetapan sertifikasi guru.

Lebih lanjut Sulistyo mengatakan, surat edaran ini benar-benar menakutkan bagi guru honorer yang penghasilannya bukan dari APBN atau APBD. "Jika ada yang sudah dinyatakan lolos (sertifikasi guru, Red), terus tunjangannya ditarik kan kasihan," katanya. Meskipun begitu, Sulistyo mengakui jika dalam aturannya memang guru honorer yang boleh mendapatkan kucuran TPP hanya yang mendapatkan penghasilan dari APBN dan APBD.

"Pertanyaannya sekarang, kenapa mereka bisa sampai lolos sertifikasi. Berarti dalam sistemnya ada lobang," ujar pria yang juga menjadi anggota DPD asal Provinsi Jawa Tengah itu. Sulistyo menegaskan, dalam kasus lolosnya guru honorer kategori II dalam program sertifikasi guru tidak bisa semata-mata menyalahkan guru.

Sulistyo juga meminta panitia sertifikasi guru mulai dari dinas pendidikan kabupaten/kota, provinsi, hingga perguruan tinggi harus dievaluasi kenapa ada guru yang seharusnya tidak lolos sertifikasi kok diloloskan. Evaluasi juga harus dilakukan pada perwakilan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP) Kemendikbud di tingkat provinsi hingga di pusat.

Begitu pula terhadap ancaman pengembalian uang TPP karena guru terbukti melanggar hukum saat mendaftar sertifikasi. Diantaranya memalsukan ijazah atau menyuap pejabat dinas pendidikan. Sulistyo meminta tidak hanya guru yang disalahkan. Tetapi pejabat di dinas pendidikan yang meloloskan ijazah palsu atau penerima suap ini juga harus ditindak tegas.

"Logikanya, jika prosesnya sudah salah kok hanya gurunya saja yang disalahkan," tegas Sulistyo. Dia tidak ingin kasus ini terjadi dalam sertifikasi tahun depan. Dia mengakui, akibat dari keluarnya surat ini muncul keresahan di beberapa kota. Diantaranya yang menonjol di Kota Bandung.

Di kota lautan api itu, sejumlah guru honorer kategori II yang siap mengikuti proses sertifikasi protes. Pasalnya, mereka merasa terancam tidak bisa ikut sertifikasi gara-gara surat edaran Kemendikbud tadi. Padahal, diantara mereka sudah terdaftar dalam data nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan (NUPTK) online BPSDMP-PMP Kemendikbud.

Di bagian lain, pihak BPSDMP-PMP Kemendikbud selaku ujung tombak sertifikasi guru menanggapi enteng surat edaran tadi. Kepala BPSDMP-PMP Kemendikbud Syawal Gultom saat ditemui di kantornya mengatakan surat edaran tadi tidak bisa dipandang kaku. "Surat itu sifatnya kontekstual," kata dia.

Gultom mengatakan, ada laporan guru yang memperoleh sertifikasi ternyata tidak mengajar sesuai ketentuan yaitu 24 jam per minggu. "Sudah nyata-nyata tidak sesuai ketentuan, masak harus dipaksakan menerima tunjangan (TPP, Red)," terangnya.

Untuk itu, Gultom berharap guru-guru tidak terlalu risau dengan keluarnya surat edaran tadi. Dia menandaskan, surat edaran ini dikeluarkan murni untuk menegakkan aturan pengucuran TPP. Pihak Kemendikbud hanya ingin memastikan TPP dikucurkan kepada guru yang benar-benar layak menerima.

Gultom juga mengatakan, tidak benar jika upaya penyetopan ini didasari karena kuangan negara yang menipis. Dia menandaskan, pemerintah sudah menyiapkan duit untuk TPP guru hingga periode pembayaran 2012 nanti. Dia masih belum berani membeberkan apakah dengan keluarnya surat ini akan mempengaruhi database calon peserta sertifikasi guru 2012 yang sudah terdata rapi di tempatnya. (wan)

Sumber : JPNN

Menteri Setuju Honorer Kemenkeu Dikirim ke Daerah

2011-11-23T20:03:00.003-08:00

JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar menyatakan setuju apabila tenaga honorer di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) didistribusikan ke daerah. Dengan catatan ada formasinya dan daerah membutuhkannya.

"Memang ada desakan dari Komisi II agar honorer Kemenkeu yang tidak diangkat CPNS, oleh menkeu ditempatkan di daerah saja. Kalau saya sih setuju saja, karena daerah memang butuh orang-orang keuangan juga," kata Azwar di gedung DPR, Senayan, Rabu (23/11).

Hanya untuk mengangkat honorer Kemenkeu ini, lanjutnya, harus melihat posisi kepegawaian di daerah dulu. Dengan adanya analisa jabatan dan beban kerja, dapat ditentukan daerah mana yang kekurangan.

"Kalau sekarang saya tidak bisa. Kan berabe jadinya kalau sudah diangkat tapi daerahnya tidak butuh. Jadi kita tunggu hasil penataan pegawai dulu," ucapnya.

Sementara itu Basuki Tjahja Purnama yang getol memperjuangkan nasib 5000 honorer Kemenkeu, mengatakan, saat Menpan-RB dijabat EE Mangindaan dulu sudah ada kesepakatan untuk pendistribusian ke daerah.

"Mereka sudah mau ditempatkan di daerah asalkan diangkat CPNS. Kasihan mereka sekarang dirumahkan. Kita menaruh harapan besar ke Menpan-RB baru ini untuk memperhatikan nasib honorer Kemenkeu," tandasnya. (esy/jpnn)

Perintah SBY, Tata Pegawai, Baru Honorer jadi PNS

2011-11-23T20:03:00.001-08:00

JAKARTA - Pemerintah didesak untuk secepatnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Honorer Tertinggal yang akan diangkat sebagai CPNS. Desakan ini termuat dalam kesimpulan rapat kerja antara Komisi II DPR RI dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar, di gedung DPR, Senayan, Selasa (22/11).

"Kami (DPR) mendesak Menpan-RB untuk mempercepat penetapan RPP ini. Sebab, masalah honorer sebenarnya sudah selesai dengan keputusan membuat PP baru. Sayangnya RPP ini hingga sekarang tidak kunjung ada," tegas Ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap saat memimpin raker.

Hanya saja Menpan-RB Azwar Abubakar mengaku tidak bisa memperkirakan kapan RPP itu diteken. "Saya hanya bawahan dan tidak etis kalau saya bertanya ke presiden kapan itu diteken. Karena presiden yang punya hak, kapan RPP itu diterbitkan," ujarnya.

Terhadap keluhan Azwar ini, Chairuman memberikan solusi. "Pak menteri cuma kasih tahu saja dalam rapat kabinet. Kalau DPR mendesak RPP ini diterbitkan. Jadi bawa nama DPR biar presidennya tahu," ujar politisi dari Partai Golkar itu.

Namun Azwar justru menegaskan, Presiden SBY telah memberi amanat agar penataan pegawai terutama terkait Analisa Jabatan (anjab) dituntaskan terlebih dulu. Jika struktur kepegawaian pusat dan daerah sudah diketahui, baru pengadaan pegawai termasuk pengangkatan honorer jadi PNS dilaksanakan.

"Struktur kepegawaian kita kacau balau. Distribusinya tidak merata, karena itu akan ditata lagi. Kalau ini sudah tertata, baru honorer akan diangkat CPNS," terangnya. (Esy/jpnn)

Sumber : JPNN

TPP Guru Honorer Dihentikan

2011-11-23T20:02:00.001-08:00

JAKARTA, FAJAR -- Selebrasi Hari Guru Ke-66, Jumat, 25 November besok diprediksi bakal diwarnai suasana tegang. Pasalnya, penyaluran tunjangan profesi pendidik (TPP) bagi guru tidak tetap (GTT) atau guru honorer akan dihentikan. Selain itu, bagi guru yang terbukti ”nakal” saat sertifikasi, TPP-nya terancam harus dikembalikan ke kas negara.

Ancaman keras tersebut tertuang dalam surat edaran yang diteken Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ainun Na’im. Surat edaran tersebut juga ditembuskan kepada menteri hingga jajaran eselon I lingkungan kementerian berslogan Tut Wuri Handayani itu.

Ada beberapa poin penting dalam surat edaran bernomor 088209/A.C5/KP/2011 tersebut. Poin pertama ditujukan kepada GTT atau guru honorer yang SK pengangkatannya tidak ditandatangani pejabat berwenang dan gajinya tidak diambilkan dari APBD atau APBN. Guru honorer yang digaji non APBD atau APBN itu lazim disebut guru honorer kategori II. Dalam surat edaran tersebut, guru honorer kategori II tidak bisa disertifikasi.

Ketentuan serupa ditujukan kepada GTT atau guru honorer di sekolah swasta yang SK pengangkatannya tidak berasal dari yayasan. Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo di Jakarta kemarin, ada beberapa guru honorer di sekolah swasta yang mengantongi SK dari kepala sekolah. ”SK-nya bukan dari ketua yayasan,” kata Sulistyo.

Menurut surat edaran dari Sekjen Kemendikbud itu, jika ditemukan guru honorer kategori II atau guru honorer di sekolah swasta dengan SK pengangkatan bukan dari yayasan yang tetap lolos sertifikasi, TPP-nya tidak dibayarkan.

Dalam surat itu, kepala dinas pendidikan kabupaten dan kota diimbau memverifikasi dengan benar daftar calon penerima tunjangan sertifikasi. Jangan sampai tunjangan tersebut dikucurkan untuk dua kategori guru honorer itu.

Dalam surat tersebut pula, aturan sertifikasi seperti yang tertuang di pasal 63 ayat 5 PP No 74 Tahun 2008 tentang Guru harus benar-benar ditegakkan. Salah satunya, Kemendikbud mengancam memberhentikan atau memecat guru yang terbukti memperoleh sertifikat dengan cara melawan hukum.

Konsekuensi dari pemecatan itu, guru yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh TPP yang sudah diterima. Khusus ancaman kedisiplinan dalam memperoleh sertifikat tersebut berlaku untuk guru honorer maupun guru PNS. Kemendikbud juga akan memberikan surat teguran kepada dinas pendidikan kabupaten, kota, hingga provinsi jika ditemukan praktik melanggar hukum dalam penetapan sertifikasi guru.

Lebih lanjut, Sulistyo mengatakan bahwa surat edaran itu benar-benar menakutkan bagi guru honorer yang penghasilannya tidak diambilkan dari APBN atau APBD. ”Jika ada yang sudah dinyatakan lolos (sertifikasi guru), terus tunjangannya ditarik, kan kasihan,” ucap dia. Meskipun begitu, dia mengakui, dalam aturan memang guru honorer yang berhak atas kucuran TPP hanyalah yang mendapat penghasilan dari APBN dan APBD.

”Pertanyaannya sekarang, kenapa mereka bisa sampai lolos sertifikasi. Berarti, dalam sistemnya ada lubang,” ujar pria yang juga menjadi anggota DPD dari Provinsi Jawa Tengah itu.

Sulistyo menegaskan, soal lolosnya guru honorer kategori II dalam program sertifikasi tersebut, tidak bisa semata-mata guru yang disalahkan. Dia juga meminta panitia sertifikasi guru, mulai dinas pendidikan kabupaten/kota, provinsi, hingga perguruan tinggi, harus dievaluasi, kenapa ada guru yang seharusnya tidak lolos sertifikasi kok diloloskan. Evaluasi juga harus dilakukan terhadap perwakilan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP) Kemendikbud di tingkat provinsi hingga pusat.

Selain itu, ancaman pengembalian uang TPP diperuntukkan guru yang terbukti melanggar hukum saat mendaftar sertifikasi. Pelanggaran tersebut, antara lain, memalsukan ijazah atau menyuap pejabat dinas pendidikan. Sulistyo meminta bukan hanya guru yang disalahkan. Pejabat dinas pendidikan yang meloloskan ijazah palsu atau penerima suap untuk keperluan itu juga harus ditindak tegas.

”Logikanya, jika prosesnya sudah salah, kok hanya gurunya yang disalahkan,” tegas Sulistyo. Dia tidak ingin kasus tersebut terulang pada sertifikasi tahun depan. Dia mengakui, akibat keluarnya surat itu, muncul keresahan di beberapa kota. Keresahan yang menonjol dijumpai di Kota Bandung.

Di Kota Lautan Api itu, sejumlah guru honorer kategori II yang siap mengikuti sertifikasi protes. Sebab, mereka merasa terancam tidak bisa ikut sertifikasi gara-gara surat edaran tersebut. Padahal, sebagian di antara mereka sudah terdaftar dalam data nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) online BPSDMP-PMP Kemendikbud.

Di bagian lain, pihak BPSDMP-PMP Kemendikbud selaku ujung tombak sertifikasi guru menanggapi dengan enteng surat edaran itu. Kepala BPSDMP-PMP Syawal Gultom saat ditemui di kantornya mengatakan bahwa surat tersebut tidak bisa dipandang secara kaku. ”Surat itu bersifat kontekstual,” ucap dia.

Gultom menuturkan adanya laporan tentang guru yang lolos sertifikasi, tetapi tidak mengajar sesuai dengan ketentuan, yaitu 24 jam per minggu. ”Sudah nyata-nyata tidak sesuai ketentuan, masak harus dipaksakan menerima tunjangan (TPP, Red),” terangnya.

Gultom juga mengharapkan guru-guru tidak terlalu risau dengan keluarnya surat itu. Dia menjelaskan, surat edaran tersebut murni dikeluarkan untuk menegakkan aturan pengucuran TPP. Kemendikbud hanya ingin memastikan bahwa TPP dikucurkan kepada guru yang benar-benar layak menerima.

Gultom menambahkan, tidak benar anggapan bahwa upaya penghentian tersebut didasari keuangan negara yang menipis. Dia mengungkapkan, pemerintah sudah menyiapkan duit untuk TPP guru hingga periode pembayaran 2012. Namun, dia belum berani membeberkan apakah keluarnya surat itu akan memengaruhi database calon peserta sertifikasi guru 2012 yang sudah terdata rapi di tempatnya. (wan/c11/iro)

Sumber : Fajar Online

Kesejahteraan Guru Honorer Diperhatikan

2011-11-23T16:52:00.001-08:00

AHMAD YANI,(GM)-
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Oji Mahroji membantah tidak adanya dukungan bagi kesejahteraan para guru honorer di Kota Bandung. Kendati begitu, permintaan insentif tidak bisa dipenuhi karena tak ada payung hukumnya. Sementara prihal pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS), itu bukan kewenangan daerah.

"Insentif langsung pada guru jelas tidak dialokasikan, karena memang tidak ada payung hukumnya. Tetapi baik itu dana dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah) APBN ataupun APBD provinsi serta kota, sudah dialokasikan langsung ke sekolah. Guru honorer akan dibayar dengan prinsip berbasis kinerja," ungkap Oji kepada wartawan, Rabu, (23/11).

Ia mengatakan, dengan begitu hanya guru yang bekerja yang mendapatkan honor dari alokasi BOS tersebut. Ditambah dengan alokasi bantuan kepada sekolah yang digratiskan di Kota Bandung. Ketiadaan payung hukum juga berlaku atas permintaan kebijakan agar guru honorer dibayar secara waktu. "Sampai saat ini, tidak ada sama sekali payung hukumnya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Permintaan melalui hibah pun tidak bisa, karena hibah 'kan berlaku satu kali. Masa kita harus berikan secara hibah dan berkali-kali. Jelas melanggar hukum," ungkapnya.

Ia menyatakan, tidak hanya Disdik, Wali Kota Dada Rosada pun sudah melakukan upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para guru honorer ini. Sudah tiga kali dalam tiga tahun berturut-turut, Wali Kota menyampaikan surat permohonan untuk pengangkatan guru honorer langsung ke Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

"Namun sekali lagi, daerah hanya mengajukan, yang memutuskan tetap pusat. Terakhir pada 2009 hanya 260 guru honorer yang diangkat. Padahal kita berharap semua diangkat menjadi PNS," terangnya. (B.107)**

Sumber : Galamedia

118 Honorer Maros Diangkat Jadi PNS

2011-11-23T16:51:00.001-08:00

MAROS, TRIBUN-TIMUR.COM - Sebanyak 118 tenaga honorer yang terdata di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Maros dipastikan akan mendapatkan SK CPNS pada 2012 mendatang. Hal ini ditegaskan Kepala BKDD Kabupaten Maros, A Ashar Paduppa, Rabu (23/11/2011).

Menurutnya berdasarkan keputusan Menteri Aparatur Negara (Menpan) untuk kategori pertama tenaga honorer yang akan diangkat sekitar 118 orang. "Kategori pertama sekitar itu yang memang berdasarkan surat dari Menpan. Itu pun menyusul moratorium CPNS untuk tahun ini," jelasnya.

Ia menambahkan sedikitnya jumlah tenaga honorer yang terangkat merupakan keputusan yang mutlak. Ketika menyinggung pengangkatan tenaga honorer untuk kategori II, ia menuturkan hal itu mutlak keputusan Menpan. Daerah tidak lagi mengusulkan jumlah formasi. Namun Menpan akan memverifikasi jumlah PNS di setiap daerah di seluruh Indonesia. Dimana untuk selanjutnya memastikan berapa jumlah tenaga honorer yang akan diangkat.

"Untuk kategori dua kami tidak lagi menentukan jumlah pegawai yang akan diterima. Itu semua akan dilakukan oleh Menpan. Karena ada penghitungan jumlah pegawai," tambahnya.

Azhar mengaku dengan diaturnya jumlah penerimaan pegawai pada kategori II, daerah merasa diuntungkan. "Kita diuntungkan dengan kebijakan itu. Karena kita tidak perlu direpotkan mendata kebutuhan jumlah pegawai,"ujarnya.

Sama halnya dengan kategori I, kategori II nantinya juga tetap akan memprioritaskan tenaga honorer. Berapa pun jumlah PNS yang akan diterima, maka para tenaga honorer akan melewati ujian demi bersaing untuk lulus. (*/tribun-timur.com)

Pemerintah Atur Mekanisme Gaji PNS

2011-11-22T18:46:00.001-08:00

VIVAnews- Pemerintah akan mengkaji mekanisme kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tiap tahun dilakukan. dalam pengkajian akan dimasukkan unsur kinerja dalam kenaikan gaji sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo mengatakan pemerintah tengah mendesain sistem yang lebih komprehensif.
"Jadi menaikkan gaji seperti yang kita lakukan setiap tahun itu tidak berdampak pada kinerja," ujar Eko kepada VIVAnews, Selasa, 22 November 2011. "Kita lagi mencari cara untuk membangun sistem berbasis kinerja. Semacam merit sistem," tambahnya.

Eko mencontohkan dalam kenaikan gaji itu terdapat kontrak kinerja sehingga bisa diukur kinerjanya. Selain itu terdapat juga gaji pokok yang seharusnya lebih besar daripada tunjangan kerja. "Yang ada sekarang kan terbalik, jadi membuat tidak transparan," kata dia.

Pemerintah tengah menyiapkan regulatory framework, yaitu sejumlah peraturan pemerintah yang akan dibuat baru dan diperbaiki dalam waktu tiga bulan ini. Hal ini juga sambil menunggu Undang-undang Aparatur Sipil Negara. "DPR sendiri menargetkan dua bulan harus selesai, kalau ini selesai banyak hal yang bisa kita lakukan," tambah Eko.

Dalam kebijakan baru nanti untuk sistem pengisian jabatan juga dilakukan secara terbuka. Instansi akan memiliki jabatan eksekutif senior yang dijabat eselon I dan II. "Itu pasukan elit-nya aparatur sipil, kita bisa mobilisasi dari pusat sampai daerah, dengan kinerja dan syarat-syarat jabatan yang ketat sehingga nanti mereka bisa mengungkit perubahan-perubahan di birokrasi," ungkapnya.

Sementara untuk sistem perekrutan PNS, pemerintah tidak lagi menggunakan formasi. Pasalnya formasi dasarnya bukan pada kebutuhan melainkan pada basis kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan. "Jadi nanti orang kalau mau melamar sebagai PNS dia harus mempunyai sertifikasi kompetensi atau keahlian dan dengan itu dia bisa melamar dari Sabang sampai Merauke," kata Eko.

Menurutnya kompetensi ini harus sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakannya. Ia mencontohkan bisa saja lulusan ekonomi bekerja di sektor sosial tapi harus lulus ujian kompetensi terlebih dahulu. "Nanti ada lembaga khusus bisa swasta bisa negeri, tapi yang jelas mereka punya sertifikasi kompetensi itu," kata dia. (umi)

Sumber : VivaNews

Guru Honorer Resah dengan Surat Edaran Sekjen Kemendikbud

2011-11-22T18:35:00.001-08:00

BANDUNG - Para guru honorer di Bandung, Jawa Barat, merasa resah dengan surat edaran dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Surat bernomor 088209/A.C5/KP/2011 tersebut berisi pemberitahuan tentang penundaan pemberian tunjangan profesi.

Merespons surat edaran itu, puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Bandung melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jawa Barat. Mereka mengecam surat edaran yang dinilai tidak adil dan diskriminatif.

Dalam aksinya, para guru honorer itu mengusung berbagai karton bertuliskan hujatan terhadap pemerintah, di antaranya "Kang Dada Mana Janjimu?", "Mana Tunjangan Daerah Bagi Guru Honorer?", serta "Kewajiban Sama Hak Beda".

Koordinator FKGH Yayan Hendrian mengungkapkan, surat edaran Sekjen Mendikbud berisi tiga hal yang merugikan guru honorer.

Pertama, guru honorer di sekolah negeri maupun dari yayasan swasta tidak bisa mendapat sertifikasi. Bagi yang terlanjur mendapatkan sertifikasi harus dikembalikan.

Kedua, surat invasing guru honorer tidak lagi diurus Dinas Pendidikan Kota Bandung. Sehingga belasan ribu guru honorer di Bandung tidak bisa mendapat sertifikasi. Padahal SK Invasing adalah syarat untuk mendapatkan sertifikasi.

Ketiga, uang intensif guru honorer di Kota Bandung dihentikan secara sepihak oleh Disdik Kota Bandung.

"Tiga hal itu adalah perlakuan yang diskriminatif terhadap guru honorer," kata Yanyan, di sela unjuk rasa, Selasa (22/11/2011).

Dia menyebutkan, ada sekira 14 ribu guru honorer di Bandung. Meski yang mengikuti unjuk rasa hanya puluhan orang, pada dasarnya semua guru honorer di Kota Bandung resah oleh surat edaran tersebut.

Surat edaran Sekjen Mendikbud ditandatangani Sekjen Ainun Naim. Surat ditujukan kepada bupati/walikota seluruh Indonesia.(rfa)

Sumber : Okezone

Sembilan Honorer K1 Tidak Lolos

2011-11-22T18:34:00.001-08:00

MAJENE, FAJAR -- Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Majene telah menyerahkan data 105 tenaga honorer yang masuk kategori satu (K1). Dari jumlah tersebut, hanya 96 orang memenuhi kriteria. Sembilan

lainnya dinyatakan tidak lolos.

Jumlah tersebut diketahui saat Sekkab Majene, Syamsiar Muchtar melakukan pertemuan dengan seluruh kepala BKDD dan Inspektorat se-Indonesia di Batam. Pertemuan itu secara khusus membahas kejelasan terkait pengangkatan tenaga honorer K1 dan K2.

Dari hasil pertemuan tersebut, Syamsiar mengatakan, pengangkatan K1 harus melalui verifikasi dan validasi data. Dimana dari total 152.310 K1 di seluruh Indonesia, sebanyak 67.385 orang memenuhi kriteria dan selebihnya tidak memenuhi kriteria.

"Khusus Majene, tenaga honorer yang masuk dalam K1 105 orang. Hanya 96 dinyatakan memenuhi kriteria, sedangkan sembilan orang tidak memenuhi kriteria," ujarnya.

Mantan Kepala Bappeda Majene ini menambahkan, tenaga honorer K1 yang dinyatakan memenuhi kriteria tidak lantas diangkat menjadi CPNS. Menurutnya, seluruh berkas harus diverifikasi kembali.

"Data yang harus diverifikasi seperti ijazah. Dikhawatirkan mereka menggunakan ijazah palsu

atau sampai sekarang tidak bisa menunjukan ijazah aslinya karena hanya difoto copy saja. Jika ada yang tidak sesuai dengan pesyaratan, masih bisa digugurkan," katanya.

Sementara untuk K2, Syamsiar mengaku masih digodok di BKDD. Syamsiar mengatakan jumlah tenaga honorer yang masuk dalam K2 sebanyak 3.419 orang. "Penerimaan K2 berbeda dengan K1. Jika K1 yang lolos berkas bisa langsung diangkat menjadi CPNS, namun K2 harus mengikuti sejumlah tes layaknya pendaftaran umum CPNS," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, penerimaan K2 juga berpatokan dengan jumlah kebutuhan pada masing-masing SKPD nantinya. "Penerimaannya akan disesuaikan dengan hasil kajian yang

sementara dilakukan tim. Jadi masih diverifikasi," ucapnya. (*)

Sumber : Fajar Online

128 Honorer Makassar Lolos Verifikasi

2011-11-21T19:24:00.003-08:00

MAKASSAR, FAJAR -- Titik terang menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) mulai didapatkan honorer Pemkot Makassar yang databasenya tercecer. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah melakukan verifikasi dan meloloskan database mereka untuk verifikasi tahap berikutnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Makassar, Sittiara mengatakan, honorer yang sudah lolos verifikasi tahap awal masuk dalam kategori satu. Jumlah honorer pemkot yang sudah dinyatakan lolos sebanyak 128 orang.

"Titik terang juga sudah didapatkan 50 orang honorer Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan. Mereka berhasil diperjuangkan di BKN untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil," kata Sittiara, Senin, 21 November.

Sebelumnya, honorer PD Kebersihan yang sudah mengabdi cukup lama sebagai petugas kebersihan dianggap tidak bersyarat menjadi PNS. Kondisi inilah yang membuat beberapa petugas kebersihan PD Kebersihan berunjuk rasa beberapa waktu lalu.

Sittiara mengatakan, 128 honorer yang sudah dinyatakan lolos verifikasi BKN masih harus melewati verifikasi berikutnya. "Database honorer yang sudah dinyatakan lolos verifikasi hanya sebagai pintu saja. Tidak otomatis langsung lolos," jelasnya.

Database yang sudah lolos verifikasi tahap awal, katanya, masih harus melalui verifikasi lanjutan lagi di BKN. Verifikasi meliputi keabsahan data seperti usia, masa kerja, keaslian ijazah, dan pengabdian.

Verifikasi usia misalnya, honorer yang bisa terangkat menjadi CPNS maksimal berusia 46 tahun atau minimal 19 tahun pada 1 Januari 2006. Selain itu, honorer bersangkutan juga memiliki masa kerja minimal satu tahun pada 1 Januari 2006.

"Walaupun sudah masuk database dan lolos verifikasi, tetapi bila terbukti ada manipulasi data, maka pasti tidak akan diloloskan verifikasi berikutnya. BKN pasti akan tahu honorer yang memanipulasi datanya," kata Sittiara.

Honorer yang masuk kategori pertama bagian dari honorer yang telah terangkat menjadi CPNS secara bertahap dan telah rampung pengangkatannya 2010 lalu. Hanya saja, dari sekian banyak honorer daerah yang telah diangkat menjadi CPNS, ternyata masih cukup banyak honorer yang tidak masuk dalam database. (rif/pap)

Sumber : Fajar Online

Nasib Honorer Kategori I Tunggu PP

2011-11-21T19:24:00.001-08:00

SIDRAP, UPEKS--Hasil pertemuan BKD se Wilayah Timur Indonesia di Batam, sejak 17-19 November 2011 lalu, yang diikuti para sekda dan kepala BKD, sedikit memberikan angin segar bagi pelamar CPNS, khususnya kategori I yang ada di Sidrap.
Dari 174 CPNS kategori I yang telah lulus verifikasi dan validasi dari tim pusat, berpeluang besar untuk diangkat menjadi CPNS pada tahun ini, melalui proses penetapan NIP yang merupakan penilaian terhadap persyaratan pengangkatan CPNS, berdasarkan PP Nomor 98/2000 jo PP Nomor 11/2001.
Hal ini ditegaskan Kepala BKD Sidrap, Hijas SH, melalui Kabid Pengembangan Diklat dan SDM, Faisal Sahuddin S STP, di ruang kerjanya, Senin (21/11). Menurutnya, pengangkatan honorer kategori I, masih sangat berpeluang, sebab hingga kini proses verifikasinya masih tetap berlangsung hingga akhir Desember, berbeda dengan honorer kategori II yang belum jelas kepastian untuk diproses lanjut.
"Sebenarnya honorer kategori I masih berpeluang jadi CPNS, itu menyusul masih dilakukannya proses verifikasi dan baru akan berakhir akhir Desember nanti. Makanya kita tunggu saja, kalau PP-nya sudah ada, maka dipastikan mereka diangkat," ujarnya.
Di Sidrap sendiri kata Faisal, hasil verifikasi daerah menetapkan jumlah honorer kategori I dan II sebanyak 874 orang. Meliputi 174 orang kategori I dan 698 orang kategori II. "Semua ini berkasnya telah kita ajukan ke pusat," ungkapnya.
()

Sumber : UPEKS Online

Pengumuman Lowongan Jabatan Ka. BKN, Ka. LAN, dan Es.I Diperpanjang

2011-11-21T16:48:00.001-08:00

Pendaftaran seleksi calon Kepala BKN, Kepala LAN,Deputi Bid. Pembinaan Kearsipan ANRI, dan Staff Ahli Bid. Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diperpanjang sampai dengan tanggal 29 November 2011.

Sumber Berita : Situs Kemenpan